Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Analisis Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kesehatan dan Pasien di Kabupaten Manggarai dalam Menjamin Akses Pelayanan Kesehatan yang Adil dan Berkualitas Indah Siti Aprillia; Sheren Regina Vedora; Nadiva Azzahra Putri; Nayla Az Zahra Ramadhan; Calinka Princess Belinda Laapen; Feriza Alfiani
Journal of Health Education Law Information and Humanities Vol. 2 No. 1 (2025): Februari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/helium.v2i1.4636

Abstract

Perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan di Kabupaten Manggarai merupakan isu penting yang perlu ditangani untuk memastikan keberlangsungan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengusulkan langkah-langkah perbaikan sistem perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan. Saran-saran yang diajukan meliputi penguatan implementasi regulasi melalui evaluasi Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2023 dan peningkatan mekanisme pengawasan, serta perbaikan sistem ketenagakerjaan dengan meninjau kebijakan pemecatan tenaga kesehatan non-ASN dan mengembangkan sistem remunerasi yang adil. Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya pengembangan infrastruktur kesehatan, optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Diperlukan juga perbaikan koordinasi antar sektor serta peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan melalui struktur penggajian yang lebih baik dan program jaminan sosial. Implementasi saran-saran ini diharapkan dapat dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, sehingga dapat mewujudkan sistem pelayanan kesehatan yang lebih baik di Kabupaten Manggarai.
Analisis Yuridis Terkait Penyelewengan Wewenang oleh Hakim Konstitusi Pada Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Studi Kasus: Ketentuan Syarat Usia Capres-Cawapres Rasji Rasji; Sheren Regina Vedora; Nadiva Azzahra Putri; Calinka Princess Belinda Laapen
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol. 2 No. 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v2i1.5940

Abstract

Penelitian ini mengkaji secara mendalam aspek yuridis terkait dugaan penyelewengan wewenang yang dilakukan oleh hakim konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang membahas ketentuan syarat usia calon presiden dan wakil presiden. Dengan menerapkan pendekatan yuridis normatif yang mengintegrasikan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, serta kode etik hakim konstitusi, penelitian ini mengidentifikasi sejumlah permasalahan kritis. Pertama, mengenai mengapa implementasi sanksi berat kepada Hakim MK tidak diterapkan secara keseluruhan sesuai dengan pasal 19 ayat 4 huruf c dan d Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 tentang panduan penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim, kemudian mekanisme kepastian hukum secara normatif bagi hakim-hakim lainnya yang bertugas di lingkungan Mahkamah Konstitusi dalam upaya mencegah terjadinya pelanggaran kode etik yang serupa. Hasil penelitian menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat dan mekanisme penegakan kode etik yang efektif untuk menjaga independensi dan integritas Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Pengaruh Kebijakan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Stabilitas Perusahaan Asuransi: Analisis Kasus PT. Asuransi Jiwasraya Persero Nadiva Azzahra Putri; Gunardi Lie; Moody Rizqy Syailendra Putra
Journal of Business Inflation Management and Accounting Vol. 2 No. 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/bima.v2i1.4661

Abstract

Krisis pembayaran polis asuransi di Indonesia, terutama yang melibatkan PT. Asuransi Jiwasraya, telah menjadi perhatian utama. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab gagal bayar dan menganalisis peran OJK dalam pengawasan industri asuransi serta upaya pemerintah dalam menyelamatkan perusahaan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor internal, seperti kesalahan pengelolaan keuangan dan keputusan investasi yang buruk, serta pengawasan OJK yang lemah, berkontribusi terhadap masalah ini. Pemerintah telah meluncurkan program restrukturisasi polis dan pengalihan aset kepada PT. IFG Life melalui tiga tahap: pengumuman, sosialisasi, dan penutupan. Temuan ini menekankan perlunya perbaikan dalam pengawasan OJK dan transparansi manajemen untuk mencegah gagal bayar di masa depan serta memperkuat langkah-langkah penyelamatan bagi PT. Asuransi Jiwasraya dan nasabahnya.