Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Menara Ilmu COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum Jurnal Puan Indonesia
Yenny Fitri Z
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
EDUKASI HUKUM BAGI PELAKU BULLYING DAN HATESPEECH DIKALANGAN REMAJA: Legal Education for Bullying and Hatespeech Persons among Youth Zuhdi Arman; Yenny Fitri Z; Anna Andriany Siagian
PUAN INDONESIA Vol. 5 No. 1 (2023): Jurnal Puan Indonesia Vol 5 No 1 Juli 2023
Publisher : ASOSIASI IDEBAHASA KEPRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37296/jpi.v5i1.165

Abstract

Both positive and negative effects arise as a result of social media's widespread use and its ever-increasing rate of development. The positive effect is that it becomes simpler for data to circle among people in general, structure assessments, online business, etc. Moreover the adverse consequences, for example, criticize, dangers, slander, the development of negative sentiments and what is famous today is disdain discourse and digital tormenting. The prevention of bullying and hate speech for SMAN 2 Bukittinggi students, particularly those in grade 10, will be examined in this paper. This action expects to help members to bring issues to light since the beginning about the need to try not to menace in day to day existence. Partners will learn about the dangers and effects of bullying themselves through this service project. The execution of this action got a positive reaction from accomplices where the action members from accomplices were happy with the data and schooling conveyed. In addition, the implementation activities of both the socialization and education that were carried out were games and brief quizzes about preventing bullying and hate speech. At SMAN 2 Bukittinggi, this activity was carried out offline. The objective of these games and quizzes is to gain an in-depth understanding of each partner's awareness of the dangers posed by bullying and hate speech.
Tinjauan Normatif Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pengancaman Dan Pemerasan Video Bermuatan Pornografi Rizki Eka Putra Matulessy; Yenny Fitri Z
Menara Ilmu : Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah Vol 20, No 1 (2026): Vol 20 No. 01 APRIL 2026
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/mi.v20i1.7889

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memunculkan bentuk kejahatan baru berupa pengancaman dan pemerasan menggunakan video bermuatan pornografi yang sering terjadi dalam relasi personal dan termasuk kekerasan seksual berbasis digital dengan dampak psikologis berat bagi korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap hak korban serta menelaah ketentuan pidana yang mengatur perbuatan tersebut dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum telah berkembang dari orientasi penghukuman pelaku menuju pendekatan berpusat pada korban. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menjadi instrumen utama yang menjamin perlindungan fisik dan psikis, pendampingan hukum, pemulihan, serta restitusi. Namun dalam praktik masih ditemukan kendala seperti reviktimisasi, stigma sosial, dan keterbatasan layanan pemulihan. Oleh karena itu diperlukan penguatan implementasi hukum, koordinasi antar lembaga, serta edukasi publik guna memastikan perlindungan korban berjalan efektif dan berkelanjutan serta menjadi dasar penguatan kebijakan hukum yang lebih berorientasi pada pemulihan korban.Kata Kunci: Kekerasan Berbasis Digital,Perlindungan Hukum,Pemulihan Korban. 
ANALISIS TERHADAP KEWENANGAN PENYIDIK KEPOLISIAN UNTUK MENERIMA PENGAKUAN BERSALAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) Dinda Desna Waldi; Yenny Fitri Z
COURT REVIEW Vol 6 No 05 (2026): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v6i05.3079

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan penyidik kepolisian dalam menerima pengakuan bersalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Nasional) serta mengetahui mekanisme pengakuan bersalah oleh penyidik terhadap pelaku tindak pidana. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pembaruan hukum acara pidana melalui pengaturan mekanisme pengakuan bersalah yang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menerima pengakuan bersalah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif-analitis, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan penyidik dalam menerima pengakuan bersalah berkaitan dengan tersangka yang ditetapkan sebagai saksi mahkota, sehingga kewenangan tersebut tidak dimaknai sebagai kewenangan umum untuk menerima pengakuan bersalah dari setiap tersangka. Penyidik berwenang menerima dan mencatat pengakuan bersalah dalam berita acara serta wajib berkoordinasi dengan penuntut umum. Pengakuan bersalah harus diberikan secara sukarela, tanpa tekanan atau paksaan, serta didukung oleh alat bukti lain yang sah dan tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya dasar pembuktian. Dengan demikian, mekanisme pengakuan bersalah oleh penyidik merupakan bagian dari proses penyidikan yang bertujuan mendukung efektivitas penyelesaian perkara, namun pelaksanaannya tetap dibatasi oleh prinsip diferensiasi fungsional, peradilan yang adil, dan perlindungan terhadap hak-hak tersangka.
PERBANDINGAN MEKANISME PENYITAAN YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 DAN UNDANG UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KITAB UNDANG UNDANG HUKUM ACARA PIDANA Rahul Sang Fajar; Yenny Fitri Z
COURT REVIEW Vol 6 No 05 (2026): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v6i05.3081

