Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.564
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurisprudence JOURNAL EQUITABLE Pagaruyuang Law Journal Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Law and Justice Journal of Law and Legal Reform Jurnal El-Hamra : Kependidikan dan Kemasyarakatan Harmonization JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)
Attamimi, Zeehan Fuad
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
PRINSIP SYARIAH DALAM PENYELENGGARAAN BANK WAKAF MIKRO SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK SPIRITUAL NASABAH Attamimi, Zeehan Fuad; Disemadi, Hari Sutra; Santoso, Budi
Jurnal Jurisprudence Vol 9, No 2 (2019): Vol. 9, No. 2, Desember 2019
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v9i2.8897

Abstract

ABSTRAK Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai prinsip syariah dalam pengelolaan Bank Wakaf Mikro (BWM) sebagai upaya perlindungan hak spiritual nasabah atau masyarakat pada umumnya. Metodologi :  Penelitian ini adalah metode yuridis normatif atau metode penelitian hukum yang bersifat doctrinal, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Temuan: Penelitian ini menunjukan dasar hukum penyelenggaraan BWM di Indonesia sebagai bagian dari LKM diatur dalam UU LKM. UU LKM ini mewajibkan penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan bisnis BWM. Kebijakan penerapan prinsip syariah ini dimaksudkan sebagai jaminan perlindungan hak spiritual masyarakat khususnya nasabah dari BWM yang mayoritas beragama Islam. Kegunaan : Kebijakan hadirnya bisnis BWM pada dasarnya untuk memberikan pilihan bagi masyarakat, khususnya umat Islam dalam memilih lembaga keuangan yang menyediakan jasa keuangan seperti pembiayaan. Sedangkan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengghilangkan sikap “skeptis” masyarakat terhadap lembaga keuangan berbasis Hukum Islam yang masih dianggap sama dengan lembaga keuangan konvensional lainnya. Kebaruan/Orisinalitas : Berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian ini lebih berfokus pada kebijakan prinsip syariah pada BWM sebagai upaya perlindungan hak spiritual.   
Pendaftaran Usaha Pupuk Organik: Implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah Putri, Arvinanur Febriana; Attamimi, Zeehan Fuad
Jurnal El-Hamra : Kependidikan dan Kemasyarakatan Vol. 9 No. 2 (2024): Jurnal El-Hamra : Kependidikan dan Kemasyarakatan
Publisher : CV. Amerta Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62630/elhamra.v9i2.213

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, Dan Pembenah Tanah. Negara Indonesia menjadikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi. Konsep tersebut merupakan pelaksanaan dari negara hukum yang diterapkan pemerintahan ini. Undang-Undang Dasar 1945 memuat struktur kekuasaan dan kemajuan negara dengan menerapkan demokrasi sebagai landasannya. Setiap individu bebas bekerja, memproduksi, berkonsumsi dan berinvestasi dengan cara yang mereka inginkan dan dilindungi negara demi terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat seperti dalam Bab XIV Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai perekonomian nasional. Industri pupuk di Indonesia menjadi salah satu usaha yang banyak dijumpai karena wilayah Indonesia sendiri memiliki banyak daratan dengan lahan pertanian dan perkebunan yang luas. Industri pupuk menjadi salah satu langkah dalam menunjang produktifitas hasil pertanian dan bahan pangan. Namun dalam pelaksanaan industri pupuk ini masih dijumpai penyelewengan yang terjadi seperti pupuk yang tidak sesuai Standar Nasional, legalitas pupuk, pemalsuan rincian label pupuk, dan lain sebagainya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif untuk memperoleh jawaban atas permasalahan hukum dalam masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan kajian mandalam prosesi dari pendaftaran usaha pupuk organik masih terdapat hambatan atau kendala-kendala yang dialami. Kata kunci: Implementasi; Kebebasan; Usaha; Pendaftaran; Pupuk Organik
EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANYUMAS Yanto, Yanuar Dwi; Attamimi, Zeehan Fuad
Pagaruyuang Law Journal volume 8 nomor 2 tahun 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v0i0.6172

