<![CDATA[Transformasi digital pada pelayanan pembayaran manfaat pensiun menuntut penerima manfaat untuk memiliki kemampuan dalam memahami prosedur administrasi dan memanfaatkan layanan autentikasi berbasis teknologi. Kenyataannya, sebagian pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya literasi administrasi, keterbatasan literasi digital, serta kurangnya pemahaman terhadap prosedur Surat Pernyataan Tanda Bukti Diri (SPTB) yang berpotensi menghambat kelancaran pembayaran manfaat pensiun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi pelayanan perlu diimbangi dengan program pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kapasitas penerima manfaat. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kemandirian pensiunan ASN dalam melaksanakan administrasi SPTB melalui penerapan model Participatory Administrative Assistance (PAA). Model ini menempatkan peserta sebagai subjek aktif melalui tahapan identifikasi kebutuhan, edukasi administrasi, praktik terbimbing, pendampingan individual, refleksi, dan tindak lanjut. Kegiatan dilaksanakan di Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Jember dengan melibatkan 45 pensiunan ASN menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR). Evaluasi dilakukan melalui observasi, pre-test, post-test, dan penilaian kemampuan peserta dalam menyelesaikan administrasi SPTB secara mandiri. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif mampu meningkatkan rata-rata pemahaman peserta dari 59% menjadi 92%. Selain peningkatan pengetahuan, peserta menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam menyiapkan dokumen, mengisi formulir, memahami mekanisme autentikasi, serta menyelesaikan administrasi pembayaran pensiun secara mandiri. Program juga menghasilkan luaran berupa model pendampingan administrasi, media edukasi berbentuk leaflet, serta rekomendasi penguatan edukasi administrasi bagi mitra. Temuan ini menunjukkan bahwa integrasi edukasi, pendampingan individual, dan praktik langsung merupakan strategi efektif dalam meningkatkan literasi administrasi masyarakat lanjut usia sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan pembayaran manfaat pensiun.]]>
