<![CDATA[Sistem hukum pidana Indonesia mengalami perubahan besar sejak pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, terutama terkait tanggung jawab pidana dalam kasus pembunuhan. KUHP yang lama bersifat kolonial dan lebih berfokus pada pendekatan yang menghukum pelanggar, sedangkan KUHP yang baru memilih pendekatan yang lebih menyeluruh dengan menggabungkan unsur-unsur keadilan retributif, restoratif, dan rehabilitatif. Pengaturan mengenai kejahatan pembunuhan dalam KUHP yang baru masih menganggap tindakan yang merenggut nyawa sebagai kejahatan serius dengan hukuman berat, namun dilengkapi dengan sistem hukuman yang lebih adaptif dan memperhatikan kebutuhan individu. Di samping itu, KUHP yang baru juga menekankan peningkatan perlindungan bagi korban serta upaya mencari keseimbangan antara kepentingan pelaku dan korban dalam proses penegakan hukum. Berdasarkan Putusan Nomor 5/Pid.B/2026/PN Mjl tentang tindak pidana pembunuhan berencana, penelitian ini menyelidiki pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Kasus ini melibatkan seorang terdakwa berinisial G, yang terbukti melakukan pembunuhan yang direncanakan dan hubungan seksual dengan anak di bawah umur. Dalam menilai tanggung jawab pidana pelaku pembunuhan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur bagaimana hukuman diterapkan, khususnya dalam perumusan kejahatan yang mengancam nyawa (Pasal 458 hingga Pasal 460). Agar pembaharuan tindak pidana pembunuhan dalam KUHP Baru tidak hanya merupakan perubahan normatif, tetapi turut merepresentasikan transformasi fundamental dalam filosofi pemidanaan di Indonesia. Yang lebih menempatkan nilai kemanusiaan, keadilan, dan ketanggapan terhadap perubahan di masyarakat.]]>
