Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

EFEKTIFITAS KEWENANGAN DINAS PERHUBUNGAN MENERBITKAN ANDALALIN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NOMOR 17 TAHUN 2021 Resha Diah Yomeika; Edi Haskar; Fery Chofa
Ensiklopedia of Journal Vol 6, No 1 (2023): Vol. 6 No. 1 Edisi 1 Oktober 2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v6i1.1929

Abstract

The research background is that regional spatial planning is one of the problems in urban development today. The development of the city is quite fast with a fairly rapid population growth as well, so environmental issues are becoming an issue that is quite urgent in discussions about environmental sustainability for future generations. Spatial planning is important, so every province, city/regency must have rules that will guide spatial planning and become a reference for implementing development. the spatial planning of the city of Bukittinggi. The aim of the research is to find out the effectiveness of the authority of the Transportation Service in issuing Andalin Documents based on Ministerial Regulation Number 17 of 2021 concerning the Implementation of a Traffic Impact Analysis in the City of Bukittinggi and to find out what are the obstacles and efforts faced in the Effectiveness of the authority of the Transportation Service in issuing Andalin Documents. The research method used by the author is Juridical Empirical with descriptive analytical research specifications. Administrative arrangements have been effective, as evidenced by the developer before constructing the building he has applied for a building permit (IMB) to the Investment, One-Stop, Industry and Manpower Agency (DPMPTSPPTK). Constraints in the Effectiveness of the Authority of the Transportation Service in Issuing Andalan Documents Based on Ministerial Regulation Number 17 of 2021 concerning the Implementation of Traffic Impact Analysis in the City of Bukittinggi Certified consultants in Indonesia, especially in West Sumatra It is very rare because to get a reliable traffic analysis certificate you have to take a test held by held by the ministry of transportation, consultants and developers offer an agreement on the price of the Andalalin document, between the consultant and the developer the time the agreement for the completion of the Andalalin document is mostly not in accordance with the time promised or agreed, the developer sometimes carries out the construction first without taking care of a building permit (IMB) ) the developer should take care of the building permit (IMB) first and then carry out the construction. In its implementation it is less effective, because the recommendations in the Andalan document are not implemented by the developer. Examples include parking locations that are not accommodated (hotels/supermarkets)
Pengawasan Legislatif terhadap Pelayanan Publik: Studi Yuridis Empiris Efektivitas DPRD Kota Payakumbuh pada PDAM Tirta Sago Toa Libra; Fery Chofa; Sari
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 4 No. 2 (2026): Oktober 2026
Publisher : Ninety Media Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69916/iuris.v4i2.631

Abstract

Latar belakang penelitian ini didasari oleh adanya kesenjangan antara norma hukum yang mengatur pengelolaan air minum dengan realitas pelayanan di lapangan. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sago mengamanatkan penyelenggaraan pelayanan air bersih yang efektif, efisien, akuntabel, dan profesional. Namun, masyarakat Kota Payakumbuh masih mengeluhkan buruknya pelayanan PDAM Tirta Sago, seperti air yang hanya mengalir beberapa jam dalam sehari dan gangguan aktivitas akibat pasokan air yang tidak lancar. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya optimalisasi fungsi pengawasan DPRD Kota Payakumbuh terhadap pelaksanaan pelayanan publik oleh PDAM Tirta Sago. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi dan efektivitas fungsi pengawasan DPRD Kota Payakumbuh terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh PDAM Tirta Sago. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan sifat deskriptifanalitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan terkait, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan dokumen hukum lainnya. Data dianalisis secara kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara induktif berdasarkan temuan lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPRD Kota Payakumbuh terhadap PDAM Tirta Sago belum optimal karena masih bersifat reaktif dan seremonial serta belum dilakukan secara substantif dan preventif. DPRD juga belum memanfaatkan instrumen pengawasan, seperti hak angket dan hak interpelasi, secara maksimal. Efektivitas pengawasan masih terhambat oleh belum optimalnya faktor kelembagaan dan penegakan hukum, keterbatasan sarana dan fasilitas, serta belum adanya dukungan regulasi yang disertai sanksi tegas terhadap pelanggaran standar pelayanan.
EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF DPRD DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA Fery Lesmana Riswan; Fery Chofa; Sari Sari
YUSTISI Vol 13 No 3 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i3.25245

