<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap lanjut usia yang tidak ikut serta dalam program bansos dan bagaimana upaya yang dilakukan dinas sosial untuk menanggulangi ketidakikutsertaan lansia. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris melalui wawancara serta observasi. Data yang digunakan meliputi data primer, sekunder, dan tersier. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia belum memberikan sanksi hukum yang tegas bagi aparatur yang lalai dalam melakukan pendataan, dan secara teknis operasional undang-undang ini belum mengakomodasi tata cara pelaksanaan bantuan sosial. Dinas Sosial Kabupaten Pemalang menanggulangi permasalahan dengan membentuk empat klaster strategi yang meliputi klaster perlindungan ekonomi langsung dan rehabilitasi, klaster sinergitas sektoral dan pemberdayaan kognitif, klaster proteksi kedaruratan lapangan dan aksesibilitas aduan, serta klaster resolusi administrasi kependudukan. Upaya komprehensif ini disempurnakan dengan adanya tiga jalur advokasi mandiri untuk mencapai keadilan sosial yang nyata bagi seluruh lanjut usia di Kabupaten Pemalang. Abstract This study aims to analyze in depth the legal protection for elderly who do not participate in social assistance programs and how the social services department is working to address this non-participation. The research method used is empirical juridical through interviews and observations. The data used include primary, secondary, and tertiary data. Law Number 13 of 1998 concerning the Welfare of the Elderly does not provide strict legal sanctions for officials who are negligent in collecting data, and technically, the law does not yet accommodate the procedures for implementing social assistance. The Pemalang Regency Social Services Department addressed the problem by establishing four strategic clusters: direct economic protection and rehabilitation, sectoral synergy and cognitive empowerment, emergency field protection and complaint accessibility, and population administration resolution. This comprehensive effort is complemented by the existence of three independent advocacy channels to achieve real social justice for all elderly in Pemalang Regency.]]>
