Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Aspek Hukum Perdata Indonesia Dalam Transaksi Bisnis Internasional Rigel Rigel; Gunardi Lie
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol. 2 No. 2 (2025): Oktober 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v2i2.7165

Abstract

Globalisasi membuat transaksi bisnis internasional terasa lebih mudah dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi. Dengan adanya perkembangan tersebut membuat peluan bagi masyarakat untuk dapat melakukan transaksi bisnis secara internasional. Kemudahan tersebut tetap berpotensi memunculkan berbagai persoalan di antara para pihak. Transaksi bisnis lintas negara termasuk dalam ranah hukum perdata, di mana ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia memberi keleluasaan bagi para pihak untuk merancang, menyepakati, dan melaksanakan klausul-klausul sesuai kesepakatan mereka. Namun tetap terbatas pada pembatasan yang ditentukan hukum nasional, selain huku nasional juga terdapat hukum internasional yang mengatur berlangsungnya transaksi yang sehat dan lancar yaitu INCOTERMS yang merupakan produk dari kamar dagang dunia, pemberlakuan hukum nasional dan juga internasional merupakan hal positif yang dapat membantu para pihak dalam menerapkan transaksi yang lebih sehat dan terkontrol, serta penerapan hukum nasional dalam transaksi internasional juga dapat memberikan rasa aman kepada pihak yang berkepentingan, karena pada dasarnya transaksi bisnis internasional melibatkan pihak asing yang berada di negara lain dan menerapkan system hukum yang berbeda dengan Indonesia dalam membahas isu yang ada dalam jurnal ini, penulis menerapkan metode penerlitian secara normatif dengan melakukan studi kepustakaan terhadap bahan ajar, teori dan peraturan hukum yang berlaku sehingga mampu menghasilkan pembahasan yang tajam dan dapat memberikan kesimpulan serta saran yang disajikan dalam jurnal ini.
Implementation of General Principles of Good Government in Decision Number 8/G/2013/PTUN-KPG Rasji Rasji; Calista Putri Tanujaya; Rigel Rigel
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 3 No. 1 (2024): June 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v3i1.2429

Abstract

Law Number 5 of 1986 concerning State Administrative Courts was established to be a guide for everyone in carrying out justice involving State Administrative Disputes. The juridical control that the PTUN has over State Administrative Decisions can reflect the implementation of government affairs by statutory regulations. The State Administrative Court which acts as an institution of judicial power which is directly under the Supreme Court (MA) must of course provide justice in the community as a public servant so that a balance is maintained between a person and other public interests and upholds the rights of the community to provide certainty. law. PTUN is also obliged to uphold the implementation of good governance. The General Principles of Good Government are one of the foundations for creating justice in resolving State Administrative Disputes and as a guideline in issuing various decisions that will be issued by government officials. The application of the principle of legal certainty in deciding a case is one of the important requirements that must be implemented by the Panel of Judges. Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration provides an expansion of the PTUN's authority to examine and decide regarding deviations in the implementation of the AUPB. This writing aims to see whether the AUPB has been implemented properly in the issuance of State Administrative Decrees. The data we will examine in this writing is the Kupang State Administrative Court Decision Number 8/G/2013/PTUN-KPG.