Abstract

Salah satu permasalahan yang sering terjadi dan kompleks di berbagai wilayah di Indonesia mengenai pertanahan yaitu sengketa tanah. Tujuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah mengevaluasi dan menilai efektivitas pelaksanaan mediasi pada penyelesaian kasus atau sengketa pertanahan dengan menitikberatkan pada hukum atau peraturan yang mengatur mediasi pada sengketa tanah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan berpusat pada analisis peraturan perundang-undangan, bahan hukum, kebijakan, dan prosedur yang dilaksnakan melalui mediasi pada sengketa kasus tanah. Hasil dari penelitian ini adalah menghasilkan pemahaman yang lebih jauh dan mendalam tentang struktur hukum dan kebijakan atau prosedur tentang mediasi sengketa kasus tanah serta melakukan pengujian terhadap seberapa tingkat efektif pelaksanaan mediasi dalam proses penyelesaian kasus sengketa pertanahan. Landasan hukum untuk pelaksanaan proses mediasi sengketa kasus tanah adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Kantor ATR/BPN mempunyai kewenangan untuk melaksanakan mediasi, khususnya sengketa kasus pertanahan agar proses mediasi dapat dilaksanakan tanpa menggunakan jalur persidangan yang menghabiskan waktu, biaya yang besar, dan panjang dalam penyelesaian perkaranya. Tantangan yang dihadapi yaitu kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang manfaat mediasi, dan kurang terlatihnya mediator.
The Standard Digital Agreement For Shopee Pay Later Users In Terms Of Consumer Protection Laws Perspective Attamimi, Zeehan Fuad; Marsitiningsih; Nurul Aulia
Law and Justice Vol. 9 No. 1 (2024): Law and Justice
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v9i1.5137

Abstract

The technological landscape in Indonesia has rapidly evolved with the emergence of various platforms/applications utilized by Indonesian society. One of significant technological advancement in Indonesia is Financial Technology (Fintech). Fintech is a form of financial-based application with various service features. The service features within Fintech offer broader benefits and convenience to users under a single platform enhancing simplicity. Shopee PayLater (SPayLater) is one of the various types of Fintech in Indonesia. SPayLater is a service offered within the Shopee application. The service feature of SPayLater includes buyer-seller transactions facilitated using installment payment methods according to specified periods. This article differs from others that solely discuss conventional commercial transactions, as it specifically examines transactions enabled by Fintech. The methodology employed in this article adopts a normative juridical research approach, incorporating legislative analysis presented in a descriptive-analytical narrative format. The results of this study indicate that transactions involving installment payments are formalized through a standardized agreement, a type of contract unilaterally prepared by SPayLater as the service provider, without any bargaining position. This arrangement may lead to an imbalance contrary to the principle of balanced agreements. The inclusion of exoneration clauses within standard agreements could potentially disadvantage users. Therefore, consumer protection measures are necessary to oversee service providers, who are the architects of contract clauses, in compliance with consumer protection laws as a form of reactive approach. Additionally, introducing agreement features involving user participation in negotiations with service providers is essential to establish a balanced bargaining position, ultimately ensuring equitable agreements as a preventive measure.   Lanskap teknologi di Indonesia telah berkembang pesat dengan munculnya berbagai platform. Salah satu kemajuan teknologi yang cukup signifikan di Indonesia adalah financial technology (Fintech). Fintech merupakan salah satu bentuk aplikasi berbasis keuangan dengan berbagai fitur layanan. Shopee PayLater (SPayLater) merupakan salah satu dari berbagai jenis fintech yang ada di Indonesia. SPayLater adalah layanan yang ditawarkan dalam aplikasi Shopee. Fitur layanan dari SPayLater antara lain transaksi pembeli-penjual yang difasilitasi dengan metode pembayaran cicilan sesuai periode yang ditentukan. Artikel ini berbeda dengan artikel lain yang hanya membahas transaksi komersial konvensional. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengulas perjanjian baku pada transaksi yang dilakukan oleh Fintech dan penggunanya dari sudut pandang Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Metodologi yang digunakan dalam artikel ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi yang melibatkan pembayaran cicilan diformalkan melalui perjanjian baku, yaitu jenis kontrak yang dibuat secara sepihak oleh SPayLater sebagai penyedia layanan, tanpa adanya posisi tawar-menawar. Pengaturan ini dapat menimbulkan ketidakseimbangan yang bertentangan dengan asas perjanjian yang seimbang. Pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku berpotensi merugikan pengguna. Oleh karena itu, langkah-langkah perlindungan konsumen diperlukan untuk mengawasi penyedia layanan, yang merupakan arsitek klausul kontrak, agar sesuai dengan undang-undang perlindungan konsumen sebagai bentuk pendekatan reaktif. Selain itu, fitur perjanjian yang melibatkan partisipasi pengguna dalam negosiasi dengan penyedia layanan sangat penting untuk membangun posisi tawar yang seimbang, yang pada akhirnya memastikan perjanjian yang adil sebagai tindakan pencegahan.
Juridical Basis of Murabahah Bil Wakalah Contracts at Islamic Banks Hidayah, Astika Nurul; Attamimi, Zeehan Fuad; Mukaromah, Safitri; Hapsari, Ira
Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 14 (2023): Proceedings of International Conference on Legal Studies (ICOLAS 2023)
Publisher : UM Purwokerto Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/pssh.v14i.907

