Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ikhtibar Nusantara
Saryulis
Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe, Indonesia
Religion Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
KRIMINALISASI PERNIKAHAN TIDAK TERCATAT UU NO 1 TAHUN 2023 PERSPEKTIF TA’AT LIL IMAM Saryulis; Abdullah; Safriadi
Jurnal Ikhtibar Nusantara Vol 5 No 2 (2026): Jurnal Ikhtibar Nusantara
Publisher : STAI Nusantara Kota Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62901/j-ikhsan.v5i3.625

Abstract

Penelitian Penelitian ini mengkaji kriminalisasi pernikahan tidak tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 402 dan Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, ditinjau melalui pendekatan maqashid syariah dan doktrin ta'at lil imam. Kriminalisasi ini menimbulkan tegangan normatif antara otoritas hukum positif negara dan fikih Islam klasik, yang tidak menjadikan pencatatan sebagai rukun maupun syarat sahnya perkawinan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis, menggunakan data primer berupa nas al-Quran, hadis, kitab fikih klasik, serta teks undang-undang, yang dianalisis melalui metode content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tataran tujuan (al-ghayah), kewajiban pencatatan perkawinan selaras dengan tiga maqashid pokok, yaitu hifz al-nasl, hifz al-nafs, dan hifz al-mal, sehingga kriminalisasi terhadap kelalaian administratif murni dapat dibenarkan. Namun pada tataran sarana (al-wasilah), doktrin ta'at lil imam membatasi penerapan sanksi pidana secara mutlak tanpa pembedaan motif, serta menolak penafsiran yang meniadakan keabsahan akad nikah yang telah sah secara fikih. Penelitian ini merekomendasikan reformulasi Pasal 412 dan penguatan instrumen administratif-edukatif seperti itsbat nikah sebagai jalur utama, dengan sanksi pidana ditempatkan sebagai ultimum remedium.
Co-Authors Abdullah Safriadi