Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.507
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Arena Hukum Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurnal Konstitusi PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah (PJKIHdS) Al-Daulah : Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Jurnal Bina Mulia Hukum Integritas: Jurnal Antikorupsi Undang: Jurnal Hukum Jambura Law Review Jurnal Yudisial Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Jurnal Infrastruktur Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JUSTISI Journal of Law and Policy Transformation JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Padjadjaran Law Research and Debate Society Jurnal Interpretasi Hukum Journal of Law, Poliitic and Humanities Proceeding ISETH (International Summit on Science, Technology, and Humanity) Jurnal Legislasi Indonesia Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal) Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Jurnal HAM Jurnal Penelitian Hukum De Jure
Mei Susanto
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences Transportation Other

Published : 45 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 45 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Eksistensi Hak Budget DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Susanto, Mei
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 1 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Padjadjaran University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1328.408 KB)

Abstract

Eksistensi hak budget Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pada saat ini setidaknya menimbulkan dua persoalan. Pertama, mengenai keberadaan hak budget DPR, khususnya setelah dihapuskannya Penjelasan UUD Tahun 1945. Kedua, persoalan mengenai urgensi keterlibatan DPR dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang didalamnya muncul perdebatan mengenai sejauh mana keterlibatan DPR dalam pembahasan RAPBN tersebut. Pada praktiknya pun terjadi penyalahgunaan hak budget oleh oknum anggota DPR. Akibatnya muncul keinginan mengevaluasi hak budget DPR tersebut. Melalui Putusan No. 35/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi telah memangkas keterlibatan DPR dalam pembahasan RAPBN yang mendetil dari satuan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja menjadi hanya sampai unit organisasi, fungsi, dan program saja. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dianggap telah mereposisi hak budget DPR. Namun, dalam praktiknya masih terjadi korupsi anggaran yang dilakukan oknum anggota DPR.The Existence of the Right of Budget of the House of Representatives in the Constitutional System in IndonesiaAbstractThe existence of the rights of budget of the House of Representatives in the Constitutional System in Indonesia at this moment at least raises two issues. First, regarding the existence of the right of budget of the House of Representatives in particular after the removal of Explanation of the Constitution of 1945. Second, the question of the urgency of the House of Representatives involvement in the discussion of the Draft State Budget (draft budget) in which there is a debate about the extent of the involvement of House of Representatives in the discussion of the draft budget. In practice, there is misuse of right of budget by unscrupulous members of the House of Representatives. Through Decision No. 35/PUU-XI/2013, the Constitutional Court has slashed the involvement of Parliament in the discussion of the detailed draft budget of the unit of the organization, function, programs, activities, and types of expenditure being only to organizational units, functions, and programs only. The Constitutional Court’s decision is deemed to have rights to reposition the House budget. However, in practice budget corruption committed by individual members of Parliament still occurs. DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v3n1.a4
Urgensi Pembentukan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Indonesia dalam Upaya Penuntasan Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu Abdurrahman, Ali; Susanto, Mei
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 3 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Padjadjaran University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (627.438 KB)

