<![CDATA[Pasar modal Indonesia memiliki peran strategis sebagai sarana intermediasi keuangan, namun pengalihan saham di perusahaan terbuka sering memunculkan masalah asimetri informasi yang berpotensi merugikan pemegang saham minoritas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis, berbasis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, untuk mengkaji pengaturan tanggung jawab hukum emiten, prinsip keterbukaan informasi (disclosure), serta perlindungan hukum bagi investor. Rumusan masalah mencakup: (1) bagaimana implementasi tanggung jawab hukum emiten dalam mewujudkan prinsip keterbukaan informasi pada proses pengalihan saham guna melindungi hak pemegang saham minoritas; dan (2) bagaimana potensi sengketa yang timbul serta efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia. Pembahasan menunjukkan bahwa kewajiban disclosure emiten menjadi kunci dalam mencegah praktik misleading information, insider trading, dan penyalahgunaan kekuasaan pemegang saham mayoritas, sementara sengketa umumnya diselesaikan melalui jalur negosiasi, mediasi, arbitrase BAPMI/LAPS SJK, hingga litigasi di pengadilan. Kesimpulannya, kerangka hukum positif telah relatif memadai, tetapi implementasi dan penegakan masih lemah, sehingga diperlukan penguatan pengawasan OJK, optimalisasi mekanisme penyelesaian sengketa, dan peningkatan edukasi investor. Rekomendasi menekankan penajaman aturan keterbukaan informasi, penurunan ambang batas hak minoritas, serta kewajiban klausul penyelesaian sengketa alternatif dalam aksi korporasi strategis.]]>
