<![CDATA[This study examines the role of customary leaders (pemangku adat) in sustaining communal forest conservation and identifies a participatory conservation model grounded in local wisdom in Gampong Suak Awe, Pante Ceureumen District, West Aceh Regency. The urgency of this study derives from the increasing threat of ecological degradation, economic pressure, modernization, and the declining authority of traditional institutions in forest-dependent communities in Aceh. This research employed a descriptive qualitative approach with an interpretive paradigm. Data were collected through participatory observation, in-depth interviews with ten purposively selected informants consisting of customary leaders, village officials, community figures, and residents directly involved in communal forest management, as well as documentation review. Data validity was ensured through source and methodological triangulation, while data were analyzed using an interactive model consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings show that customary leaders play a central role in communal forest governance through the enforcement of inherited adat norms, the prohibition of indiscriminate logging, a three-zone forest classification system, participatory supervision, customary deliberation, and the application of graduated social sanctions. The dominant conservation model is participatory, adaptive, and rooted in local wisdom, with customary deliberation serving as the main mechanism for collective decision-making. Although this system faces challenges such as economic pressure, modernization, declining youth participation, and limited formal recognition, customary leaders continue to maintain their social legitimacy while adapting to changing social conditions. This study confirms that adat-based forest conservation not only protects ecological balance, but also strengthens cultural identity and social continuity, offering a relevant model for community-based forest management in Aceh. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menelaah peran pemangku adat dalam menjaga keberlanjutan hutan komunal serta mengidentifikasi model pelestarian partisipatif berbasis kearifan lokal di Gampong Suak Awe, Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat. Urgensi penelitian ini bertolak dari meningkatnya ancaman degradasi ekologis, tekanan ekonomi, arus modernisasi, dan melemahnya otoritas institusi adat pada masyarakat yang kehidupannya bergantung pada hutan di Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan paradigma interpretatif. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam terhadap sepuluh informan yang dipilih secara purposive, terdiri atas pemangku adat, perangkat gampong, tokoh masyarakat, dan warga yang terlibat langsung dalam pengelolaan hutan komunal, serta penelusuran dokumentasi. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, sedangkan analisis dilakukan secara interaktif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemangku adat berperan sentral dalam tata kelola hutan komunal melalui penegakan norma adat yang diwariskan secara turun-temurun, larangan penebangan pohon secara sembarangan, sistem pembagian kawasan hutan menjadi tiga zona, pengawasan partisipatif, musyawarah adat, serta penerapan sanksi sosial secara bertahap bagi pelanggar. Model pelestarian yang berkembang bersifat partisipatif, adaptif, dan berpijak pada kearifan lokal, dengan musyawarah adat sebagai mekanisme utama dalam pengambilan keputusan bersama. Meskipun menghadapi tantangan berupa tekanan ekonomi, arus modernisasi, melemahnya keterlibatan generasi muda, dan terbatasnya pengakuan formal, pemangku adat tetap mampu mempertahankan legitimasi sosialnya seraya menyesuaikan diri dengan dinamika sosial yang terus berkembang. Penelitian ini menegaskan bahwa pelestarian hutan berbasis adat tidak hanya menjaga keseimbangan ekologis, tetapi juga memperkuat identitas budaya dan keberlanjutan sosial masyarakat, serta menawarkan model yang relevan bagi pengelolaan hutan berbasis komunitas di wilayah Aceh.]]>