Abstract

AbstrakSampai saat ini, upaya penuntasan pelanggaran HAM berat di masa lalu masih menjadi hutang yang belum tertunaikan. Upaya rekonsiliasi yang hendak ditempuh pemerintah, sebagai salah satu alternatif penyelesaian seharusnya tidak boleh meninggalkan upaya mengungkap kebenaran. Pembentukan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (UU KKR) yang sejalan dengan UUD 1945 dan  instrumen HAM yang berlaku secara universal sebagaimana diamanatkan Putusan MK Nomor 6/PUU-IV/2006 menjadi kebutuhan yang penting dan mendasar. Tanpa adanya UU KKR tersebut, maka upaya rekonsiliasi yang dilakukan pemerintah akan mengalami problem hukum yang pada gilirannya akan semakin menunda penuntasan pelanggaran HAM berat di masa lalu. Bahkan implikasi ketiadaan UU KKR, membuat KKR Aceh yang dibentuk melalui Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 seolah mati suri karena dalam menjalankan tugas dan kewenangannya akan berbenturan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Karenanya, Pemerintah dan DPR seharusnya meningkatkan komitmen dan political will-nya untuk segera melakukan pembahasan RUU KKR, dan segera menghilangkan kebiasaan yang hanya memasukkan RUU KKR dalam daftar program legislasi nasional. Urgency of Establishing Law Commission on the Truth and Reconciliation in the Effort of Completion Human Rights Violations in the PastAbstractUp to now, the efforts to resolve human rights violations are still considered as a debt thas have not been fullfilled. The renconciliation steps that have been taken by the government, as one of the alternative dispute settlement should not put aside its aim to uncover the truth. The Establishment of Law on Truth and Reconciliation Commission [the Law] which is in line with the 1945 Constitution and international human rights instruements that apply universally as mandated by the Constitutional Court Decision Number 6/PUU-IV/2006 became fundamental needs. In the absence of the Law, the government’s reconciliation efforts will run into legal problems, which in turn will further delay the completion of serious human rights violations in the past. In fact, the implications of the absence of the Law, lead to the Truth and Reconciliation Commission in Aceh formed by Aceh Qonun Number 17 in 2013 as suspended because it collides with the higher legislation that cannot be reached by Aceh Qanun. Therefore, the government and House of Representatives should pay more commitment and its political wiil for immediate discussion of the Law Truth and Reconciliation Commission, and immediately eliminate the habit that only put the Law on Truth and Reconciliation Commission in the list of national legislation program.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v3.n3.a4
Book Review: Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945 (Perumusan dan Undang-Undang Pelaksanaannya) Susanto, Mei
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 3 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Padjadjaran University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (488.705 KB)

Abstract

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah merupakan undang-undang yang sering mengalami perubahan. Hal tersebut disebabkan karena: (i) struktur ketatanegaraan yang berubah melalui Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dari tahun 1999-2002; (ii) materi muatan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah cukup banyak; (iii) hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yang sering mangalami ketegangan (spanning); dan (iv) banyak pihak yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, sehingga beberapa materi yang ada dalam Undang-Undang Pementerintahan Daerah pun banyak yang berubah. Secara keseluruhan telah terjadi 3 (tiga) kali perubahan pasca reformasi, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 (UU Pemda 1999), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (UU Pemda 2004), dan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v2n3.a11
Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Budgeter dalam Pengujian Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Susanto, Mei
Jurnal Konstitusi Vol 14, No 4 (2017)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (462.594 KB) | DOI: 10.31078/jk1442

Abstract

Doktrin Mahkamah Konstitusi (MK) yang dahulu dipercaya hanya sebagai negative legislature telah bergeser menjadi positive legislature. Menjadi pertanyaan, apakah doktrin MK sebagai negative legislature maupun positive legislature, dapat pula dimaknai sebagai negative budgeter dan positive budgeter dalam pengujian Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN). Berdasarkan hasil kajian konseptual dan pendalaman terhadap beberapa putusan MK dalam pengujian UU APBN, secara nyata dan dalam keadaan tertentu, doktrin MK sebagai negative legislature dapat dimaknai sebagai negative budgeter dalam bentuk pernyataan mata anggaran tertentu dalam UU APBN bertentangan dengan UUD 1945. Bahkan dapat pula dimaknai sebagai positive budgeter karena MK juga mengharuskan pemerintah dan DPR untuk menambahkan mata anggaran tertentu dalam UU APBN. Hal tersebut tidak lain sebagai bentuk diakuinya supremasi konstitusi, sehingga MK yang berperan sebagai the guardian constitution harus menjaganya. Apalagi dalam UUD 1945 terdapat pasal yang spesifik menyebut batas minimal anggaran pendidikan 20% dan pasal-pasal lain yang mengharuskan APBN harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.The doctrine of the Constitutional Court which was previously believed to be only as a negative legislature has shifted into positive legislature. The question, is the doctrine of the Constitutional Court as a negative legislature and a positive legislature can also be interpreted as a negative budgeter and a positive budgeter in the judicial review of the State Budget Law. Based on the result of conceptual study and deepening of several decisions of the Constitutional Court in the judicial review of the State Budget Law, in real and in certain circumtances, the doctrine of the Constitutional Court as a negative lagislature can be also interpreted as a negative budgetary in the form of specific budget items in the State Budget Law contradictory to the 1945 Constitution. Also as a positive budgeter because the Constitutional Court requires the executive and the legislative to add a specific budget in the State Budget Law. It is a form of recognition of constitutional supremacy, so that the Constitutional Court can role as the guardian constitution. Moreover in the 1945 Constitution there is a specific article that mentions the minimum limit of 20% education budget and other articles that require the state budget should be used for the greatest prosperity of the people.
Hak Angket DPR, KPK dan Pemberantasan Korupsi Susanto, Mei
Integritas : Jurnal Antikorupsi Vol. 4 No. 2 (2018): INTEGRITAS Volume 04 Nomor 2 Tahun 2018
Publisher : Komisi Pemberantasan Korupsi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (286.723 KB) | DOI: 10.32697/integritas.v4i2.294

