Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Implementasi Metode MOORA dalam Sistem Pendukung Keputusan untuk Penentuan Prioritas Pembangunan di Desa Ramadana Wiwik Purwanti; Gergorius Kopong Pati; Karolus Wulla Rato
Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology Vol. 4 No. 3 (2026): Juli - Oktober
Publisher : PT Ilmu Data Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijmst.v4i3.14267

Abstract

Penentuan prioritas pembangunan desa merupakan proses strategis yang memerlukan pertimbangan kebutuhan masyarakat, urgensi, manfaat, biaya, pemerataan, dan kesiapan pelaksanaan. Ketika usulan pembangunan memiliki karakteristik berbeda dan anggaran terbatas, proses penentuan urutan prioritas membutuhkan kriteria yang eksplisit serta dokumentasi yang dapat ditelusuri. Penelitian ini menyusun rancangan sistem pendukung keputusan (SPK) berbasis web dengan metode Multi-Objective Optimization on the Basis of Ratio Analysis (MOORA) untuk membantu Pemerintah Desa Ramadana mengevaluasi usulan pembangunan secara terstruktur. Tahapan yang dirancang meliputi identifikasi masalah, penetapan alternatif, perumusan kriteria, pembobotan, normalisasi matriks keputusan, perhitungan nilai optimasi, pemeringkatan, dan rancangan pengujian sistem. Kriteria usulan terdiri atas urgensi kebutuhan, jumlah penerima manfaat, dampak sosial-ekonomi, pemerataan, kesiapan teknis, dan estimasi biaya sebagai kriteria cost. Untuk menjelaskan prosedur hitung, naskah menyertakan data sintetis yang secara tegas hanya merupakan simulasi dan bukan hasil survei Desa Ramadana. Dengan demikian, peringkat contoh tidak dapat dianggap sebagai rekomendasi aktual sebelum seluruh alternatif, bobot, dan nilai diverifikasi melalui data lapangan. MOORA diposisikan sebagai alat bantu analitis yang melengkapi musyawarah desa, bukan menggantikan keputusan partisipatif atau pemeriksaan legal, teknis, lingkungan, dan anggaran. Rancangan ini dapat direplikasi setelah data primer resmi tersedia. Penerapan rancangan tersebut diharapkan mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan konsistensi dalam proses evaluasi serta penentuan prioritas pembangunan desa.