Tatok Sudjiarto
Universitas Kristen Indonesia

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR: 10/PID.SUS.ANAK/2022/PN.JKT.UT Erwin Tampubolon; Tatok Sudjiarto; Armunanto Hutahaean
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 5 No 01 (2025): January
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v5i01.4775

Abstract

ABSTRAK Penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dengan fokus pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 10/Pid.Sus.Anak/2022/Pn.Jkt.Ut yang melibatkan Bima Tri Yudhayana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan statute approach dan case approach. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap anak dalam kasus tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek rehabilitasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 54 UU Narkotika. Meskipun putusan tersebut telah memenuhi unsur kepastian hukum, sanksi berupa pidana penjara selama 2,5 tahun berpotensi memberikan dampak negatif terhadap perkembangan psikologis anak dan tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip rehabilitasi yang seharusnya menjadi prioritas utama bagi anak sebagai pelaku tindak pidana. ABSTRACT Law enforcement against children as perpetrators of narcotics abuse crimes, focusing on the North Jakarta District Court Decision No. 10/Pid.Sus.Anak/2022/Pn.Jkt.Ut involving Bima Tri Yudhayana. This research uses normative juridical method with statute approach and case approach. The results showed that law enforcement against children in this case was in accordance with applicable regulations, but had not fully considered the rehabilitation aspect as mandated in Article 54 of the Narcotics Law. Although the decision has fulfilled the element of legal certainty, the sanction in the form of imprisonment for 2.5 years has the potential to have a negative impact on the psychological development of children and is not fully in line with the principle of rehabilitation which should be the main priority for children as perpetrators of criminal acts.
Analisis Pembaruan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yuni Astriana Malau; Mompang L Panggabean; Tatok Sudjiarto
Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum Vol. 5 No. 1 (2026): Edisi Agustus
Publisher : Ilmu Bersama Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56211/rechtsnormen.v5i1.1809

Abstract

Korupsi di Indonesia telah menjadi penyakit kronis sistemik yang merusak perekonomian negara. Pengundangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) membawa paradigma baru melalui unifikasi delik korupsi dari lex specialis ke dalam kodifikasi lex generalis. Namun, integrasi ini memicu perdebatan terkait potensi degradasi status korupsi dari kejahatan luar biasa (extraordinary crime) menjadi tindak pidana biasa akibat penurunan signifikan pada sanksi minimum pidana penjara dan denda. Penelitian ini bertujuan menganalisis pembaruan pengaturan delik korupsi dalam KUHP Baru, sinkronisasinya terhadap UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), serta dampaknya terhadap penegakan hukum di masa transisi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 603-606 KUHP Baru menurunkan sanksi minimum khusus (dari 4 tahun menjadi 2 tahun pada delik kerugian negara) dan denda minimal secara drastis menjadi Rp10 juta, yang menciptakan kesenjangan tajam terhadap realitas empiris korupsi skala besar. Berdasarkan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dan Teori Pemidanaan, sinkronisasi kedua rezim tetap diselamatkan oleh asas lex specialis derogat legi generali, di mana aspek hukum acara khusus dan delik sektoral UU PTPK tetap berlaku. Pengoptimalan pidana tambahan uang pengganti menjadi instrumen krusial bagi aparat penegak hukum guna mempertahankan efek jera dan memaksimalkan pemulihan aset negara.