Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PENERAPAN MODEL KOOPERATIF TIPE TWO STAY TWO STRAY DENGAN MEDIA GAMBAR DALAM PENINGKATAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA SISWA KELAS V SD NEGERI 1 KUTOWINANGUN Lestari, Nurdiana
KALAM CENDEKIA PGSD KEBUMEN Vol 6, No 1 (2018): KALAM CANDEKIA PGSD KEBUMEN
Publisher : KALAM CENDEKIA PGSD KEBUMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (90.636 KB)

Abstract

Abstrak: Penerapan model kooperatif tipe Two Stay Two Stray dengan Media Gambar dalam Peningkatan Matematika Siswa Kelas V Sekolah Dasar. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan  model kooperatif pada tipe Two Stay Two Stray dengan media gambar, meningkatkan pembelajaran Matematika, dan mendeskripsikan kendala serta solusinya. Penelitian dilaksanakan dalam tiga siklus. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri 1 Kutowinangun yang berjumlah 27 siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model kooperatif tipe  Two Stay Two Stray dengan media gambar dapat meningkatkan pembelajaran Matematika siswa kelas V SD. 
Hukum dan Etika Profesi Pengusaha di Bidang Perikanan Lestari, Nurdiana; Moonti, Roy Marthen; Ahmad, Ibrahim
Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (2025): Januari : Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/mahkamah.v2i1.470

Abstract

Indonesia, as the largest archipelagic country in the world, has enormous fisheries potential with a sea area of 5.8 million km². The fisheries sector contributes significantly to the national economy, but faces serious challenges in the form of illegal fishing practices, the use of environmentally damaging fishing gear, and weak law enforcement. This research aims to analyze the role of law and professional ethics in supporting the sustainability of the fisheries sector. A normative approach is used by examining primary, secondary, and tertiary legal materials. The results showed that Law No. 45/2009 on Fisheries has provided a strong legal basis, but its implementation is constrained by weak coordination between institutions and limited monitoring infrastructure. On the other hand, the application of professional ethics by entrepreneurs is still not optimal, with many cases of using illegal fishing gear and injustice to small fishermen.
Perlindungan Hukum Terhadap Ganti Rugi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Lestari, Nurdiana; Almoravid Dungga, Weny; Yutye Imran, Suwitno
Journal of Comprehensive Science Vol. 2 No. 6 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v2i6.374

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara Yuridis Normatif Pemegang Hak atas Tanah terhadap Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Metode Penelitian yang di gunakan adalah penelitian hukum Normatif dengan pendekatan penelitian melalui pendekatan Hukum Perundang-Undangan dimana pendekatan ini adalah riset pustaka atau biasa disebut library research, Penelitian pustaka atau riset pustaka ialah penelitian yang digunakan dengan menggunakan literatur baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian. Penelitian ini juga menggunakan penelitian yurisprudensi yaitu dengan menganalisis Undang-Undang. Sehingga penelitian ini akan dikembangkan dengan inovasi yang memadukan antara penelitian terdahulu yang relevan dengan temuan baru yang diteliti tanpa memerlukan riset lapangan. Hasil penelitian menyatakan Kajian Secara Yuridis Normatif terhadap ganti rugi dalam pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum adalah Di prosedur pelaksanaan pengadaan tanah yang dimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 2 tahun 2012 bahwa Penilaian ganti kerugian dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan , nilai ganti rugi yang dinilai oleh penilai adalah nilai disaat pengumuman penetapan ganti rugi .lembaga pertanahan mengumpulkan penilaian yang telah ditetapkan untuk dilakukannya penilaian atas objek pengadaan tanah. Pemberian ganti rugi diberikan berdasarkan penilaian dari Musyawarah/Putusan Pengadilan Negeri/Putusan Mahkamah Agung. Setelah pemerian ganti kerugian penerima ganti kerugian wajib Sedangkan Perlindungan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, secara garis besar dapat diartikan sebagai penghormatan terhadap hak-hak perorangan atas tanah. Terkait perlindungan hukum yang diberikan, maka secara umum Undang Undang Dasar 1945 telah memberi perlindungan terhadap hak-hak atas tanah.