Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Politico: Jurnal Ilmu Politik
Tulung, Trilke Erita
Unknown Affiliation
Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Palandeng, Leonardo Maykel; Pioh, Novie R.; Tulung, Trilke Erita
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 11 No. 3 (2022): Juli 2022
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jp.v11i3.44370

Abstract

Artikel ini mengkaji peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Ranoketang Tua, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan. Dengan menggunakan metode kualitatif kajian ini akan mengidentifikasi penyebab mengapa fungsi pengawasan Badan Permusyaratan Desa (BPD) terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2021 di Desa Rnanoketang Tua, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan tidak berjalan baik. Temuan penelitian menggambarkan penyebab utama tidak jalannya fungsi pengawasan BPD terhadap pengelolaan APBDes di Desa Ranoketang Tua Kecamatan Amurang adalah terkait dengan pedoman teknis, fasilitas dan sosialisasi tentang fungsi pengawasan sebagai tugas BPD yang kurang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Selain itu adanya permasalahan tunjangan bagi anggota BPD yang dianggap minim, serta Sumber Daya Manusia (SDM) anggota BPD yang kurang memiliki kapabilitas. Hal ini di perparah dengan adanya sikap pemerintah desa yang jarang melibatkan masyarakat dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pengembangan Desa (Musrembangdes).   Kata Kunci: Fungsi Pengawasan; Badan Permusyawaratan Desa; APBDes     ABSTRACT This article examines the role of the Village Consultative Body (BPD) in Ranoketang Tua Village, Amurang District, South Minahasa Regency, related to the implementation of the supervisory function carried out. Using qualitative methods, this study will identify the reasons why the supervisory function of the Village Consultative Body (BPD) on the management of the 2021 Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) in Rnanoketang Tua Village, Amurang District, South Minahasa Regency is not working well. The research findings describe the main cause of the failure of the BPD's supervisory function on the management of the APBDes in Ranoketang Tua Village, Amurang District, which is related to technical guidelines, facilities and socialization of the supervisory function as a BPD task that is not given by the South Minahasa Regency Government. In addition, there are problems with allowances for BPD members who are considered minimal, as well as Human Resources (HR) for BPD members who lack the capability. This is exacerbated by the attitude of the village government that rarely involves the community in Village Development Planning Deliberations (Musrembangdes).   Keywords: Supervision Function; Village Consultative Body; APBDes
Strategi Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan: (Suatu Studi Desa Maumbi Di Kabupaten Minahasa Utara) Sinaga, Ade Sopia; Tulung, Trilke Erita; Wilar, Wiesje F.
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 15 No. 1 (2026): Januari 2026
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/jp.v15i1.67800

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis strategi Pemerintah Desa Maumbi dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Minahasa Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Pemerintah Desa Maumbi dilakukan melalui pengalokasian 20% Dana Desa untuk program ketahanan pangan, pengelolaan lahan padi ladang dan jagung seluas ±2 hektar, serta pemberdayaan kelompok tani untuk meningkatkan partisipasi dan kemampuan petani dalam mengelola kegiatan pertanian. Kekuatan program terletak pada bantuan bibit, pupuk, dana desa, keaktifan kelompok tani, serta dukungan Dinas Pertanian berupa bantuan bibit, alat pertanian, dan penyuluhan. Namun, program masih menghadapi kendala seperti keterbatasan alat pertanian, akses jalan menuju lahan yang kurang memadai, penyuluhan yang belum rutin, serta pengelolaan program yang belum optimal. Selain itu, ancaman berupa cuaca yang tidak menentu dan serangan hama dapat memengaruhi hasil pertanian. Berdasarkan analisis SWOT, strategi pemerintah desa sudah berjalan cukup baik, tetapi masih perlu peningkatan pada pengelolaan program dan sarana pendukung agar ketahanan pangan dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan. Kata Kunci: Ketahanan Pangan, Strategi Pemerintah, Desa Maumbi Abstract This study aims to identify and analyze the Maumbi Village Government's strategy for achieving food security in North Minahasa Regency. This study used a descriptive qualitative approach, with data collection techniques including interviews, observation, and documentation. The results indicate that the Maumbi Village Government's strategy involves allocating 20% ​​of Village Funds for food security programs, managing approximately 2 hectares of dryland rice and corn fields, and empowering farmer groups to increase farmer participation and capacity in managing agricultural activities. The program's strengths lie in the provision of seeds, fertilizer, village funds, the active participation of farmer groups, and support from the Agriculture Office in the form of seeds, agricultural tools, and extension services. However, the program still faces obstacles such as limited agricultural equipment, inadequate road access to the land, irregular extension services, and suboptimal program management. Furthermore, threats such as unpredictable weather and pest attacks can impact agricultural yields. Based on a SWOT analysis, the village government's strategy has been quite successful, but improvements in program management and supporting facilities are still needed to achieve optimal and sustainable food security. Keywords: Food Security, Government Strategy, Maumbi Village
Peran Badan Kerjasama Antar Umat Beragama Dalam Dinamika Politik Lokal Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Manado Sirambang, Ridel; Sumampouw, Rivo J.D.; Tulung, Trilke Erita
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 15 No. 3 (2026): Juli 2026
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/qywzgg34

