<![CDATA[Reformasi digital administrasi perpajakan di Indonesia melalui penerapan skema Tarif Efektif Ratarata(TER) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan implementasi Sistem IntiAdministrasi Perpajakan (Coretax) membawa perubahan signifikan pada mekanisme pemotongandan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 karyawan tetap. Penelitian ini bertujuan untukmenganalisis mekanisme perhitungan PPh Pasal 21 karyawan tetap dengan metode TER,menganalisis prosedur pelaporannya melalui sistem Coretax, serta mengidentifikasi kendala teknisdan operasional yang dihadapi, khususnya terkait validasi data Nomor Induk Kependudukan/NomorPokok Wajib Pajak (NIK/NPWP), pada PT Hurip Utama, perusahaan multisektor di Karawangdengan 638 karyawan tetap. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desainstudi kasus (case study), dengan data primer diperoleh melalui observasi partisipatif dan wawancarabersama staf keuangan/perpajakan, didukung data sekunder berupa regulasi dan literatur akademik.Hasil penelitian menunjukkan perhitungan PPh Pasal 21 metode TER pada PT Hurip Utama telahsesuai PP No. 58 Tahun 2023, dibuktikan melalui verifikasi independen terhadap sampel karyawankategori TER A, B, dan C tanpa selisih perhitungan. Prosedur pelaporan melalui templat BPMP,konversi berkas ke format XML, hingga bulk import ke Coretax berjalan sistematis meskipundipelajari staf secara otodidak. Namun, ditemukan kendala pada validasi NIK/NPWP yangmenyebabkan penggantian otomatis menjadi Tax Identification Number generik pada sekitar 3%karyawan, diperparah keterbatasan informasi identitas pada menu Monitoring. Dapat disimpulkanpenerapan TER dan Coretax di PT Hurip Utama telah akurat secara substansi perhitungan pajak,sedangkan tantangan yang ada bersifat teknis-administratif pada tahap validasi data, bukan padaaspek kepatuhan perpajakan.]]>
