Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Sosialisasi Nilai-Nilai Pancasila di Kelurahan Demang Lebar Daun Kota Palembang Susi Dian Rahayu; Arifudin Arifudin; Sefri Barkah
Archive: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2025): Desember 2025
Publisher : Asosiasi Pengelola Publikasi Ilmiah Perguruan Tinggi PGRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55506/arch.v5i1.204

Abstract

Latar Belakang: Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia. Sebagai ideologi bangsa, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diharapkan dapat menjadi pedoman dan landasan hidup masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehar-hari. Terlebih di era society 5.0, keberadaan Pancasila diharapkan dapat menjadi counter dalam mengatasi penetrasi budaya asing. Tujuan: Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Metode: Metode yang digunakan adalah sosialiasi dengan penyampaian secara ceramah dan dengan metode diskusi yang melibatkan masyarakat peserta sosialisasi. Hasil: Antusiasme masyarakat dalam mengikuti sosialisasi dan pemahaman mereka dalam menarasikan nilai-nilai Pancasila dan urgensinya dalam implementasi nilai-nilai Pancasila di era society 5.0. Kesimpulan: Sosialisasi yang dilakukan berdampak secara positif dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila.   
Constitutional Court Decision No 169/Puu-Xxii/2024 and Efforts to Mainstream Gender in Political Representation on Parliament: Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 169/Puu-XXII/2024 dan Upaya Pengarusutamaan Gender dalam Perwakilan Politik di Parlemen Susi Dian Rahayu; Arifudin Arifudin
The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence Vol. 6 No. 2 (2025): The Digest, December 2025
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/digest.v6i2.37338

Abstract

Constitutional Court Decision Number 169/PUU-XXII/2024 is a new chapter in the struggle for gender mainstreaming in Indonesia through a legal approach. This study aims to analyse the significance of this decision as a progressive legal instrument to promote gender equality in legislative institutions. The research method uses normative juridice research. The findings reveal that this decision reconstructs the MD3 Law with two major breakthroughs: first, it reinforces the phrase ‘prioritising women's representation’ at the leadership level of the Council's Organs as an imperative command; second, it requires the proportional distribution of female members throughout the Council's Organs based on the principles of balance and equity. The implications of this ruling structurally transform the political landscape of parliament by preventing the domestication of women and opening up access to participation in all policy areas.