Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Hukum The Juris JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Deny Guntara
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang
Arts Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
AKIBAT HUKUM TERHADAP WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN DIBAWAH TANGAN ATAS JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN BERDASARKAN PASAL 1320 KUHPERDATA Khoirul Ummam; Deny Guntara; Muhamad Abas
The Juris Vol. 7 No. 1 (2023): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v7i1.699

Abstract

An agreement is an event that is carried out by a person to another person, either one party or several parties, the agreement then becomes a law for the parties who have made it. The transfer of land rights can be transferred and the transfer of land rights due to inheritance, buying and selling, exchange, grants, and wills. Research conducted by the author on this issue is related to Default in the transfer of rights to land and building houses. The purpose of this study is to determine legal protection and certainty in the transfer of land and building rights in private agreements based on Article 1320 of the Civil Code and related to Law Number 5 of 1960 concerning Agrarian Principles. And to find out the considerations of the Panel of Judges in Decision Number 60/Pdt.G/2022/PN Kwg. With qualitative research methods, normative juridical approach methods using secondary data as primary data, and primary data as supporting data, and analysis techniques using legal reasoning, as well as the results of research conducted that the transfer of rights to land and buildings has a process that needs to be carried out, if If the transfer of rights is through a sale and purchase, then the sale and purchase agreement must be before the Land Deed Making Officer, who then makes a sale and purchase deed, and the transfer of rights is registered at the land office for the transfer of new rights.
Tindak Pidana Perzinahan Dan Kohabitasi Dalam KUHP Baru: Kajian Yuridis Pasal 411 Dan Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Siti Khodijah; Deny Guntara; Muhammad Abas
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2347

Abstract

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membawa perubahan mendasar dalam pengaturan delik kesusilaan, khususnya perzinahan dan kohabitasi. Pasal 411 memperluas delik perzinahan kepada setiap orang yang melakukan hubungan seksual di luar perkawinan yang sah, sedangkan Pasal 412 mengatur kohabitasi sebagai delik baru. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaturan hukum Pasal 411 dan Pasal 412 serta menganalisis problematika yuridis penerapannya dalam sistem hukum pidana Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua pasal tersebut menimbulkan sejumlah persoalan, antara lain ketidakjelasan frasa “di luar perkawinan yang sah”, potensi overcriminalization, penyalahgunaan mekanisme delik aduan, dan risiko pelanggaran hak konstitusional warga negara. Penelitian ini menyimpulkan perlunya penafsiran otentik dan pedoman penerapan yang jelas guna menjamin kepastian hukum dan penerapan asas ultimum remedium secara proporsional.
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor 5/Pid.B/2026/PN Mjl) Pardingotan Limbong; Deny Guntara; Muhamad Abas
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2026): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v11i1.5367

Abstract

Sistem hukum pidana Indonesia mengalami perubahan besar sejak pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, terutama terkait tanggung jawab pidana dalam kasus pembunuhan. KUHP yang lama bersifat kolonial dan lebih berfokus pada pendekatan yang menghukum pelanggar, sedangkan KUHP yang baru memilih pendekatan yang lebih menyeluruh dengan menggabungkan unsur-unsur keadilan retributif, restoratif, dan rehabilitatif. Pengaturan mengenai kejahatan pembunuhan dalam KUHP yang baru masih menganggap tindakan yang merenggut nyawa sebagai kejahatan serius dengan hukuman berat, namun dilengkapi dengan sistem hukuman yang lebih adaptif dan memperhatikan kebutuhan individu. Di samping itu, KUHP yang baru juga menekankan peningkatan perlindungan bagi korban serta upaya mencari keseimbangan antara kepentingan pelaku dan korban dalam proses penegakan hukum. Berdasarkan Putusan Nomor 5/Pid.B/2026/PN Mjl tentang tindak pidana pembunuhan berencana, penelitian ini menyelidiki pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Kasus ini melibatkan seorang terdakwa berinisial G, yang terbukti melakukan pembunuhan yang direncanakan dan hubungan seksual dengan anak di bawah umur. Dalam menilai tanggung jawab pidana pelaku pembunuhan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur bagaimana hukuman diterapkan, khususnya dalam perumusan kejahatan yang mengancam nyawa (Pasal 458 hingga Pasal 460). Agar pembaharuan tindak pidana pembunuhan dalam KUHP Baru tidak hanya merupakan perubahan normatif, tetapi turut merepresentasikan transformasi fundamental dalam filosofi pemidanaan di Indonesia. Yang lebih menempatkan nilai kemanusiaan, keadilan, dan ketanggapan terhadap perubahan di masyarakat.
Co-Authors Khoirul Ummam Muhamad Abas Muhamad Abas Muhammad Abas Pardingotan Limbong Siti Khodijah