<![CDATA[Abstract. This study aims to analyze the practice of the al-ba’i contract within the All You Can Eat system and its relevance from the perspective of Islamic economic law. The All You Can Eat system allows consumers to pay a fixed price to enjoy unlimited food, but it raises concerns regarding the ambiguity of food quantity, potentially involving elements of gharar (uncertainty) and riba (usury). This research employs a qualitative method with a normative approach through observations and interviews at the Berbagrill & Suki restaurant. The findings indicate that although the system fulfills the basic elements of a sales contract, there is a minor degree of gharar that may still be tolerated according to some scholars, as long as the principles of transparency, fairness, and mutual consent are upheld. The imposition of penalties for leftover food also requires further review to ensure it aligns with Sharia principles. This study emphasizes the importance of consumer education regarding applicable rules and transparent information from businesses. It contributes to the development of contemporary fiqh muamalah and encourages Sharia-compliant culinary business practices, particularly in avoiding israf (excessiveness) and tabdzir (wastefulness). Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik akad al-ba’i dalam sistem All You Can Eat dan relevansinya dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Sistem All You Can Eat memungkinkan konsumen membayar harga tetap untuk menikmati makanan secara bebas tanpa batasan jumlah, namun menimbulkan ketidakjelasan takaran makanan yang berpotensi mengandung unsur gharar (ketidakpastian) dan riba. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif, melalui observasi dan wawancara di restoran Berbagrill & Suki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem ini memenuhi unsur dasar jual beli, terdapat unsur gharar ringan yang masih dapat ditoleransi menurut sebagian ulama jika prinsip transparansi, keadilan, dan saling ridha terpenuhi. Adanya sanksi berupa denda terhadap makanan yang tidak dihabiskan juga perlu ditinjau lebih lanjut agar tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Penelitian ini menekankan pentingnya edukasi kepada konsumen tentang aturan yang berlaku serta keterbukaan informasi dari pihak restoran. Hal ini dapat mencegah terjadinya kesalahpahaman dan konflik. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan fiqih muamalah kontemporer serta mendorong praktik bisnis kuliner yang lebih sesuai dengan prinsip Islam, khususnya dalam menghindari israf (berlebihan) dan tabdzir (pemborosan).]]>
