Tulung, Trilke Erita
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Palandeng, Leonardo Maykel; Pioh, Novie R.; Tulung, Trilke Erita
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 11 No. 3 (2022): Juli 2022
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jp.v11i3.44370

Abstract

Artikel ini mengkaji peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Ranoketang Tua, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan. Dengan menggunakan metode kualitatif kajian ini akan mengidentifikasi penyebab mengapa fungsi pengawasan Badan Permusyaratan Desa (BPD) terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2021 di Desa Rnanoketang Tua, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan tidak berjalan baik. Temuan penelitian menggambarkan penyebab utama tidak jalannya fungsi pengawasan BPD terhadap pengelolaan APBDes di Desa Ranoketang Tua Kecamatan Amurang adalah terkait dengan pedoman teknis, fasilitas dan sosialisasi tentang fungsi pengawasan sebagai tugas BPD yang kurang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Selain itu adanya permasalahan tunjangan bagi anggota BPD yang dianggap minim, serta Sumber Daya Manusia (SDM) anggota BPD yang kurang memiliki kapabilitas. Hal ini di perparah dengan adanya sikap pemerintah desa yang jarang melibatkan masyarakat dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pengembangan Desa (Musrembangdes).   Kata Kunci: Fungsi Pengawasan; Badan Permusyawaratan Desa; APBDes     ABSTRACT This article examines the role of the Village Consultative Body (BPD) in Ranoketang Tua Village, Amurang District, South Minahasa Regency, related to the implementation of the supervisory function carried out. Using qualitative methods, this study will identify the reasons why the supervisory function of the Village Consultative Body (BPD) on the management of the 2021 Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) in Rnanoketang Tua Village, Amurang District, South Minahasa Regency is not working well. The research findings describe the main cause of the failure of the BPD's supervisory function on the management of the APBDes in Ranoketang Tua Village, Amurang District, which is related to technical guidelines, facilities and socialization of the supervisory function as a BPD task that is not given by the South Minahasa Regency Government. In addition, there are problems with allowances for BPD members who are considered minimal, as well as Human Resources (HR) for BPD members who lack the capability. This is exacerbated by the attitude of the village government that rarely involves the community in Village Development Planning Deliberations (Musrembangdes).   Keywords: Supervision Function; Village Consultative Body; APBDes
Strategi Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan: (Suatu Studi Desa Maumbi Di Kabupaten Minahasa Utara) Sinaga, Ade Sopia; Tulung, Trilke Erita; Wilar, Wiesje F.
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 15 No. 1 (2026): Januari 2026
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jp.v15i1.67800

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis strategi Pemerintah Desa Maumbi dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Minahasa Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Pemerintah Desa Maumbi dilakukan melalui pengalokasian 20% Dana Desa untuk program ketahanan pangan, pengelolaan lahan padi ladang dan jagung seluas ±2 hektar, serta pemberdayaan kelompok tani untuk meningkatkan partisipasi dan kemampuan petani dalam mengelola kegiatan pertanian. Kekuatan program terletak pada bantuan bibit, pupuk, dana desa, keaktifan kelompok tani, serta dukungan Dinas Pertanian berupa bantuan bibit, alat pertanian, dan penyuluhan. Namun, program masih menghadapi kendala seperti keterbatasan alat pertanian, akses jalan menuju lahan yang kurang memadai, penyuluhan yang belum rutin, serta pengelolaan program yang belum optimal. Selain itu, ancaman berupa cuaca yang tidak menentu dan serangan hama dapat memengaruhi hasil pertanian. Berdasarkan analisis SWOT, strategi pemerintah desa sudah berjalan cukup baik, tetapi masih perlu peningkatan pada pengelolaan program dan sarana pendukung agar ketahanan pangan dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan. Kata Kunci: Ketahanan Pangan, Strategi Pemerintah, Desa Maumbi Abstract This study aims to identify and analyze the Maumbi Village Government's strategy for achieving food security in North Minahasa Regency. This study used a descriptive qualitative approach, with data collection techniques including interviews, observation, and documentation. The results indicate that the Maumbi Village Government's strategy involves allocating 20% ​​of Village Funds for food security programs, managing approximately 2 hectares of dryland rice and corn fields, and empowering farmer groups to increase farmer participation and capacity in managing agricultural activities. The program's strengths lie in the provision of seeds, fertilizer, village funds, the active participation of farmer groups, and support from the Agriculture Office in the form of seeds, agricultural tools, and extension services. However, the program still faces obstacles such as limited agricultural equipment, inadequate road access to the land, irregular extension services, and suboptimal program management. Furthermore, threats such as unpredictable weather and pest attacks can impact agricultural yields. Based on a SWOT analysis, the village government's strategy has been quite successful, but improvements in program management and supporting facilities are still needed to achieve optimal and sustainable food security. Keywords: Food Security, Government Strategy, Maumbi Village