<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan penyidik kepolisian dalam menerima pengakuan bersalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Nasional) serta mengetahui mekanisme pengakuan bersalah oleh penyidik terhadap pelaku tindak pidana. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pembaruan hukum acara pidana melalui pengaturan mekanisme pengakuan bersalah yang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menerima pengakuan bersalah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif-analitis, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan penyidik dalam menerima pengakuan bersalah berkaitan dengan tersangka yang ditetapkan sebagai saksi mahkota, sehingga kewenangan tersebut tidak dimaknai sebagai kewenangan umum untuk menerima pengakuan bersalah dari setiap tersangka. Penyidik berwenang menerima dan mencatat pengakuan bersalah dalam berita acara serta wajib berkoordinasi dengan penuntut umum. Pengakuan bersalah harus diberikan secara sukarela, tanpa tekanan atau paksaan, serta didukung oleh alat bukti lain yang sah dan tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya dasar pembuktian. Dengan demikian, mekanisme pengakuan bersalah oleh penyidik merupakan bagian dari proses penyidikan yang bertujuan mendukung efektivitas penyelesaian perkara, namun pelaksanaannya tetap dibatasi oleh prinsip diferensiasi fungsional, peradilan yang adil, dan perlindungan terhadap hak-hak tersangka.]]>
