<![CDATA[Korupsi di Indonesia telah menjadi penyakit kronis sistemik yang merusak perekonomian negara. Pengundangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) membawa paradigma baru melalui unifikasi delik korupsi dari lex specialis ke dalam kodifikasi lex generalis. Namun, integrasi ini memicu perdebatan terkait potensi degradasi status korupsi dari kejahatan luar biasa (extraordinary crime) menjadi tindak pidana biasa akibat penurunan signifikan pada sanksi minimum pidana penjara dan denda. Penelitian ini bertujuan menganalisis pembaruan pengaturan delik korupsi dalam KUHP Baru, sinkronisasinya terhadap UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), serta dampaknya terhadap penegakan hukum di masa transisi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 603-606 KUHP Baru menurunkan sanksi minimum khusus (dari 4 tahun menjadi 2 tahun pada delik kerugian negara) dan denda minimal secara drastis menjadi Rp10 juta, yang menciptakan kesenjangan tajam terhadap realitas empiris korupsi skala besar. Berdasarkan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dan Teori Pemidanaan, sinkronisasi kedua rezim tetap diselamatkan oleh asas lex specialis derogat legi generali, di mana aspek hukum acara khusus dan delik sektoral UU PTPK tetap berlaku. Pengoptimalan pidana tambahan uang pengganti menjadi instrumen krusial bagi aparat penegak hukum guna mempertahankan efek jera dan memaksimalkan pemulihan aset negara.]]>
