Sondak, Efvendi
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rambitan, Keyzia Oktaviana; Pati, Agustinus Bonifacius; Sondak, Efvendi
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 15 No. 3 (2026): Juli 2026
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/q8hkfk24

Abstract

Penelitian ini mengkaji partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Sendangan, Kecamatan Kawangkoan, Kabupaten Minahasa. Musrenbang merupakan mekanisme perencanaan pembangunan bottom-up, yang bertujuan untuk menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat guna mewujudkan pembangunan yang demokratis dan berorientasi pada kebutuhan riil warga. Namun, dalam praktiknya, partisipasi masyarakat seringkali masih terbatas pada kehadiran formal dan belum sepenuhnya mencerminkan kontribusi nyata dalam pengambilan keputusan pembangunan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam empat tahapan utama menurut Cohen dan Uphoff (1977): pengambilan keputusan (decision making), pelaksanaan (implementation), menikmati hasil (benefit), dan evaluasi (evaluation). Informan penelitian meliputi Lurah, Ketua LPMK, perangkat kelurahan, tokoh masyarakat, dan masyarakat Kelurahan Sendangan . Teknik pengumpulan data melibatkan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan telah dilaksanakan melalui rapat lingkungan dan Musrenbang kelurahan, namun masih didominasi oleh sistem perwakilan sehingga belum semua masyarakat berpartisipasi langsung. Dalam pelaksanaan, masyarakat berkontribusi melalui gotong royong dan kerja bakti, meskipun tingkat keterlibatan belum merata karena keterbatasan anggaran dan waktu. Masyarakat telah merasakan manfaat pembangunan, terutama peningkatan infrastruktur, namun kesadaran dalam pemeliharaan hasil masih perlu ditingkatkan. Partisipasi dalam evaluasi juga telah dilakukan melalui penyampaian kritik dan saran, tetapi masih tergolong rendah karena belum semua masyarakat aktif terlibat dalam pengawasan . Secara keseluruhan, meskipun mekanisme partisipasi telah tersedia, kualitas dan pemerataan keterlibatan masyarakat masih memerlukan peningkatan.   Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat; Musrembang; Kelurahan Sendangan     ABSTRACT This study examines community participation in the Development Planning Deliberation (Musrenbang) in Sendangan Urban Village, Kawangkoan District, Minahasa Regency. Musrenbang is a bottom-up development planning mechanism aimed at capturing community aspirations and needs to realize development that is democratic and oriented toward residents' actual requirements. However, in practice, community participation is often limited to formal attendance and does not yet fully reflect tangible contributions to development decision-making. This study employs a descriptive qualitative approach to analyze community participation across four key stages identified by Cohen and Uphoff (1977): decision-making, implementation, benefit, and evaluation. Research informants included the Urban Village Head, the Head of the Community Empowerment Institute (LPMK), urban village officials, community leaders, and residents of Sendangan Urban Village. Data collection techniques involved observation, interviews, and documentation. The results indicate that community participation in decision-making has been carried out through neighborhood meetings and the urban village Musrenbang; however, the process remains dominated by a representative system, meaning not all residents participate directly. Regarding implementation, the community contributes through *gotong royong* (mutual cooperation) and communal work activities, although the level of involvement is uneven due to budget and time constraints. Residents have experienced the benefits of development—particularly infrastructure improvements—yet awareness regarding the maintenance of these outcomes needs to be enhanced. Participation in evaluation has also occurred through the submission of criticisms and suggestions, but remains low as not all residents are actively involved in oversight. Overall, while participatory mechanisms are in place, the quality and inclusiveness of community involvement still require improvement.   Keywords: Community Participation; Musrenbang; Sendangan Urban Village
Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik pada Pemilihan Kepala Daerah 2024 Tumadang, Marsyanda Marlin; Tulung, Trilke Erita; Sondak, Efvendi
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 15 No. 3 (2026): Juli 2026
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/j8zt4r75

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh urgensi keterbukaan informasi publik sebagai instrumen pemenuhan hak konstitusional pemilih dan penguat legitimasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di wilayah perkotaan yang heterogen. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Manado dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik guna menjamin pemenuhan hak pilih masyarakat pada Pilkada 2024, dengan fokus lokus di Kecamatan Malalayang, Kelurahan Malalayang Satu Timur. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam bersama komisioner dan staf KPU Kota Manado, mantan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Malalayang, serta elemen masyarakat termasuk mahasiswa pendatang, dan diperkuat oleh data sekunder berupa dokumen resmi kepemiluan. Analisis dilakukan menggunakan Teori Strategi Komunikasi Hafied Cangara (mengenal khalayak, menyusun pesan, menetapkan metode, serta seleksi dan penggunaan media) yang dilengkapi dengan Teori Komunikasi Politik Brian McNair dan prinsip keterbukaan informasi dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kota Manado telah merancang strategi keterbukaan informasi secara formal melalui pemetaan khalayak, penyusunan pesan populer, metode sosialisasi edukatif-persuasif, serta pendekatan omnichannel. Namun demikian, implementasinya di tingkat akar rumput masih bersifat top-down, administratif, dan cenderung pasif, sehingga menyisakan kesenjangan informasi yang signifikan, terutama bagi kelompok pemilih non-permanen seperti mahasiswa pendatang. Penelitian ini merekomendasikan revitalisasi pemetaan khalayak berbasis ruang sosiologis, penyederhanaan narasi informasi yang aplikatif, serta penguatan budaya komunikasi partisipatif dan kehadiran fisik petugas di tengah masyarakat guna mewujudkan keterbukaan informasi yang substantif, bukan sekadar formalitas prosedural.   Kata Kunci: Keterbukaan Informasi; Strategi Komunikasi; Komisi Pemilihan Umum; Pemilihan Kepala Daerah; Partisipasi Pemilih.   ABSTRACT This research is motivated by the urgency of public information disclosure as an instrument for fulfilling voters' constitutional rights and strengthening the legitimacy of the 2024 Regional Head Election (Pilkada) in a heterogeneous urban area. This study aims to describe and analyze the strategy of the Manado City General Election Commission (KPU) in enhancing public information disclosure to guarantee the fulfillment of citizens' voting rights in the 2024 Pilkada, focusing on Malalayang Sub-district, Malalayang Satu Timur Village. The research employs a qualitative method with a case study approach. Primary data were obtained through in-depth interviews with commissioners and staff of the Manado City KPU, the former Chair of the Malalayang Sub-district Election Committee (PPK), and community elements including migrant students, supported by secondary data from official electoral documents. The analysis applies Hafied Cangara's Communication Strategy Theory (audience analysis, message design, communication methods, and media selection), complemented by Brian McNair's Political Communication Theory and the disclosure principles of Law Number 14 of 2008. The results indicate that the Manado City KPU has formally designed an information disclosure strategy through audience mapping, popular message construction, educative-persuasive socialization methods, and an omnichannel approach. However, its implementation at the grassroots level remains top-down, administrative, and largely passive, leaving a significant information gap, particularly for non-permanent voter groups such as migrant students. This study recommends revitalizing audience mapping based on sociological space, simplifying information narratives to be more applicable, and strengthening a participatory communication culture along with the physical presence of officers among the community to realize substantive, rather than merely procedural, information disclosure.   Keywords: Information Disclosure; Communication Strategy; General Election Commission; Regional Head Election; Voter Participation.