Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

KEBIJAKAN PENDIDIKAN YANG BERDAMPAK PADA EKOSISTEM: STUDI LITERATUR SIKLUS KEBIJAKAN DAN DIMENSI EKONOMI PENDIDIKAN Saifuddin Saifuddin; Zulfikar Zulfikar; Uchtiana Uchtiana; Fithriani Fithriani; Saiful Bahri; Munawar Munawar
MANAJERIAL : Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan Vol. 6 No. 4 (2026)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia (P4I)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/manajerial.v6i4.16477

Abstract

The success of education policy is increasingly required not merely to reside in theoretical formulation on paper, but to deliver tangible impacts experienced directly across the educational ecosystem. In academic practice, studies examining policy cycles, educational economics, and data-driven governance continue to operate in isolation. This study aims to synthesize these three distinct analytical perspectives to formulate the foundational prerequisites for impactful educational policies. The research employed an integrative literature review analyzing foundational textbooks, course modules, official ministry portals, fiscal policy announcements, and supporting journal articles. Data were systematically examined through data condensation, thematic matrix displays, and verified conclusion drawing. The synthesis reveals five core findings: education policy represents value-laden public policy, diverse cycle models converge on four essential stages, educational investment necessitates robust governance quality, policy effectiveness depends on multilevel governance alignment, and empirical evidence serves as the bedrock for targeted financing. This study proposes an integrative five-component conceptual framework grounded in mutual cooperation (gotong royong) connecting rigorous research, participatory formulation, aligned funding, multilevel implementation, and evidence-based evaluation. ABSTRAK Keberhasilan kebijakan pendidikan kini dituntut tidak lagi berhenti pada rumusan di atas kertas, melainkan pada dampak nyata yang dirasakan oleh ekosistem pendidikan di lapangan. Pada kenyataannya, kajian tentang siklus kebijakan, ekonomi pendidikan, dan tata kelola berbasis data masih berjalan terpisah dalam literatur akademik. Penelitian ini bertujuan untuk mensintesis ketiga lensa tersebut guna merumuskan prasyarat kebijakan pendidikan yang berdampak secara berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan tinjauan integratif terhadap buku teks utama, modul perkuliahan, laman resmi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, regulasi pembiayaan, serta artikel jurnal bereputasi. Data dianalisis melalui tahapan kondensasi data, penyajian matriks tematik, dan penarikan kesimpulan terverifikasi. Hasil kajian menunjukkan lima temuan utama, yaitu kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik yang sarat nilai, berbagai model siklus kebijakan berkonvergensi pada empat tahapan inti, fungsi investasi pendidikan memerlukan prasyarat mutu tata kelola, dampak kebijakan bergantung pada harmonisasi kewenangan multi-level, serta data menjadi landasan penganggaran terarah. Penelitian ini menghasilkan kerangka konseptual lima komponen berbasis nilai gotong royong yang mempertemukan riset, perumusan partisipatif, pembiayaan terarah, implementasi bertingkat, serta evaluasi berbasis bukti.    
WAJIB BELAJAR 13 TAHUN DAN PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH: ANALISIS KEBIJAKAN INTEGRATIF UNTUK PEMERATAAN AKSES PENDIDIKAN DI INDONESIA Rinny Syahputri; Rita Afrina; Hasnawi Hasnawi; Noevandi Noevandi; Saiful Bahri; Munawar Munawar
TEACHING : Jurnal Inovasi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Vol. 6 No. 4 (2026)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/teaching.v6i4.16344

Abstract

The Indonesian government has established the 13-Year Compulsory Education program as a primary national priority within the 2025–2029 RPJMN to expand educational coverage from early childhood education to senior secondary school. However, the implementation of this preventive policy is challenged by the high prevalence of out-of-school children, currently estimated between 2.9 and 3.9 million according to national socioeconomic surveys and ministerial dashboards. This study aims to analyze the structural linkages and integration gaps between the 13-Year Compulsory Education policy and out-of-school children interventions to formulate a coherent educational governance model. Employing a qualitative descriptive approach with document-based policy analysis, the study utilizes Van Meter and Van Horn's policy implementation framework alongside Rawls's theory of distributive justice. The findings reveal that primary constraints stem from low early childhood gross enrollment rates, interregional infrastructure disparities, and administrative fragmentation across ministerial data systems. The study concludes that achieving equitable educational access requires an integrative policy architecture that unifies integrated databases, harmonizes derivative regulations, and consolidates intersectoral institutional coordination. ABSTRAK Pemerintah Indonesia menetapkan Wajib Belajar 13 Tahun sebagai program prioritas utama dalam RPJMN 2025–2029 guna memperluas cakupan layanan pendidikan mulai dari jenjang prasekolah hingga menengah atas. Namun, implementasi kebijakan preventif ini masih dibayangi oleh tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS) yang mencapai kisaran 2,9 hingga 3,9 juta anak berdasarkan data Susenas BPS dan pangkalan data kementerian. Penelitian ini bertujuan menganalisis keterkaitan struktural dan celah integrasi antara kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun dan penanganan ATS sebagai dasar perumusan model tata kelola pendidikan yang koheren. Desain penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis analisis dokumen kebijakan (document-based policy analysis) yang ditelaah menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn serta teori keadilan distributif Rawls. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama berpangkal pada rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD, disparitas sarana pendidikan antardaerah, serta fragmentasi regulasi dan basis data antara kementerian teknis. Penelitian menyimpulkan bahwa keberhasilan pemerataan akses pendidikan nasional menuntut kehadiran model kebijakan integratif yang menyatukan sistem data tunggal, harmonisasi regulasi turunan, dan koordinasi kelembagaan lintas sektor secara terpadu.