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 menguji konstitusionalitas obyek hak angket DPR terhadap KPK menimbulkan permasalahan dan perdebatan hukum, khususnya dapat tidaknya penggunaan hak angket DPR terhadap KPK sebagai lembaga negara independen. Permasalahan dalam penelitian adalah apakah pertimbangan Hakim Konstitusi dalam Putusan a quo telah tepat menempatkan KPK sebagai obyek hak angket DPR? Bagaimana implikasi Putusan a quo berkaitan penggunaan hak angket DPR kepada KPK terhadap pemberantasan korupsi? Penelitian doctrinal ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, berupa peraturan perundang-undangan, literatur dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan objek penelitian. Penelitian menyimpulkan, pertama, pertimbangan Hakim Konstitusi khususnya pertimbangan 5 Hakim Konstitusi yang menjadi dasar Putusan a quo tidak tepat menempatkan KPK sebagai obyek hak angket DPR dikarenakan pertimbangannya tidak memiliki konsistensi terhadap makna independen yang dimiliki KPK bahwa posisi KPK berada di ranah eksekutif, sehingga tidak berarti membuat KPK tidak independen dan terbebas dari pengaruh manapun. Pertimbangan yang tidak konsisten dibarengi tidak dibedahnya makna “hal penting, strategis, dan berdampak luas” sebagai kriteria dipergunakannya hak angket DPR. Kedua, implikasi putusan a quo terhadap penggunaan hak angket DPR terhadap KPK adalah dapat terganggunya status independensi KPK. Penggunaan hak angket DPR terhadap KPK secara eksesif dapat merintangi, mempolitisasi kasus pemberantasan korupsi yang ditangani KPK. Diperlukan penegasan pembatasan penggunaan hak angket DPR khususnya kepada tugas KPK dalam bidang yudisial, serta pengekangan diri panitia angket DPR untuk tidak memasuki batas-batas yang ditentukan hukum.
IDENTIFIKASI DAN ANALISIS FAKTOR RISIKO KEGAGALAN PENYEDIAAN PSU PERUMAHAN SUBSIDI DI INDONESIA Meiky Susanto
Jurnal Infrastruktur Vol 6 No 1 (2020): Jurnal Infrastruktur
Publisher : Jurnal Infrastruktur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/infrastruktur.v6i1.1274

Abstract

In 2017, 36.42% of subsidized housing was not yet occupied by debtors. For this amount 45.02% was caused by poor public infrastructure and facilities (PIF) conditions. This study is dedicated to analyzing the root of the problem and how much its influence of the failure factors in PIF provision that implicated to subsidized housing occupancy, so that each stakeholder gets information to plan the mitigation form to each factor. This research approach doing by qualitatively and quantitatively. The results show that the factors with the highest risk rating are: developer profitability not according to plan; contract late; the developer runs out of capital in project initial period; and housing area has a capacity <100 units. For the next, we need a study of the relationship and optimum value between price of houses, amount of PIF assistance that can be given, and the reasonable profit value as well as the solution and innovation of the PIF assistance policy that attracts developer groups with proportional small realization.
Dana Program Pengembangan Daerah Pemilihan (Dana Aspirasi) DPR RI: Tinjauan Kedudukan Dan Kebutuhan Dalam Perspektif Hukum Tata Negara mei susanto
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 24 No. 2: APRIL 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol24.iss2.art5