Abstract

The wakalah agreement that appears in financing schemes in Islamic banks becomes a series with the murabahah agreement. This series of contracts then appears in financing in the form of a murabahah bil wakalah contract. The specific purpose of this research is to find out and analyze the juridical basis of the murabahah bil wakalah contract in positive law and Islamic Law in Indonesia. This research is categorized as legal research with a normative juridical method. The normative juridical approach used is the statute approach. The data collection method in this research uses cross methods, namely literature study, observation and interviews, according to the types and sources of data needed. Until now, there are no rules governing murabahah bil wakalah as a unit in Islamic bank financing products, both rules in positive law and Islamic law in Fatwa DSN MUI. Therefore, the juridical basis for murabahah bil wakalah financing comes from the juridical basis for each murabahah contract and wakalah contract, whether from the Law, Regulations of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia, or other laws and regulations, as well as Fatwa DSN MUI.
Counseling and Training on Mediation in Family Disputes as an Alternative to Dispute Resolution for Members of The Muhammadiyah Branch Leadership (PCM) Ulujami, Pemalang District Attamimi, Zeehan Fuad; Adi, Luthfi Kalbu; Hidayah, Tesa Nurul
Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 14 (2023): Proceedings of International Conference on Legal Studies (ICOLAS 2023)
Publisher : UM Purwokerto Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/pssh.v14i.913

Abstract

Community service activities carried out by a team from the Faculty of Law, Muhammadiyah Purwokerto University which was held on February 3, 2023, located in Ulujami District, Pemalang Regency. The implementation of counseling activities and mediation training is one way to prevent divorce. Based on statistical data that Pemalang Regency is the district with the second highest divorce rate in Central Java. Both divorces are caused by divorce that is done by the husband or divorce that is done by the wife. There are factors that cause divorce filed at the Pemalang Religious Court. The purpose of this service, to reduce the divorce rate in Pemalang Regency, especially for members of the Muhammadiyah Branch Leadership (PCM) Ulujami with the need for counseling and mediation training as an effort to prevent the breakdown of marriage due to divorce if one of the two husbands and wives sues for divorce, and between husband and wife can get along again to become a complete family. Thus conducting counseling and mediation training as an alternative to family dispute resolution is very necessary for districts / cities with high divorce rates. Some of the supporting factors for this service activity include the very high enthusiasm of the members to gain knowledge and training with the presence of 35 members from each family representative under PCM Ulujami Pemalang Regency. Some of the obstacles faced during the service were limitations in supporting facilities including limited space and limited time.
Exploring the Effectiveness of Mediation in Resolving Disputes in the Indonesian Administrative Court Amarini, Indriati; Ismail, Noorfajri; Saefudin, Yusuf; Attamimi, Zeehan Fuad; Hidayah, Astika Nurul
Journal of Indonesian Legal Studies Vol. 9 No. 1 (2024): Navigating Legal Landscapes: Exploring Justice Development in Indonesia and the
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jils.vol9i1.4632

Abstract

This study analyzes mediation in administrative dispute resolution in Indonesian Administrative Courts. The settlement of administrative disputes through mediation is not recognized in the Administrative Court procedural law. Mediation in the dispute resolution process in Administrative Courts is still a matter of debate. One of the parties to the dispute is a public body or official who is included in the realm of public law, so that mediation is not possible. The execution of Administrative Court decisions that have permanent legal force does not guarantee justice and legal certainty. This research aims to analyze the development and implementation of mediation in settlement of public disputes in Administrative Courts. The research method used is doctrinal research or library research with secondary data sources in the form of legislation on Administrative Courts, Supreme Court regulations on mediation, and scientific journals of research results. The results showed that mediation in public dispute resolution is used as an alternative to dispute resolution and has long been applied in several countries. Mediation in administrative dispute resolution can be carried out in two ways. First, mediation can be carried out outside the Administrative Court, and then the lawsuit is revoked. Second, mediation can be carried out through Court-connected mediation in the Administrative Court. There is a need to develop and strengthen the application of Court-connected mediation for administrative dispute resolution from the aspects of procedural law and Administrative Court resources that support the mediation process.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KOPERASI SIMPAN PINJAM DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET (STUDI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DANA YAKSA MINO SAROYO KABUPATEN CILACAP) Solahudin, Muhamad Sofyan; Attamimi, Zeehan Fuad
JOURNAL EQUITABLE Vol 9 No 2 (2024)
Publisher : LPPM, Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v9i2.6335

