<![CDATA[Ketimpangan kondisi sosial-ekonomi dan karakteristik kewilayahan antarkabupaten/kota di Provinsi Bengkulu menuntut pendekatan perencanaan pembangunan yang mampu membedakan tingkat kebutuhan intervensi secara terukur. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi prioritas pembangunan wilayah, mengembangkan Indeks Prioritas Kewilayahan Bengkulu (IPKB), serta merumuskan alternatif kebijakan untuk mendukung pemerataan pembangunan daerah. Penelitian menggunakan analisis kebijakan deskriptif-kuantitatif berbasis data sekunder resmi dan dokumen perencanaan. IPKB disusun menggunakan rata-rata data 2020–2024 dari lima indikator, yaitu Gini Ratio, tingkat kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia, PDRB per kapita, dan pertumbuhan ekonomi, yang dinormalisasi pada skala 1–5 dan diberi bobot masing-masing 20%. Analisis dilanjutkan menggunakan Urgency, Seriousness, Growth (USG), fishbone analysis, serta enam kriteria evaluasi kebijakan Dunn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Seluma memiliki IPKB tertinggi sebesar 4,34, diikuti Kaur sebesar 3,98 dan Bengkulu Selatan sebesar 3,77, sedangkan Kota Bengkulu memiliki IPKB terendah sebesar 2,33 dengan persoalan utama berupa ketimpangan internal. Prioritisasi kewilayahan berbasis IPKB memperoleh skor evaluasi kebijakan tertinggi, yaitu 29. Implikasi penelitian menunjukkan bahwa IPKB dapat digunakan sebagai instrumen pendukung pengambilan keputusan dalam penyusunan RKPD dan penganggaran untuk menghasilkan intervensi pembangunan yang lebih terarah sesuai karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah.]]>