Abstract

The aspirations fund of the House of Representative to be one hot issue discussed publicly, especially with regard to the right of the House budget. Problems posed, first, how the position of the aspirations funds of the House associated with the function of the House Budget? Second, what the aspirations funds of the House become a necessity in response to House obligation in fulfilling the aspirations of the people? This research is doctrinal, using primary and secondary legal materials, in the form of some legislation, literature and research results which are relevant to the object of research. The approach used in this study is the approach of legislation, comparison, and conceptual. The study concluded, first, the aspiration funds of the House is not the function of budget of the House, because the House should function gives approval and not received an allocation of a specific budget as an executive. Secondly, the aspirations fund of the House is not an answer to the need to meet the aspirations of the people, can even cause negative culture that is pork barrel politics.
Prospek Relasi Dewan Perwakilan Daerah Dengan Partai Politik Bagir Manan; Indra Perwira; Mei Susanto
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 28 No. 2: MEI 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol28.iss2.art1

Abstract

This article analyzes the relationship between the Regional Representative Council (DPD) and political parties that are often confronted diametrically. The questions presented, what is the historical factor for the formation of the DPD and the comparison of the practices of several countries in relation to regional representative bodies and political parties? What are the prospects for the relationship between the DPD and political parties in the future? This article aims to provide a different perspective on the relationship between the DPD and political parties from the historical, comparative and conception point of regional representation bodies. Through the socio-legal method, it was concluded that, first, historically the formation of the DPD was designed to be filled by individuals, not political parties. However, the practice of some countries shows that regional representative bodies generally cannot be separated from political parties. The lesson is that separating the DPD and political parties "strictly" can be said to always be violated because it is not in accordance with the natural conditions of filling the DPD directly by the people, who are influenced by the strength of the network and political parties. Second, whether or not there are political party affiliations in the DPD will not have a significant impact due to the limited authority of the DPD, so what is needed is the granting of significant DPD authority in the legislative process and supervision through the bicameral model. Thus, the prospect of the relationship between the DPD and political parties in the future can contribute to each other according to the DPD's already significant authority while still providing space for individuals
Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang yang Berkelanjutan di Indonesia Ditinjau dari Desain Masa Jabatan Lembaga Pembentuknya Muldan Halim Pratama; Ali Abdurahman; Mei Susanto
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 54, No 2 (2020)
Publisher : Faculty of Sharia and Law - Sunan Kalijaga State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v54i2.927

Abstract

Abstract: Law No. 15 of 2019 provides an opportunity for a continuous process -which means an inter-period- in legislation making. Even though on the one hand it seems to solve the problem, but on the other hand, the conception of inter-period is still problematic in this concern. One of the occurring problems is the inappropriateness of the concept with the design of period of the legislation bodies as outlined by the constitution. This paper seeks to analyze how the design of the period of the legislation bodies in Indonesia is actually related to the concept of inter-period in legislation making. The study used juridical-normative method with descriptive-analytic techniques. This study revealed the three characteristics of the design of the period of the legislation bodies: fixed term, same period, and terminated-returned together. The analysis also disclosed that the legal political aspect in legislation making is periodic in nature, which does not match with the concept of inter-period legislation making.Abstrak: Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019 memberikan peluang terjadinya proses pembentukan UU yang berkelanjutan dalam arti berlangsung antarperiode atau lintas periode masa jabatan. Kendati pada satu sisi tampak solutif, pada sisi yang lain konsepsi pembentukan UU lintas periode tersebut masih problematis. Salah satu di antara permasalahannya ialah konsep pembentukan UU lintas periode tersebut mungkin tidak cocok dengan desain masa jabatan lembaga pembentuk UU yang digariskan oleh konstitusi. Tulisan ini berusaha menganalisis bagaimanakah desain masa jabatan lembaga pembentuk UU di Indonesia berkaitan dengan ide pembentukan UU yang berkelanjutan dalam arti lintas periode. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis-normatif dengan teknik deskriptif-analitis. Studi ini menunjukkan bahwa desain masa jabatan pembentuk UU memiliki tiga karakter yakni fixed term, sama lamanya, serta diakhiri dan diawali kembali secara bersama-sama. Dengan desain tersebut politik legislasi bersifat periodik sehingga pada dasarnya tidak cocok dengan konsepsi pembentukan UU lintas periode.
Eksistensi Hak Budget DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Mei Susanto
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 1 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1328.408 KB)

