Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal YUSTISI Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam
Himawan Ahmed Sanusi
Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH
Education Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MENGAKIBATKAN KEMATIAN TERHADAP PELAKU KECELAKAAN LALU LINTAS BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI BENGKULU TENGAH Keken Weli Pangestu; Addy Candra; Himawan Ahmed Sanusi
YUSTISI Vol 13 No 3 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i3.25243

Abstract

Dalam kajian hukum pidana, kecelakaan lalu lintas yang menambah korban jiwa tidak hanya dipahami sebagai sebuah musibah semata, tetapi juga dapat dikategori menjadi tindak pidana jikalau ada unsur kelalaian ataupun kesalahan dari pihak yang membuat peristiwa tersebut. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana atas kecelakaan lalu lintas sudah dimuat secara tegas didalam UU No. 22 Tahun 2009 terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya atas pelaku yang sebab kesalahannya membuat orang lainnya kehilangan nyawanya. Riset berikut menerapkan metode penelitian empiris. Sumber data primer ditemui dengan studi kasus, sementara data sekundernya berasal dari bahan-bahan hukum yang relevan. Analisis data dilaksanakan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Temuan riset mengindikasi bahwasanya pertanggungjawaban pidana atas kecelakaan lalu lintas yang membuat adanya kematian berlandaskan UU No. 22 Tahun 2009 dapat dibebankan pada pengemudi kendaraan, pemilik kendaraan bermotor, perusahaan angkutan, ataupun penyelenggara jalan. Pemberian ataupun pembayaran ganti rugi pada korban ataupun keluarganya tidak menghapus proses ataupun tuntutan pidana atas pelaku. Selain itu, Polres Bengkulu Tengah masih menghadapi sejumlah kendala dalam penegakan pertanggungjawaban pidana, diantara lain sulitnya memperoleh informasi mengenai terjadinya kecelakaan, adanya tekanan atas penyidik, keterbatasan fasilitas serta sarana pendukung, serta kecenderungan masyarakat menyelesaikan perkara kecelakaan melalui perdamaian di luar proses hukum. Kata kunci: Pertanggungjawaban pidana, Kecelakaan Lalu Lintas, Kematian
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MENGAKIBATKAN KEMATIAN TERHADAP PELAKU KECELAKAAN LALU LINTAS BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI BENGKULU TENGAH Keken Weli Pangestu; Addy Candra; Himawan Ahmed Sanusi
YUSTISI Vol 13 No 3 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i3.25243

Abstract

Dalam kajian hukum pidana, kecelakaan lalu lintas yang menambah korban jiwa tidak hanya dipahami sebagai sebuah musibah semata, tetapi juga dapat dikategori menjadi tindak pidana jikalau ada unsur kelalaian ataupun kesalahan dari pihak yang membuat peristiwa tersebut. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana atas kecelakaan lalu lintas sudah dimuat secara tegas didalam UU No. 22 Tahun 2009 terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya atas pelaku yang sebab kesalahannya membuat orang lainnya kehilangan nyawanya. Riset berikut menerapkan metode penelitian empiris. Sumber data primer ditemui dengan studi kasus, sementara data sekundernya berasal dari bahan-bahan hukum yang relevan. Analisis data dilaksanakan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Temuan riset mengindikasi bahwasanya pertanggungjawaban pidana atas kecelakaan lalu lintas yang membuat adanya kematian berlandaskan UU No. 22 Tahun 2009 dapat dibebankan pada pengemudi kendaraan, pemilik kendaraan bermotor, perusahaan angkutan, ataupun penyelenggara jalan. Pemberian ataupun pembayaran ganti rugi pada korban ataupun keluarganya tidak menghapus proses ataupun tuntutan pidana atas pelaku. Selain itu, Polres Bengkulu Tengah masih menghadapi sejumlah kendala dalam penegakan pertanggungjawaban pidana, diantara lain sulitnya memperoleh informasi mengenai terjadinya kecelakaan, adanya tekanan atas penyidik, keterbatasan fasilitas serta sarana pendukung, serta kecenderungan masyarakat menyelesaikan perkara kecelakaan melalui perdamaian di luar proses hukum. Kata kunci: Pertanggungjawaban pidana, Kecelakaan Lalu Lintas, Kematian
Co-Authors Addy Candra Keken Weli Pangestu