Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
Phireri
Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Article 411 of Indonesia’s Criminal Code and Bugis Customary Norms on Adultery: A Doctrinal Comparison Agung Saputra; Sunardi Purwanda; Ardiyanti Aris; Muhammad Darwis; Phireri
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 4 No 2 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : PT. Meja Ilmiah Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70308/nd8dmz86

Abstract

Penelitian ini membandingkan tindak pidana perzinaan menurut Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pembahasan mengenai zina, siri’, dan malaweng dalam kepustakaan hukum adat Bugis. Penelitian hukum normatif digunakan dengan menggabungkan penafsiran peraturan perundang-undangan dan telaah terbatas atas bahan tertulis mengenai hukum adat serta etnografi. Perbandingan mencakup perbuatan yang dilarang, kepentingan yang dilindungi, pihak yang berhak mengajukan pengaduan, otoritas yang berwenang, sanksi, tujuan, dan lingkup penerapan. Pasal 411 memidana persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istri pelaku, termasuk persetubuhan antara orang yang belum menikah, dan penuntutannya bergantung pada pengaduan anggota keluarga yang ditentukan undang-undang. Hidup bersama merupakan tindak pidana tersendiri menurut Pasal 412. Dalam bahan kepustakaan Bugis yang dikaji, pelanggaran kepatutan seksual dapat berkaitan pula dengan kehormatan keluarga dan hubungan sosial; akan tetapi, malaweng merupakan kategori yang lebih luas, sementara prosedur dan sanksi adat berbeda menurut komunitas dan masa. Terdapat titik temu dalam perlindungan perkawinan dan ketertiban sosial, tetapi norma adat yang majemuk tidak dapat diperlakukan sebagai satu rezim penegakan yang seragam. Perdamaian adat tidak dengan sendirinya meniadakan syarat prosedural Pasal 411. Kerangka yang diajukan memerlukan validasi empiris spesifik lokasi sebelum dapat digunakan untuk menyimpulkan praktik penegakan adat saat ini.
Special Protection for Children with Disabilities as Victims of Sexual Offenses: A Study of the Parepare Police Women and Children’s Service Unit Imam Fatri; Ardiyanti Aris; Phireri; Sunardi Purwanda; Muhammad Darwis
Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 4 No 2 (2026): Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : PT. Meja Ilmiah Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70308/vk291x34

Abstract

Anak penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana seksual dapat menghadapi hambatan komunikasi, pembuktian, dan akses layanan selama penyidikan. Artikel ini mengkaji langkah perlindungan yang dilaporkan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Parepare serta kendala pelaksanaannya. Penelitian menggabungkan bahan wawancara kepolisian dan ringkasan perkara dengan analisis peraturan perlindungan anak, disabilitas, dan kekerasan seksual. Ringkasan administratif mencatat delapan perkara yang melibatkan anak dengan disabilitas intelektual: dua pada 2024, lima pada 2025, dan satu dalam catatan parsial 2026. Langkah yang dilaporkan mencakup pendampingan keluarga atau wali, dukungan psikologis dan pekerja sosial, perlindungan identitas, serta koordinasi antarlembaga. Analisis membedakan keberadaan pendamping dari tersedianya akomodasi yang sesuai kebutuhan, dan kemajuan perkara dari pemenuhan hak korban. Jumlah perkara tidak menunjukkan prevalensi kekerasan atau tingkat efektivitas layanan; catatan 2026 juga tidak mewakili satu tahun penuh. Kendala utama yang dilaporkan berkaitan dengan tenaga ahli, fasilitas, dan koordinasi. Artikel merumuskan alur penilaian kebutuhan, komunikasi yang aksesibel, rujukan terverifikasi, perlindungan informasi, dan pemantauan layanan. Kesimpulannya, langkah perlindungan telah dilaporkan, tetapi konsistensi dan kecukupannya memerlukan bukti pada tingkat perkara tentang partisipasi, akses layanan, dan pemulihan.
Co-Authors Agung Saputra Ardiyanti Aris Imam Fatri Muhammad Darwis Sunardi Purwanda