Articles
<![CDATA[EFFECT OF AVA, MVA, CFVA ON STOCK PRICE PT. WIJAYA KARYA (PERSERO) YEAR 2006-2020 ]]>
<![CDATA[Widuhung, Sisca Debyola]]>;
<![CDATA[Aris Machmud]]>
<![CDATA[ Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan Vol. 4 No. 3 (2021): FairValue : Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan ]]>
Publisher : <![CDATA[Departement Of Accounting, Indonesian Cooperative Institute, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (296.227 KB)
|
DOI: 10.32670/fairvalue.v4i3.728
<![CDATA[Total management performance is assessed based on the increase in the welfare ofmultiple stakeholders (investors, customers, and employees) – and especially theachievement of SVA (Shareholders Value Added), to create wealth for investors orbusiness owners. This study aims to determine the stock price of PT. Wijaya Karya(Persero) Tbk. which is influenced by EVA, MVA and CFVA the method used is aresearch based on statistical analysis techniques using regression and correlation andtesting the hypothesis based on a time series approach, the results of this study areBased on the results of the calculations in table above, it can be concluded that thevalue of the Adjusted R-Squared is 0.784382 or 78.44%, meaning that the independentvariables (Economic Value Added and Free Cash Flow) can explain the dependentvariable (Stock Price) of 78.44% and then 21.56 % is explained by other variablesoutside of this study]]>
<![CDATA[Sharia Banking Position in the Economic and the National Legal System ]]>
<![CDATA[Sisca Debyola Widuhung]]>;
<![CDATA[Aris Machmud]]>
<![CDATA[ International Journal of Social Service and Research Vol. 2 No. 9 (2022): International Journal of Social Service and Research (IJSSR) ]]>
Publisher : <![CDATA[Ridwan Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46799/ijssr.v2i9.142
<![CDATA[The Position of Sharia banking in Indonesia legal system is important. The study aims to find out how is the position of sharia banking in the national legal system. The method used in this research is normative juridical with qualitative analysis approach. Moreover, the result is the position of Islamic banks in the economic system is as a bank institution that helps the Indonesian economy in increasing financial inclusion and becomes an institution that carries out an intermediary function. In relation to the national legal system, Islamic banking has a strong position, because it is an inseparable part of the legal system in force in Indonesia.]]>
<![CDATA[Implikasi Kedudukan Dana Pensiun dalam Penguasaan Lahan sebagai Instrument Investasi (Studi Kasus Investasi Dana Pensiun Hutama Karya): (Studi Kasus Investasi Dana Pensiun Hutama Karya) ]]>
<![CDATA[Edy Sanyoto]]>;
<![CDATA[Suparji Achmad]]>;
<![CDATA[Aris Machmud]]>;
<![CDATA[Caskiman Caskiman]]>
<![CDATA[ Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Vol. 9 No. 3 (2023): Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Jurnal dan Publikasi Universitas Muhammadiyah Buton ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35326/pencerah.v9i3.3269
<![CDATA[Program dana pension berkembang seiring dengan kesadaran masyarakat untuk merencankan keuangannya pada pada purnabakti. Tujuan dari penelitian penulis yaitu untuk mengetahui dan menganalisa kedudukan dana pensiun (pension fund) sebagai badan hukum (legal entities) investasi tanah (land tenure) dana pensiun serta tantangan dan hambatan dalam penguasan lahan dalam rangka pemenuhan Peraturan OJK No. 3 Tahun 2015. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif menjelaskan keadaan sifat atau hakikat nilai suatu objek atau gejala tertentu sehingga dapat diambil kesimpulan secara utuh dengan menggunakan sumber hukum primer, sekunder dan tersier serta konsep teori yang relevan. Adapun hasil dari penelitan tersebut adalah bahwa Dana Pensiun sebagai subjek hukum berdasarkan pendekatan normatif (yuridis), aspek teoritis konstitusi, aspek ideologis. Adapun tantangan dan hambatan dalam penguasaan lahan oleh dana pension perlu adanya solusi dari BPN untuk upaya solutif untuk mengatasi kendala pendaftaran atas tanah oleh dana pensiun agar mendapatkan kepastian hukum karena pada dasarnya dana pension sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbutan dan pertanggungjawaban hukum serta memiliki kekayaan sendiri yang dipisahkan.]]>
