Hiskia C.M.  Sapioper
Universitas Cenderawasih

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Menjembatani Kesenjangan Kompetensi ASN melalui Model Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Abner Herry Bajari; Yosephina Ohoiwutun; Hiskia C.M.  Sapioper; Renida Jozelina Toroby; Septinus Saa
Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara Vol 10 No 2 (2026): September 2026
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/mediasosian.v10i2.7780

Abstract

Penelitian ini menganalisis kesenjangan kompetensi pegawai dan merumuskan model Competency-Based Human Resource Development (CBHRD) pada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kota Jayapura. Studi kasus kualitatif ini menggunakan wawancara terhadap lima informan internal, observasi, serta telaah dokumen organisasi, data kepegawaian, penempatan, dan pengembangan kompetensi tahun 2024. Ketidaksesuaian kompetensi ditetapkan melalui triangulasi antara tuntutan tugas jabatan, riwayat pendidikan dan pengalaman, penempatan, serta konfirmasi wawancara dan observasi; angka tersebut merupakan kategorisasi analitis, bukan skor asesmen psikometrik formal. Hasil menunjukkan sekitar 48% dari 70 pegawai belum sepenuhnya selaras dengan tuntutan jabatan, sedangkan rekap kumulatif hingga 2024 mencatat 36 pegawai pernah mengikuti pengembangan yang relevan dengan bidang tugas. Kesenjangan tidak hanya dipicu keterbatasan anggaran dan kuota, tetapi juga pemetaan yang belum periodik, lemahnya transfer pembelajaran, dan belum digunakannya bukti kompetensi secara konsisten dalam keputusan merit dan talenta. Kebaruan penelitian terletak pada model siklik enam tahap yang menghubungkan diagnosis kebutuhan, pemetaan gap, portofolio pengembangan, transfer pengetahuan, keputusan merit-talenta, serta kinerja organisasi dan layanan melalui umpan balik berkelanjutan. Model ini menawarkan mekanisme implementasi bertahap bagi pemerintah daerah untuk mengubah orientasi dari pelaksanaan pelatihan menuju pembangunan kapasitas organisasi.