Articles
<![CDATA[THE CONSEPT AND ITS IMPLEMENTATION OF INDONESIAN LEGISLATIVE ELECTIONS BASED ON THE PANCASILA DEMOCRACY PERSPECTIVE ]]>
<![CDATA[Franciscus Xaverius Wartoyo]]>;
<![CDATA[Benyamin Tungga]]>
<![CDATA[ Yustisia Vol 8, No 1: April 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/yustisia.v8i1.13226
<![CDATA[Indonesia’s democracy system was built on the basis and the strength of Pancasila, which did not favor the excessive desires of individual negotiations (liberalism) neither absolute state domination, non-liberalism, namely direct and indirect democracy that was once practiced. Those forms have their own weaknesses, but this paper will only highlight the positive side of the open democratic system, sincerely the democratic system of this nation is Pancasila democracy which refers to those two major forces of democracy. The implementation of Pancasila’s democracy in the Legislative Election can be shown in Law Number 7 of 2017 on the General Elections 2019 in Indonesia. The history of the implementation of elections in Indonesia revealed a variety of dynamics indicated by several changes in the constitutional law which were used as the basis for the implementation of elections. The publication of the Election Law is the elaboration of the provisions of Article 22E of the 1945 Indonesian Constitution. This means that the principles of democracy contained within 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, must become the main foundations in designing norms in Law Number 7 of 2017 on the General Elections 2019, as happened, it turns out that the parliamentary threshold regulation within the Constitutional Law are ineffective in implementing this democracy.]]>
<![CDATA[PERAN NEGARA DAN MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF POLITIK DAN HUKUM ]]>
<![CDATA[Franciscus Xaverius Wartoyo]]>
<![CDATA[ Historis : Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah Vol 5, No 1 (2020): JUNE ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (313.691 KB)
|
DOI: 10.31764/historis.v5i1.2434
<![CDATA[Abstrak: Tujuan didirikan negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jelas negara hadir itu untuk memberikan kesejahteraan umum dan melindungi warga negaranya. Hal tersebut tertera dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.”..... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.....”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi wabah virus corona covid-19. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatip, pendekatan analisis menggunakan metode analisis isi, yaitu menelaah isi dari suatu dokumen. Melalui medsos, iklan di televisi, yang menghimbau untuk menunda mudik demi keselematan keluarga, bangsa, dan negara. Maka kita sebagai warga negara yang berpendidikan kita harus saling peduli ikut mensosialiasikan kepada keluarga, dan warga masyarakat sekitar kita untuk tidak mudik dahulu. Bisa digantikan dengan bersilaturahmi di media sosial.Abstract: The purpose of the country is established to realize public welfare and social justice for all Indonesians. Obviously, the country was present to provide general welfare and protect its citizens. It is listed in the fourth paragraph of the Constitution of the Republic of Indonesia 1945. " ..... Protecting all Indonesians and all the Indonesian blood and to advance the general welfare..... ". The purpose of this research is to know how the role of governments and communities in the face of the corona Covid-19 virus outbreak. This research uses a qualitative descriptive method, an analysis approach using the method of content analysis, which is to study the contents of a document. Through the Medsos, advertisements on television, which appealed to delay the homecoming for the sake of the family, nation, and country. So we as an educated citizen we must care for each other to socialize with the family, and the citizens of the community around us to not homecoming first. It can be replaced with social media.]]>
<![CDATA[PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PERSPEKTIF NILAI PANCASILA ]]>
<![CDATA[Yuni Priskila Ginting]]>;
<![CDATA[Franciscus Xaverius Wartoyo]]>
<![CDATA[ JURNAL BELO Vol 7 No 1 (2021): Volume 7 Nomor 1, Agustus 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Criminal of Law Department, Faculty of Law, Pattimura University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30598/belovol7issue1page55-67
