Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PEMANFAATAN JENIS ROTAN OLEH MASYARAKAT DUSUN MUNGGUK MERANANG KECAMATAN SUNGAI LAUR KABUPATEN KETEPANG Sarikun, Sarikun; M, Iskandar A; Hardiansyah, Gusti
JURNAL HUTAN LESTARI Vol 7, No 4 (2019): JURNAL HUTAN LESTARI
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/jhl.v7i4.37863

Abstract

Forest is a source of germplasm that has the potential to meet a variety of human needs such as: food, shelter, medicines and handicrafts. This species of rattan plant is one of the non wood  forest products utilized by the people of Mungguk Meranang village and the species of rattan that are widely used as matting, rigging, and as vegetables. The purpose of this study was to determine the type of rattan, the species of activity made from rattan and the income of the rattan craftsmen comercial in Mungguk Meranang villaget, Sungai Laur District, Ketapang Regency. The results of the study carried out there are 10 types of rattan plants that are utilized, 12 types of woven made from rattan and net income of the community of Rp. 1,322,866 / year with a maximum net income of Rp. 2,268,000 / year and minimum net income of Rp. 276,000 / year.Keywords: Korthalsia, Calamus and Daemonorops
Aspek Kepastian Hukum Dalam Sistem Pelaporan Pajak Di Indonesia Sarikun, Sarikun
DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya Vol 26, No 1 (2025): DEDIKASI
Publisher : Prodi Ilmu Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/ddk.v26i1.8761

Abstract

Penelitian ini mengkaji aspek kepastian hukum dalam sistem pelaporan pajak di Indonesia serta akibat hukum yang timbul apabila wajib pajak tidak melakukan pelaporan pajak. Sistem perpajakan Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan, antara lain kerumitan regulasi, inkonsistensi penegakan hukum, dan kurangnya transparansi. Permasalahan ini berdampak langsung terhadap kepatuhan wajib pajak dan efektivitas penerimaan negara. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan teori-teori hukum seperti Hukum Positif (Hans Kelsen), Hukum Progresif (Satjipto Rahardjo), dan Teori Kepatuhan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah menerapkan sistem digitalisasi pajak seperti e-Filing, keberhasilan pelaksanaannya masih bergantung pada tingkat literasi dan sosialisasi yang memadai. Ketidakpastian hukum, terutama dalam penegakan terhadap penghindaran pajak, memperlemah kepercayaan publik terhadap sistem. Selain itu, ketidakpatuhan dalam pelaporan pajak dapat menimbulkan sanksi administratif, pidana, serta dampak sosial-ekonomi, yang dikaji melalui perspektif teori keadilan dan utilitarianisme. Oleh karena itu, perlu adanya penyempurnaan regulasi, konsistensi dalam penegakan hukum, serta edukasi berkelanjutan guna menciptakan sistem perpajakan yang adil, transparan, dan berdaya guna.