Muhammad Ansori Lubis
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

SINKRONISASI HAK KOMPENSASI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL MELALUI DANA BANTUAN KORBAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2026: SINKRONISASI HAK KOMPENSASI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL MELALUI DANA BANTUAN KORBAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2026 Muhammad Ansori Lubis; Cut Nurita; Elizabeth Ghozali
PENA LAW: International Journal of Law Vol. 4 No. 2 (2026): September
Publisher : Yayasan Pusat Cendekiawan Intelektual Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56107/penalaw.v4i2.336

Abstract

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban (UU PSdK) menggantikan rezim UU Nomor 13 Tahun 2006 jo. UU Nomor 31 Tahun 2014 dan memperkenalkan Dana Abadi Korban, sementara kompensasi bagi korban kekerasan seksual telah lebih dahulu diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 (UU TPKS) dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 melalui Dana Bantuan Korban (DBK). Artikel ini bertujuan menganalisis konstruksi hak kompensasi korban kekerasan seksual melalui DBK, mengidentifikasi tingkat sinkronisasi antarnorma pasca berlakunya UU PSdK, dan merumuskan model sinkronisasi yang diperlukan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan terbatas, yang dianalisis secara kualitatif-preskriptif menggunakan teori sistem hukum Friedman dan tiga nilai dasar hukum (keadilan, kepastian, kemanfaatan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU PSdK telah menyediakan titik temu normatif melalui Pasal 13 ayat (7), Pasal 23 ayat (2) dan ayat (6), serta Pasal 28 ayat (1) huruf m, tetapi masih menyisakan lima ketidaksinkronan: dualisme nomenklatur dan tata kelola dana (DBK dan Dana Abadi Korban); perbedaan jalur pemberitahuan ketidakmampuan terpidana; ketiadaan parameter ketidakmampuan; ketegangan antara pidana penjara pengganti dan kompensasi negara; serta belum terbitnya peraturan pelaksana. Artikel ini merekomendasikan peraturan pemerintah pelaksana UU PSdK yang memuat norma penghubung DBK–Dana Abadi Korban, kriteria ketidakmampuan yang terukur, jalur pemberitahuan tunggal, mekanisme pemulihan klaim negara terhadap pelaku, serta penyelarasan Peraturan LPSK Nomor 3 Tahun 2026.