<![CDATA[Abstrak Korupsi merupakan perbuatan asusila yang bertentangan dengan nilai Pancasila, oleh mereka yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan serta menyimpang dari aturan yang berlaku bagi orang lain secara pribadi. Pancasila harus diikatkan kepada pemerintah negara dan aparat penegak hukum agar tidak terjerumus ke dalam jurang korupsi. Salah satu pengamalan Pancasila adalah mencegah korupsi dan membawanya ke dalam paradigma vokasional dan birokrasi. KPK yang terdiri dari penindakan dan pencegahan tidak akan pernah berfungsi optimal jika dilaksanakan semata-mata oleh pemerintah tanpa peran serta masyarakat. Pendidikan pribadi dan budaya antikorupsi merupakan langkah penting dalam membangun integritas untuk memerangi korupsi yang ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Penting untuk menginternalisasi nilai dan mengubah paradigma perilaku kita ke arah antikorupsi. Metode yang digunakan adalah metode penelitian doktrinal. Abstract Corruption is an immoral act that is contrary to the values of Pancasila, by those who abuse their authority and power and deviate from the rules that apply to other people personally. Pancasila must be tied to the state government and law enforcement officials so as not to fall into the abyss of corruption. One of the Pancasila practices is preventing corruption and bringing it into the vocational and bureaucratic paradigm. The KPK which consists of prosecution and prevention will never function optimally if it is carried out solely by the government without the participation of the community. Personal education and an anti-corruption culture are important steps in building integrity to fight corruption that exists in the lives of Indonesian people. It is important to internalize values and change our behavioural paradigm towards anti-corruption. The method used is a doctrinal research method.]]>
<![CDATA[KEARIFAN LOKAL BUDAYA JAWA DALAM PERSPEKTIF PANCASILA ]]>
<![CDATA[Franciscus Xaverius Wartoyo]]>
<![CDATA[ Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter Vol 2, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[PUSAT MPK UNIVERSITAS BRAWIJAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (100.544 KB)
|
DOI: 10.21776/ub.waskita:jurnalpendidikannilaidanpembangunankarakter.2018.002.02.8
<![CDATA[Pancasila as one of the pillars of support in the life of the nation and state has concepts, principles and values which are the crystallization of the system of various local regions of the Indonesian nation, giving color to each regional system that is manifested nationally and makes it Unity in Diversity. This article examines local wisdom in particular, Java towards the values of Pancasila as a unifying nation. Research approach with library studies and historical analysis. The five precepts in Pancasila show fundamental ideas about humans and their entire reality in life along with differences in ethnicity, race, religion, culture and unity complementing one another wrapped in a framework of diversity in mutual cooperation in accordance with Javanese cultural concepts, which are believed to be true by the Indonesian people and sourced from the character, Indonesian culture and underlying the establishment of the State of Indonesia. In short, the formulation of the Pancasila is a formula obtained from the "sari-sari" of the nation's thousands of cultures.]]>
<![CDATA[PERAN NEGARA MENGHADAPI PROBLEMATIKA HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM LINGKUNGAN HAYATI ]]>
<![CDATA[Franciscus Xaverius Wartoyo]]>
<![CDATA[ Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter Vol 4, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[PUSAT MPK UNIVERSITAS BRAWIJAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (169.183 KB)
|
DOI: 10.21776/ub.waskita.2020.004.01.5
<![CDATA[Tujuan penulisan artikel ini untuk menjelaskan secara kontekstual antara pelanggaran HAM dan terjadinya bencana lingkungan yang disebabkan oleh pelanggaran tersebut. Pelanggaran dilakukan oleh sebagian orang maupun kelompok. Pelanggaran tersebut memberikan dampak negative bagi kepentingan banyak orang, seperti pencemaran udara ataupun air yang disebut pelanggaran lingkungan hayati. Pelanggaran HAM berupa pencemaran lingkungan hayati menimbulkan dampak fisik maupun psikis pada masyarakat di sekitar lingkungan tersebut, merupakan tindakan melanggar hukum. Tidak ada yang salah dalam kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah maupun penegakkan Undang-Undang PPLH oleh KLHK. Problematika tersebut timbul karena sebagian individu atau kelompok dalam sebuah organisasi, lembaga, maupun instansi yang hanya mementingkan kepentingannya sendiri-sendiri. Usaha meminimalisir problematika hak asasi manusia dan supaya tidak tumpang tindih dalam undang-undang lingkungan hidup dan pertambangan maka negara menyusun UU PPLH. Undang-Undang tersebut membuka ruang dan instrumen hukum seluas-luasnya bagi pihak yang ingin menegakkan hukum lingkungan. Sesuai dengan UU PPLH, penegakkan hukum lingkungan dapat diselesaikan dengan beberapa alternatif hukum sehingga hak asasi manusia bisa terpenuhi.]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF TEORI HUKUM KEADILAN BERMARTABAT ]]>
