Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pendampingan Digital Presence UMKM melalui Optimalisasi QRIS dan Google Business Profile dalam Mendukung Transformasi Digital Camelia Putri; Ifan Musakki; M. Argha Isdhihar; M. Raka Surya Pratama; Zuniar Nadhiva Anggraini; Yudha Aditya Wardana; Imam Syafi'i
LESTARI : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4 No 2 (2026): LESTARI : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Muslim Maros

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46918/lestari.v4i2.3605

Abstract

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Wonorejo, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo masih mengalami keterbatasan dalam menggunakan teknologi digital, terutama pada bagian pembayaran tanpa uang tunai dan meningkatkan kehadiran usaha secara digital. Dari pengamatan awal terhadap 13 usaha kecil menengah (UKM) yang menjadi mitra, terdapat 3 UKM yang sudah memiliki QRIS, sedangkan 10 UKM lainnya belum memiliki QRIS. Di bagian Google Business Profile (GBP), ada 4 UMKM yang sudah memiliki profil bisnis, sedangkan 9 UMKM belum memiliki profil tersebut. Kegiatan pengabdian ini bertujuan memperkuat kehadiran digital UMKM dengan membantu proses penerapan QRIS dan GBP. Kegiatan berlangsung dari 17 Juni hingga 23 Juli 2026, selama 38 hari, dengan melibatkan 13 usaha kecil menengah yang tersebar di enam dusun. Pemilihan mitra dilakukan berdasarkan hasil survei di lapangan serta saran dari pemerintah desa dan warga setempat. Metode yang digunakan mengambil pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD) dengan langkah-langkah discovery, dream, design, define, dan destiny. Hal ini dijalankan melalui berbagai kegiatan seperti sosialisasi, bimbingan individu, latihan langsung, serta evaluasi dan tindak lanjut. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa jumlah UMKM yang memiliki GBP meningkat dari 4 menjadi 13, sehingga menambah 9 profil UMKM. Pada pemeriksaan terakhir tanggal 21 Juli 2026, semua 13 profil sudah diverifikasi dan bisa dicari melalui Google Search atau Google Maps, serta pemilik usaha bisa mengelola profil tersebut. Dari 10 UMKM yang sebelumnya belum memiliki QRIS, 1 UMKM berhasil menyelesaikan proses pendaftaran QRIS, tetapi status tersebut belum dapat dikategorikan sebagai QRIS aktif karena belum dilakukan uji transaksi, 4 UMKM masih sedang mendaftar, dan 5 UMKM tidak melanjutkan proses pengajuan. Tiga usaha mikro kecil menengah lainnya sudah memiliki QRIS sebelum acara dimulai, dan tetap mendapatkan bimbingan dalam hal pengelolaan serta pemanfaatan QRIS tersebut. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat pencapaian bantuan yang diberikan berbeda-beda, tergantung pada tingkat kesiapan dan kebutuhan masing-masing usaha kecil dan menengah. Dengan demikian, kegiatan ini berhasil mencapai hasil yang terukur dalam memperkuat kehadiran digital, terutama melalui penambahan profil GBP. Namun, penggunaan QRIS secara berkelanjutan serta dampaknya terhadap cakupan konsumen dan pertumbuhan usaha masih membutuhkan pengawasan lebih lanjut.
Konstruksi Hukum Santunan bagi Masyarakat Penguasa Tanah dalam Penyediaan Tanah untuk Pembangunan: Perspektif Hak Menguasai Negara Ifan Musakki; Desy Trisna Amelia; Moch Muamar Khadafi
Paulus Law Journal Vol. 8 No. 1 (2026): September 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyediaan tanah untuk pembangunan nasional dapat berdampak terhadap masyarakat yang secara faktual menguasai atau memanfaatkan tanah tetapi tidak berkedudukan sebagai pemegang hak atas tanah. Kondisi tersebut diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2023 yang memberikan santunan kepada masyarakat penguasa tanah yang memenuhi persyaratan tertentu. Namun, kedudukan santunan berbeda dengan ganti kerugian dalam rezim pengadaan tanah sehingga menimbulkan persoalan mengenai konstruksi hukumnya dalam perspektif Hak Menguasai Negara (HMN). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum santunan bagi masyarakat penguasa tanah dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2023 serta kedudukannya dalam perspektif HMN. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa santunan dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2023 merupakan instrumen hukum yang secara konseptual berbeda dari ganti kerugian dalam rezim pengadaan tanah. Santunan berfungsi sebagai instrumen penanganan dampak sosial kemasyarakatan yang ditujukan untuk merespons dampak sosial dan ekonomi yang dialami masyarakat penguasa tanah akibat penyediaan tanah. Santunan tidak berfungsi sebagai pengakuan, pemberian, atau penegasan hak atas tanah dan pemberiannya tidak secara otomatis menempatkan penerima sebagai pemegang hak atas tanah. Dengan demikian, konstruksi santunan berada pada ranah perlindungan sosial-ekonomi, sedangkan ganti kerugian berada dalam ranah pemenuhan hak pihak yang berhak dalam pengadaan tanah. Dalam perspektif HMN, santunan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kewenangan publik negara yang perlu diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan, perlindungan masyarakat terdampak, dan tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.