Utin Alifia Fatihah Radinka
Universitas Tanjungpura

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

PENGARUH KINERJA PEMERINTAH DAERAH DITINJAU DARI OPINI AUDIT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN(STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020–2024) Utin Alifia Fatihah Radinka; Wukuf Dilvan Rafa; Nella Yantiana
Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING) Vol. 9 No. 5 (2026): Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)
Publisher : Institut Penelitian Matematika, Komputer, Keperawatan, Pendidikan dan Ekonomi (IPM2KPE)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31539/ej74gc53

Abstract

Penilaian kualitas keuangan pemerintah daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui opini audit sering dijadikan acuan utama dalam mengukur akuntabilitas fiskal. Akan tetapi, kajian empiris yang secara khusus menguji dampak opini audit terhadap performa keuangan pemerintah daerah dalam lingkup wilayah tertentu masih sangat minim. Studi ini dirancang untuk menguji dan menganalisis dampak opini audit yang diterbitkan BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Barat. Metodologi yang diterapkan bersifat kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari laporan pemeriksaan BPK serta laporan keuangan pemerintah kabupaten dan kota se-Provinsi Jawa Barat. Pengujian dilaksanakan dengan pendekatan statistik nonparametrik inferensial melalui Uji Mann-Whitney menggunakan SPSS 27, guna membandingkan kinerja keuangan daerah antara entitas penerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Penelitian menghasilkan temuan bahwa opini audit BPK memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, walaupun intensitas pengaruhnya berbeda-beda di tiap daerah. Hasil ini memperkuat pandangan bahwa opini audit tidak semata berfungsi sebagai instrumen pemenuhan prosedur administratif, melainkan turut berperan dalam mendorong reformasi tata kelola keuangan di tingkat daerah.