<![CDATA[Franciscus Xaverius Wartoyo]]>;
<![CDATA[Teguh Prasetyo]]>
<![CDATA[ Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter Vol 5, No 2 (2021): WASKITA: JURNAL PENDIDIKAN NILAI DAN PEMBANGUNAN KARAKTER ]]>
Publisher : <![CDATA[PUSAT MPK UNIVERSITAS BRAWIJAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21776/ub.waskita.2021.005.02.9
<![CDATA[Problematika Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Perspektif Teori Hukum Keadilan Bermartabat. Adanya pembatasan kegiatan masyarkat selama pandemi covid-19 telah menimbulkan berbagai permasalahan yang rumit. Kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan pemerintah dalam mencegah penyebaran virus telah banyak diabaikan, sehingga diperlukan kebijakan dengan pendekatan teori keadilan sosial bermartabat yang mampu menarik simpati warga negara dan masyarakat Indonesia. Sehingga mereka mau melaksanakan peraturan-peraturan yang diberlakukan pemerintah dan menyadari kepentingan peraturan itu sendiri dalam mencegah wabah lebih jauh serta bersedia menaati aturan-aturan dengan tersebut dengan penuh kesadaran dan demi kepentngan bersama karena sesungguhnya pembatasan kegiatan masyarakat dalam masa pandemi saat ini, dilakukan untuk memanusiakan manusia agar selalu sehat, sehingga upaya pemerintah dalam mencegah penyebaran virus covid-19 mendapat dukungan dari warga negara masyarakat Indonesia dengan penuh kesadaran untuk mematuhi segala bentuk protokol kesehatan yang telah ditentukan. ]]>
<![CDATA[STRATEGI PEMBELAJARAN SEJARAH LISAN BAGI MAHASISWA PENDIDIKAN SEJARAH (Studi Kasus Mahasiswa STKIP PGRI Sidoarjo) ]]>
<![CDATA[Franciscus Xaverius Wartoyo]]>
<![CDATA[ Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Vol. 2 No. 2 (2019): Volume 2 Nomor 2 Desember 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/jrpp.v2i2.460
<![CDATA[Pengembangan strategi pembelajaran sejarah diperlukan sebagai pelengkap bagi model-model pembelajaran yang sudah ada. Pembahasan difokuskan khususnya dari hasil penelitian mengenai bagaimana pengajaran dan pembelajaran sejarah, serta sumber belajar yang digunakan kepada mahasiswa, terutama bagi mahasiswa pendidikan sejarah di perguruan tinggi pada umumnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatip, pendekatan analisis menggunakan metode analisis isi dari suatu dokumen. Teknik analisis data menggunakan metode analisis deduktif yaitu menggunakan logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan berdasarkan seperangkat premis yang diberikan. Hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa strategi pembelajaran dengan sumber belajar dari berbagai sumber, khususnya sumber visual dalam pembelajaran pendidikan sejarah bagi mahasiswa, mampu membuat mahasiswa faham dengan materi bahan ajar sejarah dalam berbagai topik yang diajarkan, karena mahasiswa dituntut untuk mampu menemukan dan melakukan diskusi artinya dalam hal ini pendidikan sejarah tidak bisa ditemukan dengan hanya membaca buku saja, namun menemukan konsep sejarah, baik di kelas maupun di luar kelas. Peran dosen disini memberikan arahan atau stimulus kepada mahasiswa tentang materi yang akan dibahas kemudian memberi mahasiswa tugas mandiri dan memberi soal yang berbeda antar mahasiswa dan mereka harus mampu mencari jawaban yang tepat sebagai satu bentuk penilaian.]]>
<![CDATA[EDUKASI LEMBAGA PENDIDIKAN DALAM MENGHADAPI ERA DISRUPTIF SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Franciscus Xaverius Wartoyo]]>;
<![CDATA[Yuni Priskila Ginting]]>
<![CDATA[ J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 2 No. 9: February 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Bajang Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53625/jabdi.v2i9.4854
