<![CDATA[Artikel ini menganalisis penghapusan batas jumlah kementerian dalam perubahan Undang-Undang Kementerian Negara sebagai bentuk pelemahan prinsip konstitusionalisme dalam sistem presidensial Indonesia. Permasalahan penelitian berangkat dari berkembangnya praktik oversized coalition yang menjadikan kabinet sebagai instrumen akomodasi politik dan distribusi kekuasaan kepada partai-partai koalisi termasuk untuk organisasi masyarakat dan relawan pendukung pada saat pemenanganan pemilu. Kondisi tersebut mendorong lahirnya kabinet gemuk, kartelisasi politik, pelemahan oposisi, serta menguatnya kecenderungan executive heavy yang berpotensi menyimpang dari prinsip konstitusionalisme yang menekankan pembatasan kekuasaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi konstitusional penghapusan batas jumlah kementerian terhadap prinsip pembatasan kekuasaan dan efektivitas sistem presidensial. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan batas jumlah kementerian telah memperluas diskresi presiden secara berlebihan dan menyebabkan pembentukan kabinet lebih didasarkan pada kompromi politik dibandingkan kebutuhan efektivitas pemerintahan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan pembatasan yang lebih tegas terhadap jumlah kementerian guna menjaga prinsip checks and balances, efektivitas pemerintahan, dan konstitusionalisme dalam sistem presidensial Indonesia.]]>
