<![CDATA[Penelitian Penelitian ini mengkaji kriminalisasi pernikahan tidak tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 402 dan Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, ditinjau melalui pendekatan maqashid syariah dan doktrin ta'at lil imam. Kriminalisasi ini menimbulkan tegangan normatif antara otoritas hukum positif negara dan fikih Islam klasik, yang tidak menjadikan pencatatan sebagai rukun maupun syarat sahnya perkawinan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis, menggunakan data primer berupa nas al-Quran, hadis, kitab fikih klasik, serta teks undang-undang, yang dianalisis melalui metode content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tataran tujuan (al-ghayah), kewajiban pencatatan perkawinan selaras dengan tiga maqashid pokok, yaitu hifz al-nasl, hifz al-nafs, dan hifz al-mal, sehingga kriminalisasi terhadap kelalaian administratif murni dapat dibenarkan. Namun pada tataran sarana (al-wasilah), doktrin ta'at lil imam membatasi penerapan sanksi pidana secara mutlak tanpa pembedaan motif, serta menolak penafsiran yang meniadakan keabsahan akad nikah yang telah sah secara fikih. Penelitian ini merekomendasikan reformulasi Pasal 412 dan penguatan instrumen administratif-edukatif seperti itsbat nikah sebagai jalur utama, dengan sanksi pidana ditempatkan sebagai ultimum remedium.]]>
Copyrights © 2026