<![CDATA[Efisiensi Pemanfaatan Maggot BSF (Hermetia illucens) dalam Budidaya Ikan Nila (Oreochromis niloticus) dalam Mendukung Ketahanan Pangan ]]>
<![CDATA[Syafitri Jumianto]]>;
<![CDATA[Aris Machmud]]>;
<![CDATA[Kun Mardiwati Rahayu]]>
<![CDATA[ EduBiologia: Biological Science and Education Journal Vol 3, No 2 (2023): EduBiologia: Biological Science and Education Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Indraprasta PGRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30998/edubiologia.v3i2.17850
<![CDATA[Abstrak Ketahanan pangan ditentukan dengan ketersediaan dan ketercukupan pangan bagi masyarakat dengan harga yang wajar. Ketersediaan pangan ditentukan dengan komponen terbesar dari peternakan dan perikanan ikan air tawar adalah pakan. Tujuan dari penelitian ini mengkaji pakan ikan berbahan maggot dalam budidaya ikan nila. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative empiris, dimana penelitian ini mengkaji regulasi terkait perikanan air tawar dan ketahanan pangan serta melakukan studi literatur terkait penghitungan harga pokok budidaya ikan nila dengan pendekatan perbandingan penggunaan pakan ampas tahu, dedak dan maggot dalam penentuan harga pokok yang ideal sehingga dapat memberikan imputan terhadap petani dalam pemanfaatan pakan budidaya yang efesien. Hasil penelitian menunjukan bahwa penggunaan bahan pakan maggot memberikan tingkat efesiensi yang lebih baik dari bahan pakan lain sebesar 9%, dalam budidaya nila karena komposisi pakan yang bermutu tinggi dengan harga yang lebih murah sehingga memberikan nilai tambah kepada petani ikan dan juga untuk ketahanan pangan.]]>
<![CDATA[Indonesian Islamic Banking In Mastering The Global Halal Value Chain: Opportunities And Challenges From Economics And Legal Aspects ]]>
<![CDATA[Sisca Debyola Widuhung]]>;
<![CDATA[Aris Machmud]]>
<![CDATA[ Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Keuangan Vol. 3 No. 4 (2022): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Penerbit ADM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53697/emak.v3i4.600
<![CDATA[Islamic banking has the ability to survive (durable) in times of crisis, has competitiveness and is efficient in improving the national economy. The commercial aspect of the economy can be seen from the existence of the financial services sector and the halal industry, while in the legal aspect, Indonesia has legal pluralism - the customary law system, the Islamic legal system and the western legal system. The formulation of the problem is How are the steps and strategies for Indonesia so that Indonesian Islamic Banking becomes a leader in the world halal value chain? The method used in this research is normative juridical with quantitative analysis approach. The conclusion of this study is that the position of Islamic banks in the economic system and national legal system has a strong position to become a Muslim country to become a leader in the development of the world Islamic financial market and global halal value chain by utilizing regulatory and policy support that supports the development of a halal value-based economy and Islamic banking and support the development of the world's halal industry that meets the expectations of the community]]>
<![CDATA[KONSISTENSI PENGATURAN WAKAF ]]>
<![CDATA[Aris Machmud]]>;
<![CDATA[Akhmad Ikraam]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36722/jmih.v4i2.763