Abstract

Penyitaan merupakan salah satu upaya paksa dalam proses penyidikan yang bertujuan mengamankan benda yang berkaitan dengan tindak pidana untuk kepentingan pembuktian. Pengaturan penyitaan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dinilai belum sepenuhnya mampu menjawab perkembangan kejahatan modern serta kebutuhan terhadap kepastian prosedur dan perlindungan hak pihak yang terkena penyitaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan membandingkan mekanisme penyitaan yang dilakukan oleh penyidik berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, dengan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelitian kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dan ditarik kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHAP 2025 mempertahankan prinsip dasar penyitaan dalam KUHAP 1981, tetapi menyempurnakan mekanismenya melalui pengaturan yang lebih rinci mengenai permohonan izin, batas waktu pemeriksaan pengadilan, keadaan mendesak, kewajiban saksi dan dokumentasi, akibat penolakan izin, perluasan objek penyitaan, pengelolaan, serta batas waktu pengembalian benda sitaan. Dengan demikian, KUHAP 2025 memperkuat pengawasan yudisial, akuntabilitas penyidik, kepastian hukum, dan perlindungan hak masyarakat dalam pelaksanaan penyitaan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SELAMA PROSES PENAHANAN OLEH PENYIDIK DI POLRESTA BUKITTINGGI Sukma Annisa Mulya Rizki; Yenny Fitri Z
COURT REVIEW Vol 6 No 05 (2026): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v6i05.3082

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemenuhan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum selama menjalani proses peradilan. Walaupun tingkat penahanan anak di Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bukittinggi tercatat hanya sebanyak dua kasus, evaluasi terhadap implementasi perlindungan hukumnya tetap esensial untuk dilakukan. Rendahnya angka penahanan tidak dapat dijadikan sebagai indikator tunggal keberhasilan perlindungan hukum. “Parameter keberhasilan yang sesungguhnya terletak pada sejauh mana hak-hak anak diakomodasi selama tahap penyidikan, serta tingkat konsistensi aparat penegak hukum dalam mengaplikasikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)”. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris melalui pendekatan lapangan. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam dengan penyidik pembantu yang memiliki kewenangan langsung dalam penanganan perkara anak. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa perlindungan hak anak selama proses penahanan di tingkat penyidikan telah terimplementasi dengan berpedoman pada UU SPPA dan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Bentuk perlindungan tersebut direalisasikan melalui penyediaan pendampingan hukum, kepatuhan terhadap batas waktu penahanan, pemberian layanan kesehatan, serta perlakuan yang manusiawi. Kendati demikian, pada tahun 2023, ditemukan kendala berupa ketiadaan fasilitas ruang tahanan yang memisahkan anak dari tahanan dewasa. Sebagai bentuk perbaikan, Polresta Bukittinggi telah mengupayakan pemenuhan hak pemisahan tersebut melalui pengadaan sel khusus anak pada tahun berikutnya. Selain itu, penyidik juga dihadapkan pada kendala eksternal, khususnya terkait minimnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme diversi. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak pada tahap penyidikan telah berjalan selaras dengan regulasi yang berlaku. Meskipun demikian, optimalisasi pelaksanaannya masih menuntut adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia serta penguatan sinergi antara lembaga penegak hukum dan masyarakat.
Co-Authors Anna Andriany Siagian Dinda Desna Waldi Rahul Sang Fajar Rizki Eka Putra Matulessy Sukma Annisa Mulya Rizki Zuhdi Arman