Abstract

Penelitian ini mengkaji peran penting Badan Kerjasama Antar Umat Beragama (BKSAUA) dalam menjaga kerukunan antar umat beragama dan mengelola potensi konflik politik selama Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2024. Menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi, studi ini menganalisis fenomena sosial, pengalaman, persepsi, dan interaksi aktor dalam dinamika politik lokal. Kerangka teoritisnya didasarkan pada Teori Peran Bruce J. Biddle & Edwin J. Thomas dan Teori Konflik Ralf Dahrendorf. Metodologi penelitian melibatkan wawancara mendalam dengan informan kunci seperti pengurus BKSAUA, KPU/Bawaslu, pemilih, dan tokoh agama, observasi kegiatan BKSAUA, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat, pemerintah, dan penyelenggara pemilu memiliki harapan tinggi agar BKSAUA menjaga kerukunan dan menjadi mediator konflik. BKSAUA secara aktif melaksanakan perannya melalui dialog lintas agama, sosialisasi toleransi, mediasi konflik, dan koordinasi dengan berbagai pihak. Meskipun menghadapi konflik peran, terutama antara netralitas sebagai lembaga keagamaan dan tuntutan untuk menjaga stabilitas politik, BKSAUA berhasil mengelola potensi konflik identitas berbasis agama. Hubungan antarperan yang kuat dengan pemangku kepentingan, seperti KPU dan pemerintah, memungkinkan sinergi dalam menjaga kondusivitas Pilkada  . Kesimpulannya, BKSAUA memainkan peran signifikan dalam menjaga kerukunan, mengelola konflik politik, dan mendukung Pilkada Manado 2024 yang aman, damai, dan demokratis, menjadikannya aktor strategis dalam stabilitas sosial dan penguatan demokrasi lokal.   Kata Kunci: Peran; BKSAUA: Dinamika; Politik Lokal; Manado; Pemilu     ABSTRACT This study examines the pivotal role of the Inter-Religious Cooperation Body (BKSAUA) in maintaining inter-religious harmony and managing potential political conflict during the 2024 Manado Mayoral and Deputy Mayoral Election. Employing a qualitative phenomenological approach, the study analyzes social phenomena, experiences, perceptions, and actor interactions within local political dynamics. Its theoretical framework is grounded in Bruce J. Biddle and Edwin J. Thomas’s Role Theory and Ralf Dahrendorf’s Conflict Theory. The research methodology involved in-depth interviews with key informants—such as BKSAUA officials, election commission (KPU/Bawaslu) members, voters, and religious leaders—alongside observations of BKSAUA activities and document analysis. Data analysis utilized the Miles and Huberman interactive model. The findings indicate that the public, the government, and election organizers hold high expectations for BKSAUA to uphold harmony and act as a conflict mediator. BKSAUA actively fulfills its role through interfaith dialogue, the promotion of tolerance, conflict mediation, and coordination with various stakeholders. Despite facing role conflicts—particularly between maintaining neutrality as a religious institution and the demand to preserve political stability—BKSAUA successfully managed potential religion-based identity conflicts. Strong inter-role relationships with stakeholders, such as the KPU and the government, enabled synergy in maintaining a conducive environment for the election. In conclusion, BKSAUA plays a significant role in maintaining harmony, managing political conflict, and supporting a safe, peaceful, and democratic 2024 Manado election, thereby serving as a strategic actor in ensuring social stability and strengthening local democracy.   Keywords: Role; BKSAUA; Dynamics; Local Politics; Manado; Election
Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik pada Pemilihan Kepala Daerah 2024 Tumadang, Marsyanda Marlin; Tulung, Trilke Erita; Sondak, Efvendi
POLITICO: Jurnal Ilmu Politik Vol. 15 No. 3 (2026): Juli 2026
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35797/j8zt4r75

