Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Kecelakaan Kapal Tanker: Risiko Tumpahan Minyak/Kimia (Bahan Berbahaya) yang Memengaruhi Lingkungan Laut, Tantangan Penanggulangan, Regulasi Desain Keselamatan Kapal Tanker Handoyo Handoyo; Grace Anna Belle Gosal; Margareth Trisya Adefinola Naru; Febrayen Faldo Mandry; Andi Khuswatun Khasanah; Chievo Butarbutar; Amad Sudiro
Journal of Citizen Research and Development Vol. 2 No. 1 (2025): Mei 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jcrd.v2i1.4619

Abstract

Tujuan dari analisis ini adalah: Menganalisis langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mengurangi risiko terjadinya kecelakaan kapal tanker sehingga dapat meminimalkan risiko tumpahan minyak/bahan berbahaya ke laut. Menganalisis tahapan dan cara penanganan serta penanggulangan yang efektif bila terjadi tumpahan minyak/bahan berbahaya ke laut akibat kecelakaan kapal tanker untuk meminimalkan dampak lingkungan. Menganalisis apakah regulasi desain keselamatan kapal tanker saat ini sudah memadai atau belum untuk mencegah kecelakaan dan risiko tumpahan ke laut. Menganalisis upaya dan cara penegakan peraturan terkait keselamatan kapal tanker agar dapat mencegah risiko tumpahan minyak/bahan berbahaya ke laut. Menganalisis cara melibatkan partisipasi berbagai pihak seperti perusahaan, pemerintah, dan masyarakat internasional dalam penanggulangan risiko tumpahan akibat kecelakaan kapal tanker. Hasil penelitian menunjukan bahwa Risiko terjadinya kecelakaan kapal tanker yang menyebabkan tumpahan minyak/bahan berbahaya ke laut merupakan ancaman serius bagi lingkungan laut. Oleh karena itu, berbagai upaya perlu dilakukan untuk mengurangi risiko kecelakaan, seperti peningkatan standar keselamatan kapal, kompetensi awak kapal, sistem bantuan navigasi, dan pengawasan pelaksanaan peraturan. Bila terjadi tumpahan, penanganan dan penanggulangannya harus dilakukan secara efektif untuk meminimalkan dampak lingkungan, melalui dekontaminasi, pembersihan, penangkaran biota laut, serta pemantauan daerah terdampak. Regulasi desain keselamatan kapal tanker telah mengalami perkembangan, namun masih perlu ditingkatkan untuk mengantisipasi tantangan seperti faktor manusia, cuaca ekstrem, teknologi baru, serta tekanan efisiensi. Penegakan peraturan perlu didukung dengan peraturan pelaksanaan yang tegas, peningkatan pengawasan, kesiapan tanggap darurat, serta kerja sama antar instansi terkait. Partisipasi perusahaan shipping, pemerintah, dan masyarakat internasional sangat diperlukan dalam pencegahan maupun penanggulangan tumpahan, melalui regulasi, investasi, tim tanggap darurat, serta kerja sama antarnegara.
Peran Penegakan Hukum Lingkungan Administrasi: Studi Kasus Gugatan atas Gubernur DKI Jakarta Kasmita Andriani; Handoyo Handoyo; Natasha Louisa; Mella Ismelina Farma Rahayu
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol. 5 No. 1 (2026): January 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i1.6276

Abstract

Pencemaran lingkungan akibat limbah industri menjadi persoalan serius yang mengancam kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat. Latar belakang penelitian ini didasari oleh banyaknya kasus pencemaran lingkungan yang timbul akibat kurang optimalnya pengawasan serta ketegasan pemerintah dalam menerapkan kebijakan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah dalam menanggulangi pencemaran lingkungan akibat limbah industri serta mengevaluasi efektivitas kebijakan dan penegakan hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam pengawasan, penegakan hukum, pemberian sanksi, dan pembinaan terhadap pelaku industri. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan kelemahan dalam hal penegakan hukum dan kurangnya koordinasi antar lembaga terkait. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum pelaku industri turut memperparah tingkat pencemaran. Kesimpulannya, upaya penanggulangan pencemaran lingkungan memerlukan peran aktif pemerintah yang tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif dan edukatif. Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas pengawasan, memperketat izin lingkungan, serta mendorong pelaku industri untuk menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan tanggung jawab lingkungan secara konsisten.