<![CDATA[ABSTRAKS-Wakaf adalah penyerahan harta wakif kepada nadzir untuk digunakan untuk kemaslahatan umat baik permanen maupun temporer. Dimana wakaf ini dapat menjadi salah satu sumber daya yang dapat digunkaan untuk pengentasan kemiskinan melalui distribusi manfaat kepada Mustafa alaih, namun peran wakaf dalam kesejahteraan bangsa belum maksimal karena masih belum optimalnya pemanfaatan wakaf akibat pola manajemen pengelolaan wakaf karena terbatasnya akses financial dan kurangnya pengetahuan dalam pengelolaan wakaf serta belum maksimalnya sinergitas antara para pihak yang terkait. Rumusan masalah dalam penelitian ini, pertama, bagaimana konsistensi pengaturan wakaf di Indonesia setelah pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang No. 25 tahun 2018 dan PP No. 42 tahun 2006 sebagai peraturan pelaksana UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Menteri ATR/BPN tentang Pendaftaran Sertifikat Wakaf No. 2 tahun 2017. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dimana penulis melakukan analisaa berdasarkan peraturan perundang undangan dikaitkan dengan teori hukum yang terkait. Teori yang digunakan adalah teori kesejahteraan dan analisa ekonomi untuk hukum (economic analyse of laws). Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa pelaksanaan pengelolaan wakaf dilakukan secara konsisten, hal ini disebabkan munculnya PP No. 25 tahun 2018 bukan menggantikan PP No. 42 tahun 2006 tetapi saling melengkapi dan kedua peraturan tersebut saling menguatkan guna meningkatkan potensi pengelolaan wakaf yang lebih produktif. PP No. 25 tahun 2018 dimungkinkan adanya pertukaran harta wakaf yang tidak produktif menjadi lebih produktif dengan regulasi yang lebih singkat dimana sampai tanah wakaf seluas 5.000 M2 dapat dilakukan sampai tingkat Walikota/Bupati sehingga waktu yang diperlukan singkat sampai 30 hari dan transparan karena melibatkan unsur penilai publik, wakif, nadzir, bwi dalam proses pertukaran tersebut.Kata kunci : Konsistensi, Hukum Wakaf, Pertukaran Wakaf]]>
<![CDATA[Analisis Penerapan Kode Etik Penagihan pada Fintech P2p Lending dalam Perspektif Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Layanan Pinjaman Online Adakami) ]]>
<![CDATA[Amoury Adi Sudiro]]>;
<![CDATA[Aris Machmud]]>;
<![CDATA[Feby Nurhisyam]]>
<![CDATA[ Syntax Idea 888-899 ]]>
Publisher : <![CDATA[Ridwan Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46799/syntax-idea.v6i2.3013
<![CDATA[The emergence of online loan applications provides a new practical and unsecured option in accounts receivable agreements, allowing many people to use this service. However, the thing that stands out in online loans is related to the behavior of collection officers from fintech P2P Lending companies by not applying ethics and consumer protection principles such as billing cases on the AdaKami application that commit terror, intimidation and threats so that they are detrimental to consumers as users of the application. The purpose of this study is to determine the application of a billing code of ethics that guarantees legal certainty in fintech P2P Lending and legal protection for victims who experience losses for the occurrence of the collection in question. This research uses normative juridical law research methods with a statutory approach (statute approach), analytical approach (analytical approach), and case approach (case approach). The main data collection is carried out by looking at several literatures, undergraduate scientific papers, and laws and regulations to obtain secondary data. The results showed that the application of the billing code of ethics in fintech P2P Lending is still not optimal due to the lack of legal regulations that can adequately protect consumers from actions taken by fintech P2P Lending. Better regulation and legal coordination between relevant parties are needed to enforce the law and protect consumer rights from violations committed by fintech P2P lending companies.]]>
<![CDATA[Prosedur Pengalihan Cessie Dalam Perspektif Hukum: Akibat Hukum Terhadap Jaminan Hak Tanggungan dan Perlindungan Debitur ]]>
<![CDATA[Ilham Muzzaki]]>;
<![CDATA[Aris Machmud]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 12 No. 1 (2023): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v12i1.503
