<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dan tanggung jawab pemilik tanah atas penunjukan batas yang menyebabkan tumpang tindih. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis menggunakan penafsiran gramatikal dan sistematis serta konstruksi hak melalui analogi guna memperoleh konstruksi hukum yang tepat terhadap permasalahan penunjukan batas dan tanggung jawab pemilik tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum atas penunjukan batas yang dilakukan oleh pemilik tanah yang mengakibatkan tumpang tindih adalah menimbulkan ketidaksesuaian data fisik dan yuridis yang kemudian berujung pada potensi sengketa perdata, maupun tata usaha negara yang dapat mengakibatkan pembatalan sertipikat dan timbulnya kerugian. Untuk itu tanggung jawab hukum pemilik tanah sebagai penunjuk batas yang mengakibatkan tumpang tindih dalah suatu kewajiban untuk memberikan keterangan batas yang benar, jujur dan sesuai kondisi lapangan fisik tanah. Untuk itu kesalahan, kesengajaan atau kelalaian pemilik tanah dapat menimbulkan tanggung jawab perdata berupa kewajiban mengganti kerugian, serta membuka ruang penilaian itikad buruk apabila terbukti melakukan tindakan yang merugikan pihak lainm serta dapat diberikan sanksi pidana maupun perdata maupun administratif, yaitu pembatalan sertipikat ha katas tanah. Hal ini dikarenakan dalam proses pensertipikatan diawali dengan data fisik (pengukuran, tandatangan berita acara pengukuran, peta bidang tanah) lalu dilanjutkan data yuridis (permohonan surat keputusan pemberian hak sampai diterbitkannya sertipikat elektronik).]]>
