Abunawas Abunawas
Universitas Tanjungpura Pontianak

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI : MENGURAI AKAR MASALAH DAN PROYEKSI SOLUSI KEBIJAKAN Parulian Siagian; Abunawas Abunawas; Herlina Herlina; Mega Fitri Hertini; Arif Maulana
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 6 No 2 (2024): Al-Ahkam Volume 6 Nomor 2 September Tahun 2024
Publisher : Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47435/al-ahkam.v6i2.3164

Abstract

Tujuan menyeluruh dari penelitian ini adalah untuk mempelajari lebih lanjut tentang langkah-langkah hukum yang tepat yang dapat digunakan perguruan tiinggi untuk mengakhiri kekerasan seksual di kampus-kampus universitas. Kebijakan hukum yang ditujukan untuk mencegah, melindungi, dan menjamin bahwa kekerasan seksual tidak terjadi di kampus, serta faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan seksual di kampus, akan memberikan konteks lebih lanjut untuk pemahaman ini. Studi ini menggunakan strategi penelitian preskriptif, penelitian hukum empiris, untuk mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan saat ini tentang bagaimana universitas dapat mencegah kekerasan seksual di kampus dan untuk mengusulkan solusi. Menurut temuan penelitian ini, kekerasan seksual di perguruan tinggi harus ditangani melalui kebijakan komprehensif yang mencakup tindakan pidana dan non-pidana. Hal ini sesuai dengan Peraturan No. 30 Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, dan kebijakan internal yang berkesesuaian dengan nilai yang hidup
EVALUASI PELAKSANAAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN PENDIDIKAN Tri Dian Aprilsesa; Abunawas Abunawas
Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 6 No 2 (2024): Al-Ahkam Volume 6 Nomor 2 September Tahun 2024
Publisher : Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47435/al-ahkam.v6i2.3185

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Pasal tersebut mengatur tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban umum serta memastikan perlindungan masyarakat melalui upaya pencegahan dan penanggulangan gangguan ketertiban. Dalam praktiknya, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan regulasi ini, seperti keterbatasan sumber daya, rendahnya koordinasi antar instansi, serta minimnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui wawancara dan observasi untuk mengumpulkan data. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa meskipun sudah ada upaya dari pemerintah daerah, efektivitas pelaksanaan Pasal 19 masih belum optimal. Diperlukan perbaikan dalam hal peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, serta perbaikan koordinasi antar lembaga terkait untuk memastikan tujuan dari peraturan ini dapat tercapai. Menetapkan langkah-langkah peraturan yang adil dan berkelanjutan dapat menjadi solusi yang tepat untuk menyelesaikan konflik antara penataan ruang kota dan keberadaan pedagang kaki lima.