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji implikasi hukum dari pengalihan piutang atau cessie, dengan fokus pada putusan Nomor 809/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst, yang menekankan perlunya persetujuan tertulis dari debitur untuk memastikan hak tanggungan dan perlindungan debitur. Bertujuan memberikan pemahaman mengenai pengalihan piutang sesuai regulasi hukum perdata dan hak kebendaan, serta kontribusi terhadap kepastian hukum kreditur dan debitur. menganalisis fenomena tersebut dengan fokus pada pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT) dan telah memenuhi unsur melawan hukum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini menggunakan penelitian empiris, analisis kasus, dan penelitian hukum untuk mengkaji pelaksanaan Pengalihan Piutang yang dilakukan oleh Bank Victoria tanpa melalui prosedur restrukturisasi dan memberikan kesempatan kepada debitur untuk menyelesaikan kewajibannya. Hasilnya Putusan Nomor 809/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst. menimbulkan pertanyaan mengenai pemahaman hakim mengenai kelayakan kredit, perlindungan hukum, dan hak tanggungan debitur. Penelitian menekankan perlunya perlindungan terhadap pemberi gadai dan debitur dalam pengalihan piutang, menghindari pelanggaran, dan mematuhi aturan pengalihan jaminan.]]>
<![CDATA[Akibat Hukum Terhadap Aset Milik Pihak Ketiga yang Dijaminkan Kepada Kreditur Dalam Kepailitan ]]>
<![CDATA[Rizky Maulana Nugraha]]>;
<![CDATA[Aris Machmud]]>;
<![CDATA[Fokky Fuad]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 12 No. 1 (2023): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v12i1.504
<![CDATA[Sumber hukum utama di Indonesia yang merupakan Negara dengan sistem hukum civil law adalah undang-undang. Meskipun Indonesia tidak sepenuhnya menganut sistem hukum civil law, yaitu ada hukum yang tidak tertulis berupa salah satunya yurisprudensi, namun sumber hukum selain undang-undang adalah untuk memutus suatu perkara yang belum diatur dalam undang-undang. Akan tetapi pada kenyataannya pada lembaga yudikatif terdapat majelis hakim yang memutus suatu perkara menggunakan sumber hukum lain, yaitu yurisprudensi dan doktrin yang bersumber dari negara lain. hal ini tidak memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berperkara, padahal perlindungan hukum tersebut sudah diatur dalam sebuah undang-undang. Dalam perkara ini majelis hakim memutuskan harta pihak ketiga yang dijaminkan kepada kreditur merupakan harta pailit. Sedangkan demi hukum harta dan utang perseroan terpisah dari direksi dan direksi bertanggung jawab jika kepailitan disebabkan karena kelalaian atau kesalahan yang dapat dibuktikan di pengadilan. Bentuk tanggung jawab direksi dalam kepailitan adalah membayar atau melunasi utang jika harta pailit tidak cukup, bukan memasukkan harta pribadi direksi ke dalam daftar harta pailit meskipun harta tersebut dijaminkan kepada kreditur.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi E-commerce Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen ]]>
<![CDATA[Yanci Libria Fista]]>;
<![CDATA[Aris Machmud]]>;
<![CDATA[Suartini Suartini]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 12 No. 1 (2023): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v12i1.599
<![CDATA[Kemajuan teknologi telah berdampak secara signifikan terhadap aktivitas perdagangan, khususnya dalam perdagangan elektronik, yang memungkinkan promosi, pemasaran, penjualan, dan pembelian produk atau jasa secara elektronik. Hal ini telah membawa banyak keuntungan, namun juga menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen. UU No. 8 Tahun 1999 bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dalam transaksi e-commerce. Artikel ini membahas mengenai pengaturan perlindungan hukum konsumen dalam transaksi e-commerce dan permasalahan yang dihadapinya. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, metode penelitian mengkaji hukum tertulis dan literatur, menghubungkannya dengan kejadian nyata. Analisis yang dilakukan bersifat deskriptif, mengumpulkan data dan menghubungkannya dengan kejadian-kejadian nyata. Kesimpulannya adalah peraturan perlindungan hukum konsumen belum efektif dalam mencegah penipuan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam transaksi elektronik. Adanya undang-undang perlindungan hukum konsumen diharapkan dapat mencegah kejahatan yang dilakukan oleh pelaku usaha dan menjadi payung hukum bagi konsumen.]]>
