Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PTUN vs Arbitrase: Analisis Efektivitas Dalam Penyelesaian Sengketa Rasji Rasji; Maria Vianney Lourdes Sugara; Emmanuela Komala Sari; Emmanuella Audry Estellin
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol. 2 No. 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v2i1.5907

Abstract

Dalam konteks penyelesaian sengketa yang melibatkan negara, pilihan antara litigasi kenegaraan melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan mekanisme arbitrase merupakan isu yang semakin krusial. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kedua mekanisme tersebut dalam menangani sengketa, dengan menitikberatkan pada pengaruh kompleksitas perkara terhadap preferensi pemilihan antara litigasi kenegaraan dan arbitrase. Dalam konteks hukum administrasi negara, sengketa seringkali melibatkan isu-isu yang kompleks dan beragam, yang memerlukan pendekatan penyelesaian yang tepat. Penelitian ini mengeksplorasi kelebihan dan kekurangan masing-masing mekanisme penyelesaian, serta menilai sejauh mana efektivitasnya dalam konteks sengketa negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta studi kasus arbitrase yang relevan.
Penilaian Pembuktian Tanah Adat dalam Penguasaan yang Berkesinambungan (Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 18/Pdt.G/2026/PN Sdk) Emmanuella Audry Estellin; Zalfa Hafizh M A; Imelda Martenelli
Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Vol. 6 No. 1 (2027): March 2027
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jetish.v6i1.9298

Abstract

Sebagai hak kolektif masyarakat hukum adat, hak ulayat tetap memiliki kedudukan penting dalam penguasaan, pemanfaatan, dan pewarisan tanah. Namun, dalam sengketa pertanahan, hak ulayat sering berhadapan dengan sistem pendaftaran tanah nasional yang memposisikan sertipikat hak milik sebagai alat bukti kuat. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hak ulayat dan pewarisan adat serta penilaian hakim terhadap bukti hak adat atas tanah yang telah bersertipikat. Studi ini menerapkan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Temuan studi mengindikasikan bahwasannya bukti hak adat dapat membuktikan asal-usul serta riwayat penguasaan tanah, tetapi harus didukung bukti penguasaan berkelanjutan dan tidak adanya peralihan hak yang sah. Sertipikat hak milik bukan bukti mutlak, tetapi merupakan alat bukti kuat yang dapat dikesampingkan apabila terbukti diterbitkan berdasarkan alas hak tidak sah atau prosedur yang cacat.