Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health
Imelda Martenelli
Universitas Tarumanagara
Computer Science & IT Education Neuroscience Nursing Public Health

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Penilaian Pembuktian Tanah Adat dalam Penguasaan yang Berkesinambungan (Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 18/Pdt.G/2026/PN Sdk) Emmanuella Audry Estellin; Zalfa Hafizh M A; Imelda Martenelli
Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Vol. 6 No. 1 (2027): March 2027
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jetish.v6i1.9298

Abstract

Sebagai hak kolektif masyarakat hukum adat, hak ulayat tetap memiliki kedudukan penting dalam penguasaan, pemanfaatan, dan pewarisan tanah. Namun, dalam sengketa pertanahan, hak ulayat sering berhadapan dengan sistem pendaftaran tanah nasional yang memposisikan sertipikat hak milik sebagai alat bukti kuat. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hak ulayat dan pewarisan adat serta penilaian hakim terhadap bukti hak adat atas tanah yang telah bersertipikat. Studi ini menerapkan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Temuan studi mengindikasikan bahwasannya bukti hak adat dapat membuktikan asal-usul serta riwayat penguasaan tanah, tetapi harus didukung bukti penguasaan berkelanjutan dan tidak adanya peralihan hak yang sah. Sertipikat hak milik bukan bukti mutlak, tetapi merupakan alat bukti kuat yang dapat dikesampingkan apabila terbukti diterbitkan berdasarkan alas hak tidak sah atau prosedur yang cacat.
Kepastian Hukum Hak Pengelolaan dan Perlindungan Hak Ulayat: Analisis Tumpang Tindih HPL Badan Bank Tanah di Desa Watutau Muhammad Akbar Putra; Agus Arya Bhanu Apta; Imelda Martenelli
Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Vol. 6 No. 1 (2027): March 2027
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jetish.v6i1.9308

Abstract

Tumpang tindih klaim antara Hak Pengelolaan (HPL) Badan Bank Tanah atas lahan eks-Hak Guna Usaha (HGU) dan hak ulayat Masyarakat Adat To Pekurehua di Desa Watutau, Kabupaten Poso, menimbulkan persoalan kepastian hukum dan perlindungan masyarakat hukum adat. Penelitian ini bertujuan menganalisis kepastian hukum HPL Badan Bank Tanah serta bentuk perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat tersebut dalam sistem hukum pertanahan nasional. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk mengkaji hubungan antara kewenangan pengelolaan tanah, pengakuan hak ulayat, dan perlindungan hukum, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Bank Tanah memiliki dasar normatif untuk memperoleh HPL atas tanah negara, tetapi kepastian hukum HPL tidak cukup ditentukan oleh keputusan pemberian hak atau sertifikat, melainkan juga oleh kejelasan status dan asal-usul tanah, subjek, batas, prosedur perolehan, serta penyelesaian hak atau kepentingan hukum masyarakat; sementara itu, perlindungan hak ulayat membutuhkan pembuktian keberadaan masyarakat hukum adat dan kewenangan adatnya, pengakuan administratif, pemetaan wilayah, serta mekanisme perlindungan preventif dan represif, dengan pendaftaran tanah ulayat yang tidak otomatis menyelesaikan tumpang tindih HPL. Penelitian menyimpulkan bahwa penyelesaian konflik harus didasarkan pada verifikasi status dan riwayat penguasaan tanah, melibatkan masyarakat adat, serta menghubungkan penyelesaian administratif maupun peradilan dengan pemulihan hak sesuai hasil pembuktian, dan merekomendasikan penelitian lanjutan secara empiris untuk menelaah dokumen pertanahan, batas wilayah, serta pelaksanaan perlindungan masyarakat di Watutau.
Co-Authors Agus Arya Bhanu Apta Emmanuella Audry Estellin Muhammad Akbar Putra Zalfa Hafizh M A