<![CDATA[Korupsi dan penyalahgunaan wewenang merupakan permasalahan krusial yang berpotensi mengganggu integritas tata kelola perusahaan, terutama bagi entitas yang memiliki hubungan langsung dengan instansi pemerintah. PT Hilon sebagai perusahaan yang beroperasi dalam bidang perpajakan, perizinan, dan pengadaan barang/jasa memiliki risiko tinggi terhadap praktik penyimpangan administratif maupun tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang di PT Hilon dengan menggunakan perspektif Hukum Administrasi Negara, khususnya ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 UU No. 30 Tahun 2014, serta mengkaji keterkaitannya dengan unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan praktik internal perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan seperti manipulasi laporan keuangan, mark-up pengadaan, gratifikasi, dan penggunaan jabatan untuk kepentingan pribadi berpotensi memenuhi unsur penyalahgunaan wewenang sekaligus tindak pidana korupsi. Untuk meminimalkan risiko tersebut, PT Hilon perlu memperkuat prinsip Good Corporate Governance ( GCG), sistem audit internal, mekanisme whistleblowing, serta meningkatkan literasi hukum bagi seluruh karyawan. Dengan demikian, penerapan pencegahan korupsi secara komprehensif menjadi langkah penting dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.]]>