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh urgensi keterbukaan informasi publik sebagai instrumen pemenuhan hak konstitusional pemilih dan penguat legitimasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di wilayah perkotaan yang heterogen. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Manado dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik guna menjamin pemenuhan hak pilih masyarakat pada Pilkada 2024, dengan fokus lokus di Kecamatan Malalayang, Kelurahan Malalayang Satu Timur. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam bersama komisioner dan staf KPU Kota Manado, mantan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Malalayang, serta elemen masyarakat termasuk mahasiswa pendatang, dan diperkuat oleh data sekunder berupa dokumen resmi kepemiluan. Analisis dilakukan menggunakan Teori Strategi Komunikasi Hafied Cangara (mengenal khalayak, menyusun pesan, menetapkan metode, serta seleksi dan penggunaan media) yang dilengkapi dengan Teori Komunikasi Politik Brian McNair dan prinsip keterbukaan informasi dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kota Manado telah merancang strategi keterbukaan informasi secara formal melalui pemetaan khalayak, penyusunan pesan populer, metode sosialisasi edukatif-persuasif, serta pendekatan omnichannel. Namun demikian, implementasinya di tingkat akar rumput masih bersifat top-down, administratif, dan cenderung pasif, sehingga menyisakan kesenjangan informasi yang signifikan, terutama bagi kelompok pemilih non-permanen seperti mahasiswa pendatang. Penelitian ini merekomendasikan revitalisasi pemetaan khalayak berbasis ruang sosiologis, penyederhanaan narasi informasi yang aplikatif, serta penguatan budaya komunikasi partisipatif dan kehadiran fisik petugas di tengah masyarakat guna mewujudkan keterbukaan informasi yang substantif, bukan sekadar formalitas prosedural.   Kata Kunci: Keterbukaan Informasi; Strategi Komunikasi; Komisi Pemilihan Umum; Pemilihan Kepala Daerah; Partisipasi Pemilih.   ABSTRACT This research is motivated by the urgency of public information disclosure as an instrument for fulfilling voters' constitutional rights and strengthening the legitimacy of the 2024 Regional Head Election (Pilkada) in a heterogeneous urban area. This study aims to describe and analyze the strategy of the Manado City General Election Commission (KPU) in enhancing public information disclosure to guarantee the fulfillment of citizens' voting rights in the 2024 Pilkada, focusing on Malalayang Sub-district, Malalayang Satu Timur Village. The research employs a qualitative method with a case study approach. Primary data were obtained through in-depth interviews with commissioners and staff of the Manado City KPU, the former Chair of the Malalayang Sub-district Election Committee (PPK), and community elements including migrant students, supported by secondary data from official electoral documents. The analysis applies Hafied Cangara's Communication Strategy Theory (audience analysis, message design, communication methods, and media selection), complemented by Brian McNair's Political Communication Theory and the disclosure principles of Law Number 14 of 2008. The results indicate that the Manado City KPU has formally designed an information disclosure strategy through audience mapping, popular message construction, educative-persuasive socialization methods, and an omnichannel approach. However, its implementation at the grassroots level remains top-down, administrative, and largely passive, leaving a significant information gap, particularly for non-permanent voter groups such as migrant students. This study recommends revitalizing audience mapping based on sociological space, simplifying information narratives to be more applicable, and strengthening a participatory communication culture along with the physical presence of officers among the community to realize substantive, rather than merely procedural, information disclosure.   Keywords: Information Disclosure; Communication Strategy; General Election Commission; Regional Head Election; Voter Participation.
Co-Authors Palandeng, Leonardo Maykel Pioh, Novie R. Sinaga, Ade Sopia Sirambang, Ridel Sondak, Efvendi Sumampouw, Rivo J.D. Tumadang, Marsyanda Marlin Wilar, Wiesje F.