<![CDATA[ Pembangunan pertanian khususnya pertanian organik pada era globalisasi harus mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan produk organik yang memiliki jaminan atas integritas organik yang dihasilkan, dengan memiliki jaminan atas integritas organik, maka dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan sekaligus mendapatkan jaminan atas produk tersebut tanpa mengakibatkan kerugian konsumen. Pertanian organik merupakan kegiatan budidaya dengan lebih memperhatikan empat prinsip dasar antara lain: kesehatan, ekologi, keadilan dan perlindungan. Metode yang digunakan adalah analisis diskriptif kualitatif dengan data yang diperoleh melalui desk study pada tahun 2023. Sumber data mencakup publikasi dari International Federation of Organic Agriculture Movements, Statistik Pertanian Organik Indonesia, serta jurnal seperti Agrotech Research, International Journal of Advances in Scientific Research, dan Jurnal Agribinis Indonesia. Data tersebut dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi tren dan pola, yang kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan tentang perkembangan dan proyeksi sektor pertanian organik di Indonesia. Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui perkembangan Luas areal pertanian organik Indonesia dan permasalahannya. Adapun hasil kajian ini adalah Berdasarkan analisis yang dilakukan, perkembangan luas areal pertanian organik di Indonesia masih terbilang lambat dengan luasan lahan organik dibawah 0,5 juta. Salah satu faktor utama yang menghambat perkembangan ini adalah belum optimalnya implementasi SNI 6729:2016, khususnya dalam proses sertifikasi dan pendampingan yang terbatas, ditambah dengan biaya tinggi dan prosedur yang rumit. Untuk mempercepat pengembangan luas areal pertanian organik di Indonesia, Kementerian Pertanian perlu berkolaborasi dengan instansi terkait, seperti Badan Standardisasi Nasional (BSN). Salah satu langkah penting yang perlu diambil adalah pendampingan intensif dan sertifikasi standar untuk unit usaha pertanian. Selain itu, upaya untuk menurunkan biaya sertifikasi sangat diperlukan, dengan cara membentuk Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang dapat menyediakan layanan sertifikasi dengan biaya yang lebih terjangkau. Pembangunan laboratorium terakreditasi KAN di berbagai daerah juga harus diprioritaskan sebagai fasilitas pendukung untuk sertifikasi. ]]>