Abstract

Eksistensi hak budget Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pada saat ini setidaknya menimbulkan dua persoalan. Pertama, mengenai keberadaan hak budget DPR, khususnya setelah dihapuskannya Penjelasan UUD Tahun 1945. Kedua, persoalan mengenai urgensi keterlibatan DPR dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang didalamnya muncul perdebatan mengenai sejauh mana keterlibatan DPR dalam pembahasan RAPBN tersebut. Pada praktiknya pun terjadi penyalahgunaan hak budget oleh oknum anggota DPR. Akibatnya muncul keinginan mengevaluasi hak budget DPR tersebut. Melalui Putusan No. 35/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi telah memangkas keterlibatan DPR dalam pembahasan RAPBN yang mendetil dari satuan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja menjadi hanya sampai unit organisasi, fungsi, dan program saja. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dianggap telah mereposisi hak budget DPR. Namun, dalam praktiknya masih terjadi korupsi anggaran yang dilakukan oknum anggota DPR.The Existence of the Right of Budget of the House of Representatives in the Constitutional System in IndonesiaAbstractThe existence of the rights of budget of the House of Representatives in the Constitutional System in Indonesia at this moment at least raises two issues. First, regarding the existence of the right of budget of the House of Representatives in particular after the removal of Explanation of the Constitution of 1945. Second, the question of the urgency of the House of Representatives involvement in the discussion of the Draft State Budget (draft budget) in which there is a debate about the extent of the involvement of House of Representatives in the discussion of the draft budget. In practice, there is misuse of right of budget by unscrupulous members of the House of Representatives. Through Decision No. 35/PUU-XI/2013, the Constitutional Court has slashed the involvement of Parliament in the discussion of the detailed draft budget of the unit of the organization, function, programs, activities, and types of expenditure being only to organizational units, functions, and programs only. The Constitutional Court’s decision is deemed to have rights to reposition the House budget. However, in practice budget corruption committed by individual members of Parliament still occurs. DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v3n1.a4
Co-Authors Abdurahman, Ali Abdurrahman, Ali Adhihernawan, Muhammad Yoppy Ajie Ramdan Ajie Ramdan Ali Abdurahman Ali Abdurahman Ali Abdurahman Ali Abdurahman Ali Abdurrahman Ardiyansyah Bagir Manan Bagir Manan Bayu Aryanto Deden Rafi Syafiq Rabbani Farina Firda Eprilia Handayani, Novia Hernadi Affandi Hernadi Affandi Hernawan, Muhammad Yoppy Adhi Ilham Fajar Septian Ilham Fajar Septian Indra Perwira Indra Perwira, Indra Inna Junaenah, Inna Lailani Sungkar Manan, Firman Muhamad Amirulloh, Muhamad Muhammad Yoppy Adhihermawan Muldan Halim Pratama Muldan Halim Pratama Pratama, Muldan Halim Pujiyanto, Eko Rahayu Prasetianingsih Retno Wulan Damayanti Rully Herdita Ramadhani Savitri, Zandra Azelia Susi Dwi Harijanti Teguh Tresna Puja Asmara Tony Richard Alexander Samosir Yassar Aulia