<![CDATA[Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan edukasi lembaga pendidikan dalam menghadapi era disruptif selama masa pandemi covid 19 dalam mewujudkan pendidikan nasional. Melalui sosialisasi, diharapkan pendidik dan perserta didik dapat berpartisipasi aktif dalam optimalisasi berbagai aspek kehidupan manusia dalam mewujudkan pendidikan nasional yang ideal. Kegiatan ini menggunakan model sosialisasi sebagai metode pelaksanaannya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Sumber data yang diperoleh berupa sumber data primer yaitu hasil wawancara, sumber data sekunder berupa semua literatur tentang topik pokok bahasan. Teknologi pengumpulan data berupa penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dan penelusuran literatur. Metode analisis menggunakan analisis kualitatif dan diuraikan secara jelas. Perencanaan kurikulum diperlukan untuk menjawab tantangan menciptakan lulusan dengan kemampuan literasi baru, literasi data, literasi teknis, dan literasi manusia yang berkepribadian mulia di tengah ketidakpastian pandemi COVID-19.]]>
<![CDATA[Human Rights Enforcement in Indonesia During a Pandemic: A Critical Study of Dignified Education ]]>
<![CDATA[Franciscus Xaverius Wartoyo]]>;
<![CDATA[Teguh Prasetyo]]>
<![CDATA[ Journal of Digital Law and Policy Vol. 1 No. 1 (2021): Journal of Digital Law and Policy - September 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Catuspata ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (730.809 KB)
|
DOI: 10.58982/jdlp.v1i1.61
<![CDATA[This article was writting to describe government policies in upholding educational rights, especially during a pandemic with its implementation in the field of education according to the theory of dignified justice. Qualitative descriptive method was used in reviewing the problems described, using content analysis method, namely examining the contents of the document. The theoretical basis is used as a guide to adapt the research approach to reality. For the sake of simplicity, qualitative method sources are used in reference studies from various existing research results. The data analysis method uses deductive analysis techniques that use logic to draw one or more conclusions based on a particular field. The role of the state and citizens in dealing with the covid-19 pandemic, especially in the field of education, needs to be synchronized so that citizens, especially middle and lower education, SMA to SD and Kindergarten, the role of parents is very important in the continuity of the online learning process because the teacher's role has changed completely from the beginning. dominated by schools when learning is online, the role of teachers and schools is reduced. This raises its own problems so that the responsibility for education is a shared responsibility in terms of supervision in using online learning media, because this is a disaster category so that human rights violations do not occur, it is necessary to change the view of education that is handed over to schools now it is a shared responsibility so that create a dignified education. The government's policy to protect people's education is always implemented by making education a priority work program of the government, among other programs. This means that the education budget is in accordance with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 31 paragraph (4), "The state prioritizes the education budget at least twenty percent of the state revenue and expenditure budget as well as from the regional revenue and expenditure budget to meet the needs of national education administration.]]>
<![CDATA[Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Dalam Rangka Penyelenggaraan Orientasi Karyawan Baru ]]>
<![CDATA[Yuni Priskila Ginting]]>;
<![CDATA[Franciscus Xaverius Wartoyo]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian West Science Vol 2 No 01 (2023): Jurnal Pengabdian Westscience ]]>
Publisher : <![CDATA[Westscience Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (414.411 KB)
|
DOI: 10.58812/jpws.v2i01.155
<![CDATA[Tindak kekerasan seksual yang dialami pada lingkungan kerja di Indonesia masih menunjukan angka yang tinggi. Angka tersebut hanya segelintir dari banyaknya kasus kekerasan seksual sebab pada kenyataannya masih banyak korban kekerasan seksual yang tidak melapor kepada pihak kepolisian atau lembaga layanan seperti Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Penelitian ini membahas tentang penanganan dan pencegahan kekerasan seksual. Oleh karena itu timbul beberapa permasalahan diantaranya adalah faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual dan upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan sebagai wujud perlindungan hukum terhadap pekerja yang menjadi korban kekerasan seksual di dalam lingkungan kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa faktor dominan terjadinya kekerasan seksual. Saran dari adanya penelitian ini adalah harus adanya sikap saling menghargai dan melindungi setiap pekerja di lingkungan kerja.]]>
