<![CDATA[Abstrak Penelitian ini bertujuan menganalisis interaksi antara kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, perilaku mahasiswa, dan pemahaman hak konstitusional, serta mengidentifikasi peran ketergantungan siklis dan mental kolonisasi dalam pemanfaatan bantuan tersebut. Masalah penelitian berangkat dari fenomena “cek ombak”, yaitu perilaku menunda pendaftaran atau memilih drop out awal sambil menunggu kepastian status KIP Kuliah, yang mengindikasikan pergeseran makna bantuan dari hak konstitusional menjadi belas kasihan. Penelitian menggunakan metode campuran sekuensial eksplanatori (KUAN→kual): data kuantitatif dikumpulkan dari 187 mahasiswa penerima KIP Kuliah di Universitas PGRI Mpu Sindok melalui kuesioner daring, kemudian diperdalam melalui wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus. Hasil menunjukkan tingkat pemahaman mahasiswa terhadap KIP Kuliah sebagai hak konstitusional berada pada kategori sedang, dengan korelasi positif signifikan terhadap perilaku pengelolaan keuangan (r=0,38, p<0,01) dan strategi adaptasi (r=0,25, p<0,05), sementara korelasinya dengan motivasi akademik tidak signifikan. Temuan kualitatif memperkuat pola ini: mahasiswa yang memaknai bantuan sebagai 'belas kasihan' menunjukkan mental kolonisasi berupa relasi patron-klien dan berkurangnya otonomi finansial, sedangkan pola “cek ombak” yang berulang pada 2025–2026 berkelindan dengan menurunnya motivasi akademik. Studi ini memperluas model konstitusional kewarganegaraan pendidikan dengan menempatkan mental kolonisasi dan ketergantungan siklis sebagai mekanisme sosial yang memoderasi efektivitas kebijakan bantuan. Kata kunci: KIP Kuliah, ketergantungan siklis, mental kolonisasi, hak konstitusional, sosiologi pendidikan. Abstract This study analyzed the interaction between the Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah policy, student behavior, and students' understanding of constitutional rights, while identifying the roles of cyclical dependency and colonial mentality in aid utilization. The research stemmed from the “waiting game” (cek ombak) phenomenon — deferring registration or opting for early dropout while awaiting KIP Kuliah confirmation — signaling a shift from constitutional right to charity. An explanatory sequential mixed-methods design (QUAN→qual) was employed: quantitative data were collected from 187 recipients at Universitas PGRI Mpu Sindok, then deepened through in-depth interviews and focus group discussions. Students' understanding of KIP Kuliah as a constitutional right falls in the moderate category, with significant positive correlations to financial management behavior (r=0.38, p<0.01) and adaptation strategies (r=0.25, p<0.05), while the correlation with academic motivation was not significant. Qualitative findings reinforce this pattern: students who frame the aid as charity display colonial mentality marked by patron-client relations and diminished financial autonomy, while the recurring waiting-game pattern in 2025–2026 is associated with declining academic motivation. This study extends the constitutional model of educational citizenship by positioning colonial mentality and cyclical dependency as social mechanisms that moderate aid policy effectiveness. Keywords : KIP Kuliah, cyclical dependency, colonial mentality, constitutional rights, sociology of education.]]>
