Fery Lesmana Riswan
Universitas Muhammadiyah Sumatera barat

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF DPRD DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA Fery Lesmana Riswan; Fery Chofa; Sari Sari
YUSTISI Vol 13 No 3 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i3.25245

Abstract

Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2023 di Kabupaten Lima Puluh Kota telah berjalan secara normatif, namun belum sepenuhnya efektif secara praktis. Faktor utama yang mempengaruhi efektivitas adalah keterbatasan fiskal, struktur birokrasi, dan budaya kehati-hatian aparatur. Keterbatasan fiskal disebabkan oleh keterbatasan pendapatan asli daerah dan ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat. Struktur birokrasi yang belum optimal dan budaya kehati-hatian aparatur juga mempengaruhi efektivitas implementasi. Penelitian ini menggunakan metode sosiologis (yuridis empiris) dengan pendekatan perundang-undangan dan empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PP Nomor 1 Tahun 2023 di Kabupaten Lima Puluh Kota masih menghadapi beberapa kendala, seperti kurangnya pemahaman tentang hak keuangan dan administratif DPRD, kurangnya koordinasi antara DPRD dan pemerintah daerah, serta kurangnya pengawasan dan monitoring penggunaan anggaran. Dampak dari faktor-faktor tersebut adalah keterlambatan pencairan anggaran, keterbatasan kemampuan DPRD, dan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Untuk meningkatkan efektivitas implementasi, perlu dilakukan peningkatan koordinasi antarinstansi, penyusunan regulasi teknis yang lebih operasional, dan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah. Evaluasi dan monitoring secara berkala juga diperlukan untuk memastikan bahwa implementasi PP Nomor 1 Tahun 2023 berjalan efektif dan efisien. Dengan demikian, implementasi PP Nomor 1 Tahun 2023 di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat lebih efektif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan keuangan DPRD. Pemerintah daerah perlu meningkatkan koordinasi antarinstansi, perlu penyusunan regulasi teknis yang lebih operasional, dan diperlukan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah Kata Kunci: DPRD, Hak Keuangan, Kabupaten Lima Puluh Kota
EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF DPRD DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA Fery Lesmana Riswan; Fery Chofa; Sari Sari
YUSTISI Vol 13 No 3 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i3.25245

Abstract

Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2023 di Kabupaten Lima Puluh Kota telah berjalan secara normatif, namun belum sepenuhnya efektif secara praktis. Faktor utama yang mempengaruhi efektivitas adalah keterbatasan fiskal, struktur birokrasi, dan budaya kehati-hatian aparatur. Keterbatasan fiskal disebabkan oleh keterbatasan pendapatan asli daerah dan ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat. Struktur birokrasi yang belum optimal dan budaya kehati-hatian aparatur juga mempengaruhi efektivitas implementasi. Penelitian ini menggunakan metode sosiologis (yuridis empiris) dengan pendekatan perundang-undangan dan empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PP Nomor 1 Tahun 2023 di Kabupaten Lima Puluh Kota masih menghadapi beberapa kendala, seperti kurangnya pemahaman tentang hak keuangan dan administratif DPRD, kurangnya koordinasi antara DPRD dan pemerintah daerah, serta kurangnya pengawasan dan monitoring penggunaan anggaran. Dampak dari faktor-faktor tersebut adalah keterlambatan pencairan anggaran, keterbatasan kemampuan DPRD, dan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Untuk meningkatkan efektivitas implementasi, perlu dilakukan peningkatan koordinasi antarinstansi, penyusunan regulasi teknis yang lebih operasional, dan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah. Evaluasi dan monitoring secara berkala juga diperlukan untuk memastikan bahwa implementasi PP Nomor 1 Tahun 2023 berjalan efektif dan efisien. Dengan demikian, implementasi PP Nomor 1 Tahun 2023 di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat lebih efektif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan keuangan DPRD. Pemerintah daerah perlu meningkatkan koordinasi antarinstansi, perlu penyusunan regulasi teknis yang lebih operasional, dan diperlukan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah Kata Kunci: DPRD, Hak Keuangan, Kabupaten Lima Puluh Kota