Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban (UU PSdK) menggantikan rezim UU Nomor 13 Tahun 2006 jo. UU Nomor 31 Tahun 2014 dan memperkenalkan Dana Abadi Korban, sementara kompensasi bagi korban kekerasan seksual telah lebih dahulu diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 (UU TPKS) dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 melalui Dana Bantuan Korban (DBK). Artikel ini bertujuan menganalisis konstruksi hak kompensasi korban kekerasan seksual melalui DBK, mengidentifikasi tingkat sinkronisasi antarnorma pasca berlakunya UU PSdK, dan merumuskan model sinkronisasi yang diperlukan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan terbatas, yang dianalisis secara kualitatif-preskriptif menggunakan teori sistem hukum Friedman dan tiga nilai dasar hukum (keadilan, kepastian, kemanfaatan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU PSdK telah menyediakan titik temu normatif melalui Pasal 13 ayat (7), Pasal 23 ayat (2) dan ayat (6), serta Pasal 28 ayat (1) huruf m, tetapi masih menyisakan lima ketidaksinkronan: dualisme nomenklatur dan tata kelola dana (DBK dan Dana Abadi Korban); perbedaan jalur pemberitahuan ketidakmampuan terpidana; ketiadaan parameter ketidakmampuan; ketegangan antara pidana penjara pengganti dan kompensasi negara; serta belum terbitnya peraturan pelaksana. Artikel ini merekomendasikan peraturan pemerintah pelaksana UU PSdK yang memuat norma penghubung DBK–Dana Abadi Korban, kriteria ketidakmampuan yang terukur, jalur pemberitahuan tunggal, mekanisme pemulihan klaim negara terhadap pelaku, serta penyelarasan Peraturan LPSK Nomor 3 Tahun 2026.