Abstract

Fokus penelitian adalah pada mekanisme penyelesaian kredit dan upaya perlindungan hukum yang diimplementasikan untuk memastikan keberlangsungan operasional koperasi. Metode dalam penelitian ini adalah metode mix method atau penelitian hukum normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LKM Dana Yaksa menjalankan perjanjian kredit sesuai standar operasional manajemen usaha dengan berpegang pada prinsip kehati-hatian dan pemberian pinjaman yang sehat. Dalam menghadapi kredit macet, pendekatan kekeluargaan menjadi prioritas, sementara lelang terhadap obyek jaminan dianggap sebagai langkah terakhir jika upaya penyelamatan tidak memungkinkan. Strategi ini memastikan penanganan kredit dilakukan dengan efisiensi dan tanggung jawab, mendukung keberlanjutan operasional Koperasi Simpan Pinjam di tengah dinamika ekonomi lokal.
Perlindungan Hukum Bagi Koperasi Simpan Pinjam Dalam Penyelesaian Kredit Macet (Studi Lembaga Keuangan Mikro Dana Yaksa Mino Saroyo Kabupaten Cilacap) Solahudin, Muhamad Sofyan; Attamimi, Zeehan Fuad
Harmonization : Jurnal Ilmu Sosial, Ilmu Hukum, dan Ilmu Ekonomi Vol. 2 No. 1 (2024): Maret
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/harmonization.v2i1.573

Abstract

The research focuses on the credit resolution mechanisms and legal protection efforts implemented to ensure the sustainability of cooperative operations. The method employed in this research is a mixed-methods approach, specifically a normative-empirical legal research method. The findings indicate that MFI Dana Yaksa adheres to credit agreements in line with operational management standards, guided by the principles of caution and sound lending practices. When dealing with loan defaults, a familial approach takes precedence, while collateral auctions are considered a last resort if salvage efforts are unsuccessful. This strategy ensures the efficient and responsible handling of credit, supporting the continuity of Savings and Loan Cooperative operations amidst the dynamics of the local economy.
Pendaftaran Usaha Pupuk Organik: Implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah Putri, Arvinanur Febriana; Attamimi, Zeehan Fuad
Jurnal El-Hamra : Kependidikan dan Kemasyarakatan Vol. 9 No. 2 (2024): Jurnal El-Hamra : Kependidikan dan Kemasyarakatan
Publisher : CV. Amerta Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62630/elhamra.v9i2.213

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, Dan Pembenah Tanah. Negara Indonesia menjadikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi. Konsep tersebut merupakan pelaksanaan dari negara hukum yang diterapkan pemerintahan ini. Undang-Undang Dasar 1945 memuat struktur kekuasaan dan kemajuan negara dengan menerapkan demokrasi sebagai landasannya. Setiap individu bebas bekerja, memproduksi, berkonsumsi dan berinvestasi dengan cara yang mereka inginkan dan dilindungi negara demi terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat seperti dalam Bab XIV Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai perekonomian nasional. Industri pupuk di Indonesia menjadi salah satu usaha yang banyak dijumpai karena wilayah Indonesia sendiri memiliki banyak daratan dengan lahan pertanian dan perkebunan yang luas. Industri pupuk menjadi salah satu langkah dalam menunjang produktifitas hasil pertanian dan bahan pangan. Namun dalam pelaksanaan industri pupuk ini masih dijumpai penyelewengan yang terjadi seperti pupuk yang tidak sesuai Standar Nasional, legalitas pupuk, pemalsuan rincian label pupuk, dan lain sebagainya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif untuk memperoleh jawaban atas permasalahan hukum dalam masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan kajian mandalam prosesi dari pendaftaran usaha pupuk organik masih terdapat hambatan atau kendala-kendala yang dialami. Kata kunci: Implementasi; Kebebasan; Usaha; Pendaftaran; Pupuk Organik
Co-Authors Adi, Luthfi Kalbu Disemadi, Hari Sutra Dwi Budi Santoso Hapsari, Ira Hidayah, Astika Nurul Hidayah, Tesa Nurul Indriati Amarini Ismail, Noorfajri Marsitiningsih Mukaromah, Safitri Nurul Aulia Putri, Arvinanur Febriana Saefudin, Yusuf Solahudin, Muhamad Sofyan Tajudin, Amalina Ahmad Umar, Fadhil Yanto, Yanuar Dwi