Sujatmiko
Universitas Tidar

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Tata Kelola Inklusif Mobile JKN: Tantangan Literasi Digital Pasien Lansia di Fasilitas Kesehatan Kota Semarang (Kajian Literatur) Berliana Anggita Sholekha; Sujatmiko; Izzatul Yazidah; Verina Rahma Widiasari
Stigma Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 2 (2026): Juli 2026
Publisher : Lembaga Riset Ilmiah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59086/stigma.v5i2.2395

Abstract

Transformasi digital layanan kesehatan melalui aplikasi Mobile JKN merupakan bagian dari reformasi tata kelola Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia. Namun demikian, penerapannya menghadapi tantangan inklusivitas, terutama bagi pasien lanjut usia (lansia) yang cenderung memiliki literasi digital lebih rendah. Artikel ini bertujuan mengkaji tata kelola inklusif Mobile JKN dan tantangan literasi digital pasien lansia di fasilitas kesehatan Kota Semarang melalui pendekatan kajian literatur (literature review) naratif terhadap 45 artikel dari basis data Scopus, Sinta, dan sumber ilmiah terpercaya lain yang terbit dalam kurun waktu 2012-2025. Hasil kajian menunjukkan bahwa kesenjangan literasi digital lansia dipengaruhi oleh faktor usia, pendidikan, dukungan keluarga, desain antarmuka aplikasi, dan ketersediaan pendampingan. Tata kelola inklusif memerlukan kombinasi strategi teknis, sosial, dan kelembagaan yang melibatkan BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, pemerintah daerah, kader, dan keluarga. Studi ini merekomendasikan model tata kelola kolaboratif untuk mewujudkan layanan Mobile JKN yang inklusif bagi lansia.   The digital transformation of health services through the Mobile JKN application is part of the governance reform of Indonesia's National Health Insurance. However, its implementation faces inclusivity challenges, particularly for elderly patients who tend to have lower digital literacy. This article aims to examine the inclusive governance of Mobile JKN and the digital literacy challenges faced by elderly patients at health facilities in Semarang City through a narrative literature review of 45 articles from Scopus, Sinta, and other credible scientific sources published between 2012 and 2025. The review shows that the elderly digital literacy gap is influenced by age, education, family support, application interface design, and the availability of assistance. Inclusive governance requires a combination of technical, social, and institutional strategies involving BPJS Kesehatan, health facilities, local government, cadres, and families. This study recommends a collaborative governance model to realize an inclusive Mobile JKN service for the elderly.
Keterbukaan Data Pemerintah (Open Government Data) dan Perilaku Korporasi: Tinjauan Literatur serta Implikasinya bagi Tata Kelola Data di DKI Jakarta M. Faqih Ragil Pamungkas; Sujatmiko; Izzatul Yazidah; Sofiana Widyawati
Stigma Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 2 (2026): Juli 2026
Publisher : Lembaga Riset Ilmiah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59086/stigma.v5i2.2396

Abstract

Keterbukaan data pemerintah atau open government data (OGD) telah berkembang dari sekadar kebijakan transparansi administratif menjadi infrastruktur digital yang memengaruhi perilaku ekonomi aktor non-pemerintah, termasuk perbankan, investor institusional, dan perusahaan. Artikel ini menyajikan tinjauan literatur atas lebih dari sembilan puluh publikasi ilmiah terindeks Scopus, mencakup enam studi kuasi-eksperimental utama terbitan 2026 yang menguji dampak platform OGD terhadap pengambilan risiko perbankan, inovasi kolaboratif antarwilayah, herding institusional di pasar modal, sinergi transformasi digital-hijau, kewirausahaan digital, dan kinerja environmental, social, and governance (ESG), yang kemudian diperkaya dengan literatur konseptual OGD, studi turunan mengenai luaran keuangan dan tata kelola perusahaan lain, serta literatur empiris e-government dan data terbuka di Indonesia. Hasil sintesis menunjukkan bahwa OGD secara konsisten bekerja melalui tiga jalur utama, yaitu pengurangan asimetri informasi, penurunan biaya transaksi kelembagaan, dan penguatan kapasitas tata kelola data di tingkat kota maupun perusahaan, dengan efek yang cenderung lebih kuat pada wilayah dengan kepercayaan sosial rendah, infrastruktur digital lemah, atau keterbatasan sumber daya informasi. Artikel ini kemudian mendiskusikan relevansi temuan tersebut bagi konteks Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta yang telah mengembangkan berbagai portal data terbuka seperti data.jakarta.go.id dan aplikasi Jakarta Kini (JAKI), namun pemanfaatannya oleh sektor swasta dan lembaga keuangan belum banyak diteliti secara empiris. Artikel ditutup dengan usulan agenda penelitian lanjutan berbasis data mikro perusahaan dan lembaga keuangan yang beroperasi di Jakarta   Open government data (OGD) has evolved from a mere administrative transparency policy into a digital infrastructure that shapes the economic behavior of non-government actors, including banks, institutional investors, and firms. This article presents a literature review of more than ninety Scopus-indexed publications, encompassing six core 2026 quasi-experimental studies examining the impact of OGD platforms on bank risk-taking, interregional collaborative innovation, institutional herding, digital-green transformation synergy, digital entrepreneurship, and environmental, social, and governance (ESG) performance, further enriched with OGD conceptual literature, related studies on other corporate financial and governance outcomes, and empirical e-government and open data literature from Indonesia. The synthesis shows that OGD consistently operates through three main channels: reducing information asymmetry, lowering institutional transaction costs, and strengthening data governance capacity at both the city and firm level, with stronger effects observed in regions with lower social trust, weaker digital infrastructure, or limited informational resources. The article then discusses the relevance of these findings for the Special Capital Region (DKI) of Jakarta, which has developed several open data portals such as data.jakarta.go.id and the Jakarta Kini (JAKI) application, although their utilization by private firms and financial institutions remains empirically underexplored. The article concludes with a proposed research agenda based on firm- and financial-institution-level micro-data in Jakarta.