<![CDATA[The Indonesian government has established the 13-Year Compulsory Education program as a primary national priority within the 2025–2029 RPJMN to expand educational coverage from early childhood education to senior secondary school. However, the implementation of this preventive policy is challenged by the high prevalence of out-of-school children, currently estimated between 2.9 and 3.9 million according to national socioeconomic surveys and ministerial dashboards. This study aims to analyze the structural linkages and integration gaps between the 13-Year Compulsory Education policy and out-of-school children interventions to formulate a coherent educational governance model. Employing a qualitative descriptive approach with document-based policy analysis, the study utilizes Van Meter and Van Horn's policy implementation framework alongside Rawls's theory of distributive justice. The findings reveal that primary constraints stem from low early childhood gross enrollment rates, interregional infrastructure disparities, and administrative fragmentation across ministerial data systems. The study concludes that achieving equitable educational access requires an integrative policy architecture that unifies integrated databases, harmonizes derivative regulations, and consolidates intersectoral institutional coordination. ABSTRAK Pemerintah Indonesia menetapkan Wajib Belajar 13 Tahun sebagai program prioritas utama dalam RPJMN 2025–2029 guna memperluas cakupan layanan pendidikan mulai dari jenjang prasekolah hingga menengah atas. Namun, implementasi kebijakan preventif ini masih dibayangi oleh tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS) yang mencapai kisaran 2,9 hingga 3,9 juta anak berdasarkan data Susenas BPS dan pangkalan data kementerian. Penelitian ini bertujuan menganalisis keterkaitan struktural dan celah integrasi antara kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun dan penanganan ATS sebagai dasar perumusan model tata kelola pendidikan yang koheren. Desain penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis analisis dokumen kebijakan (document-based policy analysis) yang ditelaah menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn serta teori keadilan distributif Rawls. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama berpangkal pada rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD, disparitas sarana pendidikan antardaerah, serta fragmentasi regulasi dan basis data antara kementerian teknis. Penelitian menyimpulkan bahwa keberhasilan pemerataan akses pendidikan nasional menuntut kehadiran model kebijakan integratif yang menyatukan sistem data tunggal, harmonisasi regulasi turunan, dan koordinasi kelembagaan lintas sektor secara terpadu. ]]>
