<![CDATA[Abstract. This research is motivated by the increasing number of fraud cases in the organization of Hajj and Umrah pilgrimages in Indonesia, particularly those involving Ponzi schemes. This scheme operates by offering extremely low-cost Umrah packages that do not reflect the actual operational costs, relying instead on funds from new registrants to finance the departure of earlier ones. In the short term, the system may appear functional, but it ultimately collapses when new participants stop joining. The First Travel and PT Solusi Balad Lumampah (SBL) cases are concrete examples that caused significant losses to thousands of prospective pilgrims. Beyond material losses, these scams also tarnish the spiritual values of the pilgrimage and erode public trust. The purpose of this research is to analyze the implementation of Ponzi schemes in Hajj and Umrah travel services, and to examine the effectiveness of Law Number 8 of 2019 and the DSN-MUI Fatwa Number 83/DSN-MUI/VI/2012 in preventing such fraud. This study uses a qualitative approach through normative and empirical methods, including literature review and interviews with two licensed travel agencies: PT Gaido Bandung and PT Percikan Iman. Findings show weak oversight, low financial literacy, and poor understanding of Sharia contracts as key factors. Strengthening implementation requires collaboration among the government, businesses, society, and religious institutions. Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus penipuan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia, terutama yang menggunakan skema Ponzi. Skema ini menghimpun dana dari jamaah dengan menawarkan paket murah yang tidak realistis, lalu menggunakan dana pendaftar baru untuk membiayai keberangkatan sebelumnya. Kasus First Travel dan PT Solusi Balad Lumampah (SBL) menjadi contoh konkret kerugian besar yang dialami ribuan jamaah. Selain kerugian materiil, skema ini juga mencederai nilai ibadah dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis praktik skema Ponzi dalam perjalanan haji dan umrah serta mengkaji efektivitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dan Fatwa DSN-MUI Nomor 83/DSN-MUI/VI/2012 dalam mencegah penipuan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi normatif dan empiris, melalui kajian pustaka dan wawancara pada dua biro perjalanan resmi, yaitu PT Gaido Bandung dan PT Percikan Iman. Hasil penelitian menunjukkan lemahnya pengawasan, rendahnya literasi finansial, serta kurangnya pemahaman akad-akad syariah menjadi penyebab utama. Meskipun regulasi dan fatwa telah tersedia, implementasinya masih perlu diperkuat melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan lembaga keagamaan.]]>
