Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal YUSTISI Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam
Rahaditya Afif Sedjati
Kementerian Dalam Negeri
Education Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN LAYANAN ANGKUTAN UMUM MASSAL GRATIS DI PROVINSI DKI JAKARTA Rahaditya Afif Sedjati
YUSTISI Vol 13 No 3 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i3.22960

Abstract

Kebijakan pemberian layanan angkutan umum massal gratis bagi kelompok masyarakat tertentu di Provinsi DKI Jakarta merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjamin aksesibilitas dan perlindungan sosial melalui penyelenggaraan pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar kewenangan gubernur dalam menetapkan kebijakan layanan transportasi gratis, mengkaji kesenjangan normatif dalam pengaturan yang berlaku, serta menilai Peraturan Gubernur tentang Pemberian Layanan Angkutan Umum Massal Gratis dengan berlandaskan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2025. Metode yang digunakan adalah analisis yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan yang ada mengalami fragmentasi dan perluasan materi muatan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga diperlukan pembentukan peraturan baru yang lebih komprehensif dan sistematis untuk menjamin kepastian hukum serta legitimasi kebijakan transportasi publik lintas moda di Provinsi DKI Jakarta.
ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN LAYANAN ANGKUTAN UMUM MASSAL GRATIS DI PROVINSI DKI JAKARTA Rahaditya Afif Sedjati
YUSTISI Vol 13 No 3 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i3.22960

Abstract

Kebijakan pemberian layanan angkutan umum massal gratis bagi kelompok masyarakat tertentu di Provinsi DKI Jakarta merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjamin aksesibilitas dan perlindungan sosial melalui penyelenggaraan pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar kewenangan gubernur dalam menetapkan kebijakan layanan transportasi gratis, mengkaji kesenjangan normatif dalam pengaturan yang berlaku, serta menilai Peraturan Gubernur tentang Pemberian Layanan Angkutan Umum Massal Gratis dengan berlandaskan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2025. Metode yang digunakan adalah analisis yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan yang ada mengalami fragmentasi dan perluasan materi muatan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga diperlukan pembentukan peraturan baru yang lebih komprehensif dan sistematis untuk menjamin kepastian hukum serta legitimasi kebijakan transportasi publik lintas moda di Provinsi DKI Jakarta.
Co-Authors