Abstract

Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2023 di Kabupaten Lima Puluh Kota telah berjalan secara normatif, namun belum sepenuhnya efektif secara praktis. Faktor utama yang mempengaruhi efektivitas adalah keterbatasan fiskal, struktur birokrasi, dan budaya kehati-hatian aparatur. Keterbatasan fiskal disebabkan oleh keterbatasan pendapatan asli daerah dan ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat. Struktur birokrasi yang belum optimal dan budaya kehati-hatian aparatur juga mempengaruhi efektivitas implementasi. Penelitian ini menggunakan metode sosiologis (yuridis empiris) dengan pendekatan perundang-undangan dan empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PP Nomor 1 Tahun 2023 di Kabupaten Lima Puluh Kota masih menghadapi beberapa kendala, seperti kurangnya pemahaman tentang hak keuangan dan administratif DPRD, kurangnya koordinasi antara DPRD dan pemerintah daerah, serta kurangnya pengawasan dan monitoring penggunaan anggaran. Dampak dari faktor-faktor tersebut adalah keterlambatan pencairan anggaran, keterbatasan kemampuan DPRD, dan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Untuk meningkatkan efektivitas implementasi, perlu dilakukan peningkatan koordinasi antarinstansi, penyusunan regulasi teknis yang lebih operasional, dan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah. Evaluasi dan monitoring secara berkala juga diperlukan untuk memastikan bahwa implementasi PP Nomor 1 Tahun 2023 berjalan efektif dan efisien. Dengan demikian, implementasi PP Nomor 1 Tahun 2023 di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat lebih efektif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan keuangan DPRD. Pemerintah daerah perlu meningkatkan koordinasi antarinstansi, perlu penyusunan regulasi teknis yang lebih operasional, dan diperlukan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah Kata Kunci: DPRD, Hak Keuangan, Kabupaten Lima Puluh Kota
EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF DPRD DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA Fery Lesmana Riswan; Fery Chofa; Sari Sari
YUSTISI Vol 13 No 3 (2026)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v13i3.25245

Abstract

Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2023 di Kabupaten Lima Puluh Kota telah berjalan secara normatif, namun belum sepenuhnya efektif secara praktis. Faktor utama yang mempengaruhi efektivitas adalah keterbatasan fiskal, struktur birokrasi, dan budaya kehati-hatian aparatur. Keterbatasan fiskal disebabkan oleh keterbatasan pendapatan asli daerah dan ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat. Struktur birokrasi yang belum optimal dan budaya kehati-hatian aparatur juga mempengaruhi efektivitas implementasi. Penelitian ini menggunakan metode sosiologis (yuridis empiris) dengan pendekatan perundang-undangan dan empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PP Nomor 1 Tahun 2023 di Kabupaten Lima Puluh Kota masih menghadapi beberapa kendala, seperti kurangnya pemahaman tentang hak keuangan dan administratif DPRD, kurangnya koordinasi antara DPRD dan pemerintah daerah, serta kurangnya pengawasan dan monitoring penggunaan anggaran. Dampak dari faktor-faktor tersebut adalah keterlambatan pencairan anggaran, keterbatasan kemampuan DPRD, dan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Untuk meningkatkan efektivitas implementasi, perlu dilakukan peningkatan koordinasi antarinstansi, penyusunan regulasi teknis yang lebih operasional, dan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah. Evaluasi dan monitoring secara berkala juga diperlukan untuk memastikan bahwa implementasi PP Nomor 1 Tahun 2023 berjalan efektif dan efisien. Dengan demikian, implementasi PP Nomor 1 Tahun 2023 di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat lebih efektif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan keuangan DPRD. Pemerintah daerah perlu meningkatkan koordinasi antarinstansi, perlu penyusunan regulasi teknis yang lebih operasional, dan diperlukan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah Kata Kunci: DPRD, Hak Keuangan, Kabupaten Lima Puluh Kota