Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Armada Distribusi Program Makanan Bergizi Gratis Berbasis Web Menggunakan Metode TOPSIS di Kabupaten Sumba Barat Apliana Willu Dapa; Andreas Ariyanto Rangga; Diana Reby Sabawaly
Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology Vol. 4 No. 3 (2026): Juli - Oktober
Publisher : PT Ilmu Data Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijmst.v4i3.14059

Abstract

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memerlukan distribusi makanan yang tepat waktu, aman, efisien, dan sesuai dengan karakteristik wilayah. Pemilihan armada menjadi keputusan penting karena kendaraan berbeda dalam usia, efisiensi bahan bakar, kapasitas, biaya operasional, waktu tempuh, keamanan distribusi, dan kemampuan menghadapi kondisi jalan. Penelitian ini bertujuan membangun model sistem pendukung keputusan berbasis web untuk menentukan prioritas armada distribusi MBG di Kabupaten Sumba Barat menggunakan Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS). Penelitian menggunakan tiga alternatif, yaitu Suzuki APV Blind Van (A1), Suzuki Carry 1.5 Pick Up Box (A2), dan Daihatsu Gran Max Box (A3), serta sembilan kriteria. Bobot kriteria ditetapkan sebesar 0,10 untuk usia, 0,10 kondisi, 0,15 konsumsi bahan bakar, 0,15 kapasitas, 0,08 kesesuaian jenis, 0,15 biaya operasional, 0,10 waktu tempuh, 0,12 keamanan distribusi, dan 0,05 kemampuan jalan. Proses TOPSIS meliputi normalisasi, pembobotan, penentuan solusi ideal, penghitungan jarak, nilai preferensi, dan pemeringkatan. Pada dataset perhitungan yang digunakan, A2 memperoleh nilai preferensi tertinggi sebesar 0.7581, diikuti A3 sebesar 0.4058 dan A1 sebesar 0.2419. Analisis sensitivitas terhadap beberapa perubahan bobot mempertahankan A2 pada posisi pertama. Sistem web yang dirancang menyediakan modul data armada, kriteria, penilaian, perhitungan TOPSIS, ranking, dan laporan optimum guna mendukung kelancaran program pemerintah di tingkat daerah.